Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan » Warga Diminta Lapor ke Dinkes Berau Jika BPJS PBI Tidak Bisa Digunakan

Warga Diminta Lapor ke Dinkes Berau Jika BPJS PBI Tidak Bisa Digunakan

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
  • visibility 1.324
  • print Cetak

Tanjung Redeb — Seorang warga pengguna BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengeluhkan BPJS miliknya yang tidak bisa digunakan. Dikatakannya, BPJS PBI tersebut baru beberapa bulan digunakan, namun saat ini statusnya telah non aktif.

“Kok bisa ya, BPJS pemerintah baru beberapa bulan dipakai sudah nonaktif dan tidak bisa dipakai, adakah yang sama begitu? Soalnya bulan lalu pakai BPJS pemerintah bisa, sedangkan BPJS belum 1 tahun, atau harus diperbarui? Mohon info yang tahu,” ucap Mila.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie mengatakan kemungkinan BPJS PBI warga tersebut merupakan peserta yang anggarannya bersumber dari Pemerintah Pusat. Sebab hingga saat ini dikatakannya seluruh kepesertaan BPJS PBI yang melalui anggaran Pemerintah Daerah, tidak ada masalah.

“Kalau yang anggaran dari Kabupaten Berau tidak ada masalah. Sepertinya itu yang anggarannya dari pusat, karena sampai sekarang tidak ada laporan kendala BPJS PBI,” ujar Lamlay, Sabtu (14/9/2024).

Ia pun meminta kepada seluruh masyarakat pengguna BPJS PBI yang mengalami kendala serupa agar dapat melaporkan hal tersebut langsung ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan pengecekan oleh petugas. Jika tidak bisa mengunjungi Kantor Dinas Kesehatan, ia mengimbau agar masyarakat menghubungi nomor petugas dengan mengirimkan dokumen melalui WhatsApp.

“Coba datang saja langsung ke kantor, biar dibantu cek oleh petugas. Atau bisa dikirimkan dokumennya via WhatsApp melalu petugas kami di nomor +62 811-5919-875,” pungkasnya. (Marta)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Prioritaskan Lansia dalam Kuota Haji Berau 2026, Total Jamaah Capai 213 Orang

    Pemerintah Prioritaskan Lansia dalam Kuota Haji Berau 2026, Total Jamaah Capai 213 Orang

    • calendar_month Jumat, 3 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 427
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Kuota haji untuk Kabupaten Berau pada 2026 dipastikan tidak akan terbuang. Jika kuota yang tersedia tidak terpenuhi, pemerintah akan mengalihkannya ke daerah lain. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umrah Berau, Hindun Nahdiani, mengatakan pemerintah memastikan setiap kuota haji dapat dimanfaatkan secara optimal. “Tidak ada kuota yang terbuang. Kalau […]

  • FPK Berau: Pilar Kebangsaan Menuju Masyarakat Berau yang Lebih Bersatu

    FPK Berau: Pilar Kebangsaan Menuju Masyarakat Berau yang Lebih Bersatu

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 875
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau mengukuhkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk periode 2024-2029 dalam sebuah upacara yang digelar di Balai Mufakat, Rabu (23/10/2024). Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam menjaga serta mengembangkan semangat kebangsaan dan persatuan. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, dalam sambutannya menyampaikan bahwa FPK […]

  • PLN Sambung Gratis 234 Rumah, Pemkab Berau Apresiasi Langkah Pemerataan Energi

    PLN Sambung Gratis 234 Rumah, Pemkab Berau Apresiasi Langkah Pemerataan Energi

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 867
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – PT PLN (Persero) UP3 Berau memberikan kado istimewa bagi masyarakat Kabupaten Berau di peringatan Hari Listrik Nasional ke-80 tahun 2025. Sebanyak 234 rumah tangga kurang mampu mendapatkan sambungan listrik gratis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menyambut program ini dan menilai langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian nyata PLN terhadap masyarakat Berau dalam mendukung pemerataan […]

  • Jalan Rusak karena Aktivitas Tambang? Dedy Okto: Itu Tanggung Jawab Perusahaan!

    Jalan Rusak karena Aktivitas Tambang? Dedy Okto: Itu Tanggung Jawab Perusahaan!

    • calendar_month Kamis, 10 Apr 2025
    • account_circle admin
    • visibility 556
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Aktivitas perusahaan tambang batu bara di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menegaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban penuh terhadap kondisi jalan yang digunakan dalam operasional mereka. Sejumlah perusahaan tambang di Bumi Batiwakkal diketahui kerap melintasi jalan kabupaten dan jalan nasional untuk menuju jetty atau dermaga pengiriman batu […]

  • Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas bersama Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini, dalam acara Rakor dengan BKN, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (10/09).

    Kumpulkan Kanreg BKN Seluruh Indonesia, Menteri Anas: Pastikan Kelancaran Seleksi CASN 2024

    • calendar_month Selasa, 10 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 855
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pengadaan aparatur sipil negara (ASN) digelar untuk memenuhi kebutuhan SDM Aparatur yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna. Rekrutmen ASN yang berkualitas demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Mencermati hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau Badan Kepegawaian […]

  • Pemerintah Kampung Biatan Ilir Tetapkan Peraturan Baru Tentang Administrasi Tanah

    Pemerintah Kampung Biatan Ilir Tetapkan Peraturan Baru Tentang Administrasi Tanah

    • calendar_month Selasa, 17 Des 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 978
    • 0Komentar

    BIATAN- Kampung Biatan Ilir, Kecamatan Biatan, baru saja menetapkan Peraturan Kampung Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencatatan, Pelaporan, dan Administrasi Penguasaan Lahan/Tanah Negara. Peraturan ini merupakan hasil dari kegiatan sosialisasi yang digelar Dinas Pertanahan Kabupaten Berau terkait Perda Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2019, yang bertujuan untuk menata dan menertibkan administrasi tanah di tingkat kampung. […]

expand_less