Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Penyaluran Pupuk Subsidi di Berau Optimis 95 Persen Hingga Akhir Tahun

Penyaluran Pupuk Subsidi di Berau Optimis 95 Persen Hingga Akhir Tahun

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
  • visibility 1.390
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Pupuk subsidi yang merupakan salah satu bantuan pemerintah pusat kepada para petani, telah tersalurkan dengan maksimal di Kabupaten Berau. Bahkan, hingga Oktober 2024 kemarin salah satu jenis pupuk subsidi penyalurannya ditarget bisa diatas 95 persen.

“Untuk jenis pupuk NPK sampai saat ini sudah sesuai target dan optimis sampai akhir tahun 2024 nanti realisasinya bisa diatas 95 persen,” ujar Pejabat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Berau, Bambang Sujatmiko, dihubungi Rabu (20/11/2024).

Dijelaskannya, untuk jenis pupuk subsidi lainnya seperti Urea dan NPK Formula memang masih dibawah target. Namun ini menjadi evaluasi dan fokus bagi DTPHP Berau, agar penyalurannya bisa mencapai 80 persen di akhir tahun 2024 nanti.

“Kita upayakan agar realisasinya bisa meningkat. Dan kalau sampai 80 persen di akhir tahun nanti, itu sudah sangat bagus,” tambahnya.

Berdasarkan data DTPHP, untuk realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per jenis di setiap kecamatan menunjukkan realisasi paling tinggi di Kecamatan Batu Putih, yakni di angka 35.289 kg untuk pupuk Urea, dan 52.450 kg untuk pupuk jenis NPK.

“Angka itu lumayan bagus untuk realisasi penyalurannya karena alokasi yang diberikan untuk Kecamatan Batu Putih adalah 90.000 kg pupuk Urea, dan 120.000 kg pupuk NPK,” beber Bambang.

Kemudian untuk pupuk subsidi jenis NPK Formula, dari alokasi sebesar 53.800 kg, telah tersalurkan ke petani sebanyak 7 kg ribu lebih, yang disalurkan terbanyak ke petani di Kecamatan Gunung Tabur.

Untuk persentase total penyaluran pupuk subsidi itu sendiri adalah, untuk jenis pupuk Urea sebesar 57,497 persen, pupuk NPK 68,754 persen, dan NPK Formula sebesar 11,759 persen. (Amel)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengangguran di Berau 5,15 Persen, Pemkab Genjot Job Fair dan BLK

    Pengangguran di Berau 5,15 Persen, Pemkab Genjot Job Fair dan BLK

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 588
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Berau pada Agustus 2024 tercatat 5,15 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan tantangan yang harus dijawab pemerintah daerah, terutama dengan bertambahnya penduduk usia produktif serta derasnya arus pencari kerja dari luar daerah. Berau memang menjadi magnet karena memiliki upah minimum tertinggi di Kalimantan Timur. Dinas Tenaga Kerja […]

  • Rumah Singgah untuk Warga Kampung Perlu Diperbanyak

    Rumah Singgah untuk Warga Kampung Perlu Diperbanyak

    • calendar_month Senin, 4 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 681
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Masih banyaknya keluhan masyarakat saat melakukan pengurusan kependudukan atau berobat, yang harus ke kota kabupaten maka diperlukan tempat singgah sementara. “Rumah singgah bagi warga kampung kalau bisa diperbanyak dalam kota, karena ini juga bisa meringankan atau menekan biaya pengeluaran. Mereka datang ke kota itu bukan sedikit uang yang harus dikeluarkan, apalagi kalau harus […]

  • Kewajiban 80 Persen Tenaga Kerja Lokal Disorot, DPRD Berau Pertimbangkan Ubah Perda

    Kewajiban 80 Persen Tenaga Kerja Lokal Disorot, DPRD Berau Pertimbangkan Ubah Perda

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 475
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyoroti aturan mengenai kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Berau yang dinilai masih menimbulkan multitafsir. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang menyebutkan porsi tenaga kerja lokal sebesar 80 persen. Menurut Dedy, meskipun angka tersebut tercantum dalam perda, penjabaran pada aturan turunannya […]

  • Di Balik Antrean SPBU: Solar Subsidi Mengalir ke Tambang Batu Bara Ilegal?

    Di Balik Antrean SPBU: Solar Subsidi Mengalir ke Tambang Batu Bara Ilegal?

    • calendar_month Rabu, 29 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.173
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Aktivitas penambangan tanpa izin (Peti) di Kabupaten Berau, masih menjadi sorotan. Dalam menjalankan operasionalnya, para pelaku penambangan ilegal ini diketahui menggunakan alat berat seperti ekskavator dan truk besar untuk mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke jetty. Diduga, untuk mendukung kelancaran operasional tersebut, para penambang memilih untuk menggunakan bahan bakar minyak (BBM) […]

  • Pemilu 2024: Semua Pihak Berkomitmen untuk Mewujudkan Demokrasi yang Jujur

    Pemilu 2024: Semua Pihak Berkomitmen untuk Mewujudkan Demokrasi yang Jujur

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 545
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Deklarasi Pemilu Damai yang digelar di Tanjung Redeb pada Senin (23/09/2023), menjadi langkah penting untuk memastikan Pemilu yang aman dan kondusif di Kabupaten Berau. Deklarasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau, Budi Harianto, dan diikuti oleh para calon Bupati dan Wakil Bupati, termasuk pasangan MP-AW dan SRAGAM. […]

  • Takut Salah Berujung Mandek, Sekda Berau Bongkar Penyebab ASN Enggan Bertindak

    Takut Salah Berujung Mandek, Sekda Berau Bongkar Penyebab ASN Enggan Bertindak

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 271
    • 0Komentar

    BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau menyoroti sikap ragu aparatur sipil negara dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pelaksanaan program serta berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Sekretaris Daerah Berau, M Said, mengatakan masih terdapat pejabat yang enggan menjalankan tugas karena kekhawatiran berlebihan, terutama terkait risiko hukum dalam proses pengadaan. Ia […]

expand_less