Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Ambigu Soal Definisi Miskin dan UMKM, Diskoperindag Akan Tetapkan Standar Spesifikasi

Ambigu Soal Definisi Miskin dan UMKM, Diskoperindag Akan Tetapkan Standar Spesifikasi

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Sabtu, 11 Jan 2025
  • visibility 811
  • print Cetak

TANJUNG REDEB- Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau akan segera menyusun kriteria atau spesifikasi yang lebih jelas terkait rumah tangga dan UMKM yang berhak menerima subsidi gas Elpiji 3 kilogram. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan subsidi yang selama ini masih terjadi.

Menurut Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan, Hotlan, banyak masyarakat yang mengaku miskin atau berstatus ekonomi rendah hanya untuk mendapatkan gas subsidi dari pemerintah.

“Kami menemukan banyak laporan terkait warga yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria miskin, namun tetap mendapatkan gas subsidi. Ini jelas merugikan mereka yang memang membutuhkan. Tetapi memang, selama ini ada perbedaan pemahaman terkait definisi miskin dan UMKM, sehingga masih ambigu dalam mengartikannya,” ujar Hotlan saat ditemui di kantornya, Jumat (10/1/2025).

Selain itu, Hotlan juga menyoroti sektor UMKM, di mana banyak pelaku usaha besar yang masih menggunakan gas Elpiji 3 kilogram dalam operasional mereka.

“Banyak UMKM dengan pendapatan tinggi yang seharusnya bisa beralih ke gas non-subsidi, namun masih menggunakan gas 3 kilogram. Ini juga harus ditertibkan agar subsidi benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Hotlan menambahkan bahwa Diskoperindag Berau sedang bekerja sama dengan pihak terkait untuk merumuskan spesifikasi rumah tangga dan UMKM yang layak menerima subsidi tersebut. Tujuannya adalah agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran dan lebih efisien.

“Kita ingin memastikan bahwa subsidi hanya diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan, baik itu rumah tangga dengan kondisi ekonomi rendah maupun UMKM yang memang tidak mampu membeli gas dengan harga normal,” katanya.

Diharapkan, dengan adanya penyusunan spesifikasi tersebut, distribusi gas Elpiji 3 kilogram bisa lebih terarah dan mengurangi penyalahgunaan yang selama ini merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Batik Berau Tembus Pasar Nasional, DPRD Dorong Penguatan Perajin Lokal dan Ekonomi Kreatif

    Batik Berau Tembus Pasar Nasional, DPRD Dorong Penguatan Perajin Lokal dan Ekonomi Kreatif

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.011
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- DPRD Berau mendorong pemerintah daerah memperkuat pemberdayaan perajin batik lokal. Batik khas Berau saat ini tidak hanya dipasarkan di wilayah sendiri, tetapi juga telah menembus pasar nasional. Sejumlah instansi, baik dari dalam maupun luar daerah, bahkan memesan batik tersebut sebagai bahan seragam. Anggota Komisi I DPRD Berau, Srie Yulianawati, menilai batik Berau memiliki […]

  • Kaltim Siapkan Tim Khusus dan Dashboard untuk Awasi Dana Hibah

    Kaltim Siapkan Tim Khusus dan Dashboard untuk Awasi Dana Hibah

    • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 92
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai membenahi sistem pengawasan hibah setelah menemukan sejumlah celah dalam tata kelola bantuan tersebut. Pengendalian yang belum terintegrasi, standar monitoring yang belum seragam, hingga belum adanya dashboard khusus menjadi bagian yang akan diperbaiki. Perbaikan itu dibahas melalui program KAWAL HIBAH KALTIM atau Pengendalian, Pengawalan, dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Hibah […]

  • Ramai Soal Lahan Zona Hijau, BPN Pastikan Sertifikasi Sesuai Regulasi

    Ramai Soal Lahan Zona Hijau, BPN Pastikan Sertifikasi Sesuai Regulasi

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 433
    • 0Komentar

    BERAU – Kantor Pertanahan (BPN) Berau memberikan penjelasan terkait sorotan publik mengenai penerbitan sertifikat tanah di kawasan zona hijau atau lindung, khususnya di wilayah Kampung Bugis. Klarifikasi ini disampaikan menyusul pernyataan anggota Komisi I DPRD Berau, Tamrin, yang mempertanyakan keberadaan sertifikat di area tersebut. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Berau, Samsul, menjelaskan bahwa […]

  • Mengungkap Tantangan Pemilih Ganda, KPU Berau Berupaya Memperbaiki Data Pemilih

    Mengungkap Tantangan Pemilih Ganda, KPU Berau Berupaya Memperbaiki Data Pemilih

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 620
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yang akan digelar pada 2024. Proses penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka di Hotel Bumi Segah, Jalan Pulau Sambit, Kecamatan Tanjung Redeb, Kamis (19/9/2024). Ketua KPU Berau, Budi Harianto, menjelaskan […]

  • Gerakan Hijau Berau: Bupati Ajak Warga Tanam Pohon Demi Anak Cucu

    Gerakan Hijau Berau: Bupati Ajak Warga Tanam Pohon Demi Anak Cucu

    • calendar_month Kamis, 31 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 500
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengajak seluruh sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMP untuk aktif melakukan gerakan menanam pohon “Satu Orang Satu Pohon”. Langkah ini dinilai sangat penting demi menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana banjir yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi di Kabupaten Berau. Dalam pernyataannya, Sri Juniarsih menegaskan bahwa gerakan […]

  • Dinkes Kaltim Dorong Deteksi Dini dan Kolaborasi Lintas Sektor Tangani Zoonosis

    Dinkes Kaltim Dorong Deteksi Dini dan Kolaborasi Lintas Sektor Tangani Zoonosis

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 61
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mendorong penguatan deteksi dini dan pencegahan penyakit zoonosis yang berpotensi berkembang menjadi penyakit emerging. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit secara berkepanjangan di masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kalimantan Timur, Fitnawati, mengatakan zoonosis menjadi bagian dari penyakit emerging yang perlu mendapat perhatian […]

expand_less