Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Sakirman: Berau Butuh Pemetaan Akurat untuk Pertanian yang Lebih Produktif

Sakirman: Berau Butuh Pemetaan Akurat untuk Pertanian yang Lebih Produktif

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 4 Mar 2025
  • visibility 811
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, Sakirman, menegaskan pentingnya pemetaan area pertanian di Bumi Batiwakkal sebagai langkah strategis dalam mengembangkan sektor pertanian dan memastikan keberlanjutan produksi pangan.

Menurutnya, pemetaan ini akan menjadi acuan utama dalam menentukan wilayah dengan potensi pertanian unggulan serta menghindari ketergantungan pada satu komoditas.

“Harus ada satu program pemetaan terkait area pertanian yang benar-benar bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan potensi wilayah. Ini juga memungkinkan kita untuk lebih fleksibel dalam menentukan komoditas unggulan,” ujarnya.

Sakirman menekankan bahwa inovasi di sektor pertanian harus selaras dengan pemetaan yang akurat, sehingga dukungan anggaran dan pembangunan daerah dapat lebih efektif.

“Pemkab Berau perlu melakukan validasi terhadap data pertanian dan berorientasi pada lokasi lahan yang produktif,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pemetaan yang detail dan berbasis data akurat agar program pertanian yang dirancang dapat tepat sasaran.

“Pemetaan harus mencakup luas lahan, lokasi strategis, serta tahapan pengelolaan dan pengawasannya. Dengan data yang valid, Pemkab bisa lebih mudah menentukan program pertanian yang sesuai,” tegasnya.

Sakirman juga meminta evaluasi berkala terhadap data pertanian di Berau, sehingga program yang telah berjalan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan petani dan perkembangan sektor agribisnis.

Dengan pemetaan yang akurat, diharapkan sektor pertanian Berau dapat lebih produktif dan berdaya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di daerah tersebut. (*adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • FGD Penyusunan Dokumen Rencana Pengentasan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kabupaten Berau

    FGD Penyusunan Dokumen Rencana Pengentasan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Kabupaten Berau

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 691
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan berkelanjutan di Gedung Ruang Rapat RKPD Bapelitbang. Rabu, (13/11/2024). Kabupaten Berau memiliki potensi dalam pengembangan Ekonomi dan Lingkungan yang berkelanjutan. Dimana Berau memiliki kontribusi PAD terbesar adalah dari sektor pertambangan yang mengacu pada pembangunan SDG’s. Kepala Bapelitbang, […]

  • Fenomena Bunuh Diri di Bulungan Jadi Sorotan, Psikolog Ungkap Faktor Ekonomi hingga Isolasi Sosial

    Fenomena Bunuh Diri di Bulungan Jadi Sorotan, Psikolog Ungkap Faktor Ekonomi hingga Isolasi Sosial

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 300
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR— Maraknya kasus bunuh diri yang terjadi belakangan ini mengejutkan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Salah satu peristiwa terbaru terjadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, di mana seorang pria berinisial H ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di kamar rumahnya. Kejadian tersebut tidak hanya menggegerkan warga setempat, tetapi juga memicu perbincangan luas […]

  • BLT Dikebut Demi Pemerataan, Tahap Tiga Tuntas dan Tahap Empat Menyusul Desember

    BLT Dikebut Demi Pemerataan, Tahap Tiga Tuntas dan Tahap Empat Menyusul Desember

    • calendar_month Sabtu, 22 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.887
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) non-tunai terus dipercepat agar tidak ada warga rentan yang tertinggal menerima haknya. Setelah sempat terhambat akibat belum turunnya pengesahan anggaran perubahan APBD, proses distribusi kini kembali digenjot. ‎Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, mengungkapkan bahwa saat ini penyaluran BLT telah memasuki tahap ketiga, mencakup 10 kelurahan, sementara […]

  • ‎Diskominfo Berau Dorong Digitalisasi Desa Lewat Smart Farming Berbasis Listrik

    ‎Diskominfo Berau Dorong Digitalisasi Desa Lewat Smart Farming Berbasis Listrik

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 468
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, menegaskan, paya Pemerintah Kabupaten Berau memperluas transformasi digital kini menyentuh sektor pertanian. ‎Melalui peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), konsep desa cerdas (smart village) terus diperkuat salah satunya lewat penerapan smart farming berbasis listrik di Kampung Buyung-Buyung. ‎”Digitalisasi ini tidak hanya hadir dalam layanan publik, tetapi juga […]

  • Bupati Berau: Kepercayaan Publik Hanya Bisa Diraih dengan Bukti Nyata

    Bupati Berau: Kepercayaan Publik Hanya Bisa Diraih dengan Bukti Nyata

    • calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 504
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Penegasan itu disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat membuka Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 dan Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) di ruang rapat Bapelitbang, Kamis, 4 September 2025. Dalam sambutannya, Sri Juniarsih […]

  • KPID Kaltim Soroti Pergub 49 Tahun 2024: “Jangan Sampai Matikan Media Baru”

    KPID Kaltim Soroti Pergub 49 Tahun 2024: “Jangan Sampai Matikan Media Baru”

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 1.766
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur, Irwansyah, angkat suara terkait Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Massa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Aturan ini menuai reaksi dari sejumlah media lokal, terutama soal syarat berbadan hukum minimal dua tahun untuk bisa menjalin kontrak kerja sama informasi. Dalam Pergub tersebut, […]

expand_less