Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Refleksi HUT RI ke-81, Mikael Sengiang: NKRI Tak Cukup Dijaga dengan Slogan, tapi Keadilan

Refleksi HUT RI ke-81, Mikael Sengiang: NKRI Tak Cukup Dijaga dengan Slogan, tapi Keadilan

  • account_circle admin
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 45
  • print Cetak

BERAU — Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Berau, Mikael Sengiang, mengatakan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia semestinya tidak berhenti pada seremoni. Menurut dia, kemerdekaan harus diukur dari sejauh mana negara mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan hingga masyarakat di pedalaman dan perbatasan.

“Pertanyaan penting yang harus kita ajukan bukan sekadar sudah berapa lama Indonesia merdeka, tetapi sejauh mana kemerdekaan itu telah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Mikael dalam refleksinya menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026.

Mikael mengatakan perjalanan lebih dari delapan dekade Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pendahulu bangsa. Karena itu, menurut dia, kemerdekaan bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga oleh setiap generasi.

Ia menyinggung perjalanan politik Indonesia yang melewati masa Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Setiap periode, kata dia, mempunyai capaian sekaligus kekurangan yang dapat menjadi pelajaran.

Menurut Mikael, masyarakat tidak semestinya terjebak dalam romantisme terhadap satu periode pemerintahan dan menganggap periode lainnya sepenuhnya keliru.

“Sistem pemerintahan boleh berubah, pemimpin boleh berganti, partai politik boleh datang dan pergi. Tetapi Indonesia harus tetap menjadi rumah bersama,” ujarnya.

Persatuan Harus Dibangun dengan Keadilan

Mikael juga menyoroti persoalan persatuan dan munculnya suara-suara di sejumlah daerah yang mempertanyakan hubungan mereka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut dia, persoalan semacam itu tidak cukup dijawab melalui slogan maupun pendekatan represif. Pemerintah justru harus melihat akar persoalan yang membuat sebagian masyarakat merasa belum memperoleh keadilan.

“Kita harus berani bertanya mengapa sebagian masyarakat sampai merasa tidak mendapatkan keadilan dari negaranya sendiri,” katanya.

Ia mengatakan pengalaman sejarah Timor Timur, yang kini menjadi Timor-Leste, patut menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam menjaga keutuhan negara.

Menurut Mikael, ketimpangan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam yang tidak memberikan manfaat sepadan bagi masyarakat setempat, hingga aspirasi warga yang tidak didengar dapat menimbulkan kekecewaan terhadap negara.

Karena itu, kata dia, mempertahankan NKRI tidak cukup hanya dengan mengucapkan slogan “NKRI harga mati.”

“Kalimat itu harus dibuktikan dengan menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan,” ujar Mikael.

Menurut dia, persatuan yang tumbuh dari rasa keadilan akan jauh lebih kuat dibandingkan persatuan yang hanya dipertahankan melalui slogan.

Nasionalisme Bukan Membenci Perbedaan

Mikael turut mengingatkan pentingnya menanamkan nasionalisme yang tidak berubah menjadi fanatisme sempit.

Indonesia, kata dia, lahir dari keberagaman ribuan pulau, suku, bahasa, kebudayaan, dan keyakinan. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi kekuatan, bukan alasan untuk saling mempertentangkan masyarakat.

Ia meminta masyarakat menjauhi rasisme, politik identitas, serta sentimen kesukuan dan keagamaan yang berpotensi memecah persatuan.

“Nasionalisme Indonesia tidak boleh berubah menjadi chauvinisme. Cinta kepada tanah air tidak boleh berarti membenci orang lain,” katanya.

Menurut Mikael, nasionalisme harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat manusia dan kesetaraan setiap warga negara.

Indonesia yang kuat, kata dia, bukanlah Indonesia yang memaksa seluruh masyarakat menjadi seragam, melainkan negara yang mampu menjaga kehidupan bersama di tengah keberagaman.

Kemerdekaan Harus Sampai ke Pedalaman

Dalam refleksinya, Mikael memberi perhatian khusus terhadap ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Menurut dia, setelah 81 tahun merdeka, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses lebih baik terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, jalan, listrik, internet, serta kesempatan ekonomi.

