Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » ‘Jaga Desa’ Digulirkan, Penyalahgunaan Dana Desa Berau Diantisipasi

‘Jaga Desa’ Digulirkan, Penyalahgunaan Dana Desa Berau Diantisipasi

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
  • visibility 238
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di seluruh kampung yang tersebar di wilayahnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan melalui program “Jaga Desa”.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai upaya preventif dalam mencegah penyimpangan anggaran di tingkat desa. Melalui pendekatan edukasi hukum langsung ke kampung-kampung, DPMK berharap ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparat kampung.

“Peran aktif kejaksaan ini sangat kami apresiasi. Mereka turun langsung ke kampung, membuka ruang dialog yang efektif dan membangun pemahaman tentang tanggung jawab hukum dalam pengelolaan keuangan desa,” ujar Tenteram saat ditemui di Kantor DPMK, Berau, pekan ini.

Tenteram menegaskan bahwa semua sumber dana transfer ke kampung, baik Dana Desa, Alokasi Dana Kampung (ADK), hingga dana dari APBD harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, regulasi penggunaan anggaran desa sudah sangat jelas dan mencakup berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kelembagaan desa.

Namun begitu, ia tak menampik bahwa tantangan utama masih terletak pada konsistensi dan kedisiplinan aparatur kampung dalam menjalankan aturan. Untuk itu, DPMK secara rutin menggelar pelatihan dan bimbingan teknis bagi para kepala kampung dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

“Kami ingin memastikan semua pihak paham betul aturan yang berlaku. Kesalahan administratif maupun pelanggaran karena ketidaktahuan bisa dan harus dicegah sejak awal,” ujarnya.

Di luar pelatihan, DPMK juga meningkatkan intensitas pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kecamatan, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum. Upaya ini, kata Tenteram, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah agar setiap rupiah dana publik digunakan sesuai tujuan pembangunan kampung.

Meski demikian, Tenteram mengingatkan bahwa sekuat apapun sistem pengawasan dibangun, faktor paling menentukan tetaplah integritas dan komitmen para aparatur kampung itu sendiri.

“Yang paling penting adalah kesadaran dari dalam. Kalau itu tidak ada, sistem sebaik apa pun bisa dilanggar,” tegasnya.

Senada dengan itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menekankan bahwa pengelolaan keuangan kampung harus benar-benar taat pada regulasi dan prinsip-prinsip transparansi. Ia mengingatkan bahwa Dana Desa dan ADK adalah instrumen penting untuk mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat desa.

“Dana ini dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur dasar, membangun ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat. Harus dikelola dengan sungguh-sungguh karena manfaatnya sangat besar,” kata Sri Juniarsih dalam pernyataannya.

Namun, ia mengakui bahwa masih ada kasus penyalahgunaan Dana Desa yang menyeret aparat kampung ke ranah hukum karena dugaan korupsi. Ia menegaskan tak ingin mendengar lagi ada kepala kampung yang tersangkut masalah hukum karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

Sebagai langkah pencegahan, Bupati meminta para kepala kampung untuk menjalin komunikasi lebih intensif dengan camat, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPj). Menurutnya, kelalaian administratif bisa berdampak serius jika tidak diantisipasi sejak awal.

“Saya minta agar pelaporan dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Jangan sampai program yang baik justru bermasalah karena tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Sri Juniarsih berharap kolaborasi lintas lembaga, pelatihan berkala, serta pendekatan hukum yang dilakukan DPMK bersama kejaksaan dapat memperkuat tata kelola desa. Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar aparatur kampung menjaga integritas dan menjalankan amanah publik dengan tanggung jawab penuh.

