Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » ‘Jaga Desa’ Digulirkan, Penyalahgunaan Dana Desa Berau Diantisipasi

‘Jaga Desa’ Digulirkan, Penyalahgunaan Dana Desa Berau Diantisipasi

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
  • visibility 544
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di seluruh kampung yang tersebar di wilayahnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan melalui program “Jaga Desa”.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai upaya preventif dalam mencegah penyimpangan anggaran di tingkat desa. Melalui pendekatan edukasi hukum langsung ke kampung-kampung, DPMK berharap ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparat kampung.

“Peran aktif kejaksaan ini sangat kami apresiasi. Mereka turun langsung ke kampung, membuka ruang dialog yang efektif dan membangun pemahaman tentang tanggung jawab hukum dalam pengelolaan keuangan desa,” ujar Tenteram saat ditemui di Kantor DPMK, Berau, pekan ini.

Tenteram menegaskan bahwa semua sumber dana transfer ke kampung, baik Dana Desa, Alokasi Dana Kampung (ADK), hingga dana dari APBD harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, regulasi penggunaan anggaran desa sudah sangat jelas dan mencakup berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kelembagaan desa.

Namun begitu, ia tak menampik bahwa tantangan utama masih terletak pada konsistensi dan kedisiplinan aparatur kampung dalam menjalankan aturan. Untuk itu, DPMK secara rutin menggelar pelatihan dan bimbingan teknis bagi para kepala kampung dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

“Kami ingin memastikan semua pihak paham betul aturan yang berlaku. Kesalahan administratif maupun pelanggaran karena ketidaktahuan bisa dan harus dicegah sejak awal,” ujarnya.

Di luar pelatihan, DPMK juga meningkatkan intensitas pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kecamatan, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum. Upaya ini, kata Tenteram, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah agar setiap rupiah dana publik digunakan sesuai tujuan pembangunan kampung.

Meski demikian, Tenteram mengingatkan bahwa sekuat apapun sistem pengawasan dibangun, faktor paling menentukan tetaplah integritas dan komitmen para aparatur kampung itu sendiri.

“Yang paling penting adalah kesadaran dari dalam. Kalau itu tidak ada, sistem sebaik apa pun bisa dilanggar,” tegasnya.

Senada dengan itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menekankan bahwa pengelolaan keuangan kampung harus benar-benar taat pada regulasi dan prinsip-prinsip transparansi. Ia mengingatkan bahwa Dana Desa dan ADK adalah instrumen penting untuk mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat desa.

“Dana ini dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur dasar, membangun ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat. Harus dikelola dengan sungguh-sungguh karena manfaatnya sangat besar,” kata Sri Juniarsih dalam pernyataannya.

Namun, ia mengakui bahwa masih ada kasus penyalahgunaan Dana Desa yang menyeret aparat kampung ke ranah hukum karena dugaan korupsi. Ia menegaskan tak ingin mendengar lagi ada kepala kampung yang tersangkut masalah hukum karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

Sebagai langkah pencegahan, Bupati meminta para kepala kampung untuk menjalin komunikasi lebih intensif dengan camat, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPj). Menurutnya, kelalaian administratif bisa berdampak serius jika tidak diantisipasi sejak awal.

“Saya minta agar pelaporan dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Jangan sampai program yang baik justru bermasalah karena tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Sri Juniarsih berharap kolaborasi lintas lembaga, pelatihan berkala, serta pendekatan hukum yang dilakukan DPMK bersama kejaksaan dapat memperkuat tata kelola desa. Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar aparatur kampung menjaga integritas dan menjalankan amanah publik dengan tanggung jawab penuh.