Kondisi tersebut terutama masih dirasakan masyarakat di wilayah pedalaman dan perbatasan.

“Jangan sampai pembangunan hanya terlihat megah di pusat kota, sementara masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan masih bertanya kapan mereka benar-benar merasakan kemerdekaan,” ujarnya.

Bagi masyarakat pedalaman, kata Mikael, ukuran kemerdekaan tidak selalu berupa pembangunan gedung besar atau infrastruktur monumental.

Kemerdekaan dapat hadir melalui jalan yang dapat dilewati dengan layak, sekolah berkualitas, fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau, harga hasil pertanian yang menguntungkan petani, tersedianya lapangan kerja, hingga listrik yang menyala secara merata.

“Itulah bentuk kemerdekaan yang nyata,” katanya.

Kritik Bukan Berarti Anti-Indonesia

Mikael juga mengatakan kritik terhadap pemerintah tidak seharusnya serta-merta dipandang sebagai sikap anti-Indonesia.

Menurut dia, masyarakat yang mengkritik kebijakan pemerintah ataupun memperjuangkan hak warga tetap merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

“Mengkritik pemerintah bukan berarti anti-Indonesia. Memperjuangkan hak masyarakat bukan berarti ingin memecah bangsa. Mempertanyakan kebijakan negara bukan berarti membenci negara,” ujarnya.

Ia mengatakan kecintaan terhadap Indonesia justru dapat diwujudkan melalui keberanian mengingatkan pemerintah ketika terdapat kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.

Namun Mikael mengingatkan agar perbedaan pandangan politik tidak menghilangkan persaudaraan sebagai sesama warga negara.

Menurut dia, masyarakat boleh berbeda pilihan politik maupun pendapat, tetapi kepentingan bangsa harus tetap ditempatkan di atas pertentangan kelompok.

Ajak Perkuat Solidaritas Rakyat

Memasuki usia kemerdekaan ke-81, Mikael mengajak masyarakat memperkuat solidaritas sosial.

Indonesia, kata dia, membutuhkan semakin banyak orang yang bersedia menjadi penghubung antarkelompok, bukan menciptakan tembok pemisah berdasarkan suku, agama, ras, ataupun pilihan politik.

“Kita membutuhkan konsolidasi rakyat, gerakan untuk saling membantu, saling menguatkan, dan saling menjaga tanpa melihat suku, agama, ras maupun latar belakang politik,” katanya.

Menurut Mikael, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kuatnya pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki solidaritas dan memperoleh perlakuan yang adil.

“Indonesia akan menjadi besar apabila rakyatnya kuat, masyarakatnya bersatu, dan keadilannya dirasakan bersama,” ujarnya.

Merdeka untuk Semua

Mikael mengatakan peringatan kemerdekaan semestinya menjadi momentum evaluasi terhadap perjalanan pembangunan Indonesia.

Menurut dia, pemerintah dan masyarakat perlu kembali mempertanyakan apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan seluruh warga negara, termasuk masyarakat perbatasan dan pedalaman.

Hal serupa, kata dia, berlaku dalam pengelolaan kekayaan alam. Daerah yang mempunyai sumber daya alam melimpah seharusnya turut merasakan manfaat ekonomi yang sepadan.

“Apakah kekayaan alam sudah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya? Dan yang paling penting, apakah negara sudah hadir secara adil bagi seluruh rakyatnya?” kata Mikael.

Jika jawabannya belum, ia mengatakan perjuangan bangsa belum selesai.

Menurut Mikael, kemerdekaan bukan akhir perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab untuk menjaga persatuan, melawan ketidakadilan, menghapus diskriminasi, serta mempercepat pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan.

Ia berharap tidak ada warga Indonesia yang merasa menjadi orang asing di tanah airnya sendiri.

“Mari kita pertahankan NKRI bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan keadilan dan kesejahteraan. Mari kita cintai Indonesia bukan dengan membungkam kritik, tetapi dengan berani memperbaiki kekurangannya,” katanya.