“Kalau semua bersinergi dan berkomitmen, maka potensi pelanggaran bisa ditekan. Kuncinya tetap pada kesadaran dan tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (adv/yf)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dispora Berau Usulkan Anggaran ABT Untuk Dukung Pra Porprov Kaltim 2025

    Dispora Berau Usulkan Anggaran ABT Untuk Dukung Pra Porprov Kaltim 2025

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.765
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Berau memastikan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pra Pekan Olahraga Provinsi (Pra Porprov) Kalimantan Timur telah diusulkan melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) tahun 2025. Seketaris Dispora Berau, Kesuma Sirajuddin, menyampaikan bahwa usulan tersebut saat ini masih menunggu proses dari pengesahan DPRD Berau. “Anggarannya sudah kita siapkan di […]

  • Baturunan Parau: Warisan Maritim Kesultanan Gunung Tabur yang Terus Dijaga Pemerintah Daerah

    Baturunan Parau: Warisan Maritim Kesultanan Gunung Tabur yang Terus Dijaga Pemerintah Daerah

    • calendar_month Minggu, 9 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 94
    • 0Komentar

    GUNUNG TABUR – Di tengah arus modernisasi yang berjalan cepat, Kabupaten Berau tetap memberi ruang luas bagi tradisi turun-temurun yang menjadi identitas masyarakatnya. Salah satu yang kembali dihidupkan adalah Baturunan Parau, ritual adat Kesultanan Gunung Tabur yang sejak dulu merekam jejak hubungan antara pemimpin dan rakyatnya melalui simbol sebuah perahu panjang berhias kepala naga. Baturunan […]

  • Tarif Layanan Kesehatan Naik 300 Persen, Ketua DPRD Berau Bakal Panggil Direktur RSUD Abdul Rivai

    Tarif Layanan Kesehatan Naik 300 Persen, Ketua DPRD Berau Bakal Panggil Direktur RSUD Abdul Rivai

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 441
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto akan menelusuri secara mendalam terkait kenaikan tarif pelayanan kesehatan di RSUD Abdul Rivai yang mencapai hingga 300 persen. Hal itu diungkapkannya selang beberapa jam dilantik sebagai Ketua DPRD Berau. Dedet, sapaan akrabnya, mengatakan kenaikan tarif tersebut tidak dapat diterima begitu saja, mengingat seharusnya kenaikan tarif rumah sakit […]

  • Jembatan Baeley di Segah: Alternatif Sementara untuk Akses Warga

    Jembatan Baeley di Segah: Alternatif Sementara untuk Akses Warga

    • calendar_month Senin, 2 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 750
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau akan segera membangun jembatan baeley atau jembatan sementara di Kampung Long Ayan, Kecamatan Segah. Rencana ini merupakan respon atas usulan pemerintah kampung yang menginginkan solusi cepat untuk menggantikan jembatan lama yang sudah tidak layak digunakan. Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi mengungkapkan, […]

  • Gerakan Peduli Alumni Pandawa17, Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran

    Gerakan Peduli Alumni Pandawa17, Salurkan Bantuan ke Korban Kebakaran

    • calendar_month Rabu, 29 Jan 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 835
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Alumni Pasukan 12 IPA angkatan 2017 (Pandawa17) MAN Berau menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi di dua lokasi berbeda, yakni di Jalan Milono, Kelurahan Gayam pada Minggu (26/1/2025) pukul 04.00 WITA, dan di Jalan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Bayur pada pukul 17.15 WITA. Bantuan ini merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan sejak […]

  • “Smart Plantation Management”, Digitalisasi Disbun Dorong Transparansi, Potensi Kampung, dan Investasi Berkelanjutan

    “Smart Plantation Management”, Digitalisasi Disbun Dorong Transparansi, Potensi Kampung, dan Investasi Berkelanjutan

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 129
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Transformasi digital di sektor perkebunan Kabupaten Berau memasuki babak baru. Dinas Perkebunan (Disbun) resmi mengakselerasi penerapan Sistem Informasi Perusahaan Perkebunan (SIPERIBUN) sebagai landasan utama membangun Smart Plantation Management—model pengawasan modern yang terukur, transparan, dan mendukung pengembangan potensi kampung hingga investasi hijau. Kepala Disbun Berau, Lita Handini, mengatakan bahwa digitalisasi ini menjadi langkah […]

expand_less