“Kalau semua bersinergi dan berkomitmen, maka potensi pelanggaran bisa ditekan. Kuncinya tetap pada kesadaran dan tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (adv/yf)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Emosi Jalanan Berujung Penjara, Empat Pemuda Keroyok Korban di Tanjung Redeb

    Emosi Jalanan Berujung Penjara, Empat Pemuda Keroyok Korban di Tanjung Redeb

    • calendar_month Selasa, 22 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 499
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Ramai beredar video CCTV yang menunjukkan seorang pemuda menjadi korban pengeroyokan , di tikungan depan Kantor Gerindra, Jalan Pulau Sambit, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, pada Senin petang, 21 Juli 2025, sekitar pukul 18.12 WITA. Kasat Reskrim Polres Berau AKP Jody Rahman membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa kejadian bermula saat […]

  • Tak Masuk Agenda Resmi 2026, Nasib Tradisi Manutung Jukut di Berau Masih Menunggu Kepastian

    Tak Masuk Agenda Resmi 2026, Nasib Tradisi Manutung Jukut di Berau Masih Menunggu Kepastian

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 417
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Tradisi Irau Manutung Jukut yang identik dengan kegiatan membakar ikan bersama dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau dan Kota Tanjung Redeb tidak tercantum dalam Calendar of Event Berau 2026. Agenda budaya yang setiap tahun dinantikan masyarakat tersebut sebelumnya juga sempat ditiadakan pada 2025. Kondisi itu membuat warga kembali mempertanyakan kepastian pelaksanaan […]

  • Antusias Tinggi, 66 Nelayan Berau Menanti Gerai Perizinan Kapal Dibuka

    Antusias Tinggi, 66 Nelayan Berau Menanti Gerai Perizinan Kapal Dibuka

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.082
    • 0Komentar

    ‎TANJUNG REDEB — Puluhan nelayan di Kabupaten Berau kini hanya tinggal menunggu gerai perizinan kapal benar-benar dibuka. Antusias yang begitu tinggi tercatat 66 nelayan sudah menyiapkan diri mengurus izin, dan jumlah itu masih terus bertambah. ‎ ‎Bagi mereka, legalitas kapal bukan lagi pilihan tetapi kebutuhan mendesak untuk keamanan dan akses bantuan pemerintah. ‎ ‎Namun pelayanan […]

  • Rudi Mangunsong Soroti Ketimpangan Pengembangan Wisata, Pemkab Diminta Prioritaskan Segah

    Rudi Mangunsong Soroti Ketimpangan Pengembangan Wisata, Pemkab Diminta Prioritaskan Segah

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 495
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Ketua Komisi II DPRD Berau, Rudi P Mangunsong meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau untuk lebih memperhatikan wisata di daerah pedalaman Segah. Ia merasa Disbudpar Berau lebih memerhatikan kasawan wisata di pesisir seperti Talisayan dan Biduk-biduk. Rudi meminta membangun Sarana Prasarana (Sapras) dalam menunjang kebutuhan para […]

  • Polemik Tarif Air Bersih di Berau: Pemkab Kembalikan Tarif Sesuai Kebijakan Awal 2011

    Polemik Tarif Air Bersih di Berau: Pemkab Kembalikan Tarif Sesuai Kebijakan Awal 2011

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 772
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Polemik mengenai tarif air bersih di Kabupaten Berau akhirnya menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten Berau melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Berau Nomor 10/2025 kembali menetapkan tarif air minum sesuai dengan tarif awal yang berlaku pada tahun 2011. Keputusan ini mulai berlaku pada 14 Januari 2025 dan menghapuskan SK sebelumnya yang telah mengatur tarif […]

  • Maratua Mulai Bangun Fondasi Pertanian Berkelanjutan, Peluang Investasi Hijau Makin Terbuka

    Maratua Mulai Bangun Fondasi Pertanian Berkelanjutan, Peluang Investasi Hijau Makin Terbuka

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.413
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pulau Maratua di Kabupaten Berau selama ini dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia. Namun di balik pesonanya, sektor pertanian lokal menghadapi tantangan berat: akses terhadap pupuk kimia yang mahal dan sulit dijangkau. Kondisi tersebut membuat banyak petani kesulitan meningkatkan produktivitas, ditambah persoalan hama serta tanah yang kurang subur. Namun situasi perlahan berubah. […]

expand_less