Mikael berharap generasi berikutnya dapat mewarisi Indonesia yang tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga terbebas dari kemiskinan, ketimpangan, diskriminasi, dan ketidakadilan.

“Indonesia adalah rumah kita bersama. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Merdeka untuk semua, adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. NKRI harga mati. Merdeka,” ujarnya.(afn)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Berau dan YKAN Tandatangani Kesepakatan Pengelolaan SDA dan Pembangunan Berkelanjutan

    Pemkab Berau dan YKAN Tandatangani Kesepakatan Pengelolaan SDA dan Pembangunan Berkelanjutan

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.389
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan pentingnya kerja sama strategis antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) serta pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui penandatanganan nota kesepakatan menuju visi “Berau Maju, Berkelanjutan, Makmur, dan Sejahtera” periode 2025–2030, pada Senin (13/10). Bupati Berau menjelaskan, kerja sama […]

  • Kemenkes Turun Langsung, RSD Soemarno Diuji Naik ke Tipe B

    Kemenkes Turun Langsung, RSD Soemarno Diuji Naik ke Tipe B

    • calendar_month Rabu, 28 Jan 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 697
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR – Upaya Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Tanjung Selor, untuk naik kelas dari rumah sakit Tipe C ke Tipe B memasuki tahap krusial. Tim gabungan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melakukan visitasi lapangan guna memastikan kesiapan rumah sakit tersebut. Visitasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi […]

  • Sri Juniarsih: Administrasi Belakangan, Selamatkan Pasien Dulu

    Sri Juniarsih: Administrasi Belakangan, Selamatkan Pasien Dulu

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.252
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau kini memiliki tambahan fasilitas kesehatan dengan peningkatan status Klinik Tirta menjadi Rumah Sakit Tipe D Tirta Medical Center. Kehadiran rumah sakit baru ini diharapkan memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan hadirnya Tirta Medical Center harus dibarengi peningkatan mutu layanan. Menurutnya, rumah sakit tidak hanya […]

  • Pulau Maratua Kembali Jadi Panggung Jazz Internasional pada 2026

    Pulau Maratua Kembali Jadi Panggung Jazz Internasional pada 2026

    • calendar_month Sabtu, 13 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 131
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Pulau Maratua, salah satu destinasi wisata unggulan Kalimantan Timur, kembali bersiap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Maratua Jazz 2026. Festival yang akan digelar pada Juni 2026 tersebut dirancang tidak hanya sebagai pertunjukan musik, tetapi juga sebagai sarana promosi pariwisata berbasis konservasi dan budaya lokal. Dikenal sebagai salah satu destinasi bahari unggulan Indonesia, Pulau Maratua […]

  • FPK Kalimantan Timur Perkuat Silaturahmi untuk Sukseskan Pilkada 2024

    FPK Kalimantan Timur Perkuat Silaturahmi untuk Sukseskan Pilkada 2024

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 571
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) se-Kalimantan Timur menggelar acara Welcome Party dan Silaturahmi yang berlangsung di Gedung Balai Mufakat, Selasa (12/11). Acara tersebut dihadiri oleh Pj. Bupati Berau, Sufian Agus, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Berau, serta pengurus FPK dari seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kalimantan […]

  • Polres Berau Buka Suara soal Maraknya Miras Ilegal, Sebut Setiap Laporan Langsung Ditindak

    Polres Berau Buka Suara soal Maraknya Miras Ilegal, Sebut Setiap Laporan Langsung Ditindak

    • calendar_month Jumat, 1 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 239
    • 0Komentar

    BERAU — Kepolisian Resor Berau menegaskan penindakan terhadap peredaran minuman keras ilegal terus dilakukan, meski di tengah masyarakat masih berkembang anggapan bahwa praktik penjualan tanpa izin tetap marak dan luput dari pengawasan. Kasubsipenmas Sihumas Polres Berau, Muhammad Kasim Kahar, mengatakan pihak kepolisian tidak tinggal diam dalam menghadapi peredaran miras ilegal di wilayah Kabupaten Berau. “Kalau […]

expand_less