Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » DPRD Berau Soroti Kinerja BUMD Usai Penurunan APBD 2026

DPRD Berau Soroti Kinerja BUMD Usai Penurunan APBD 2026

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
  • visibility 287
  • print Cetak

TANJUNG REDEB- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 mengalami perubahan signifikan. Untuk pertama kalinya, APBD tahun depan menunjukkan penurunan tajam, yang disebabkan oleh pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Penurunan ini tentu saja berdampak pada berbagai sektor, termasuk pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menanggapi hal ini, Komisi II DPRD Kabupaten Berau memberikan perhatian khusus terhadap peran BUMD dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua Komisi II DPRD Berau, Sutami, mengingatkan bahwa di tengah terbatasnya anggaran, BUMD harus mampu berinovasi, bekerja lebih produktif, dan memiliki sasaran keuntungan yang jelas. Hal ini penting agar BUMD tidak hanya berperan sebagai motor penggerak ekonomi daerah, tetapi juga mendukung pencapaian target PAD tanpa memberatkan masyarakat.

“Kami berharap BUMD dapat berfungsi sebagai penghasil pendapatan yang tidak membebani warga. Inovasi dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk pembiayaan harus menjadi prioritas. BUMD perlu memiliki target yang jelas, dan jangan sampai dalam dua hingga tiga tahun ke depan tidak ada perkembangan,” ujar Sutami.

Menurut Sutami, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas BUMD, Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan dalam pengelolaan anggaran. Setiap usulan penyertaan modal untuk tahun 2026, katanya, harus disertai dengan kajian akademis yang lengkap serta analisis risiko yang matang. Langkah ini diambil agar anggaran daerah tidak terbuang sia-sia akibat program yang tidak berjalan efektif.

“Penyertaan modal BUMD tidak boleh dilakukan sembarangan. Harus ada kajian ilmiah yang jelas, potensi keuntungan yang realistis, dan analisis risiko usaha yang lengkap. Kami ingin memastikan bahwa setiap anggaran yang digelontorkan memberikan hasil nyata untuk mendukung PAD dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Sutami juga menekankan pentingnya BUMD untuk melibatkan figur yang memiliki pemahaman bisnis yang kuat, terutama bagi perusahaan daerah (Perusda) yang berorientasi pada profit, seperti Perusda Bhakti Praja. BUMD, katanya, sebaiknya fokus pada sektor usaha menengah ke atas, agar tidak mengganggu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun Industri Kecil Menengah (IKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.

Dengan langkah-langkah tersebut, Komisi II berharap BUMD dapat beradaptasi dengan perubahan anggaran yang ada dan tetap memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah. (adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rutan Tanjung Redeb Siapkan Remisi Khusus Idul Fitri bagi Warga Binaan

    Rutan Tanjung Redeb Siapkan Remisi Khusus Idul Fitri bagi Warga Binaan

    • calendar_month Jumat, 13 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 425
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb menyiapkan program Remisi Khusus Idul Fitri bagi warga binaan pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan. Program tersebut diberikan kepada narapidana beragama Islam menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Kepala Pengamanan Rutan Tanjung Redeb Danur mengatakan pemberian remisi merupakan kebijakan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi […]

  • Warga Diminta Lapor ke Dinkes Berau Jika BPJS PBI Tidak Bisa Digunakan

    Warga Diminta Lapor ke Dinkes Berau Jika BPJS PBI Tidak Bisa Digunakan

    • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.613
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Seorang warga pengguna BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) mengeluhkan BPJS miliknya yang tidak bisa digunakan. Dikatakannya, BPJS PBI tersebut baru beberapa bulan digunakan, namun saat ini statusnya telah non aktif. “Kok bisa ya, BPJS pemerintah baru beberapa bulan dipakai sudah nonaktif dan tidak bisa dipakai, adakah yang sama begitu? Soalnya bulan lalu […]

  • Pemkab Berau Perkuat Pelayanan Publik dengan MoU Bersama Ombudsman RI

    Pemkab Berau Perkuat Pelayanan Publik dengan MoU Bersama Ombudsman RI

    • calendar_month Selasa, 3 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 666
    • 0Komentar

    Jakarta — Dalam upaya sinergi peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Berau melakukan kerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dilakukan Wakil Bupati Berau, Gamalis, bersama Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, di Gedung Ombudsman RI di Jakarta, Selasa (3/9/2024). Dari Kalimantan Timur, Penandatanganan MoU ini dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Paser, […]

  • Raih Keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Mindset Berkembang

    Raih Keberhasilan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Mindset Berkembang

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 614
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pelatihan tentang *growth mindset* yang diadakan secara daring di Gedung Balai Mufakat pada Rabu (16/10/2024) menjadi sorotan utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Berau. Pjs. Bupati Sufian Agus menekankan pentingnya pandangan bahwa kecerdasan dapat dikembangkan melalui proses belajar dan usaha. “*Growth mindset* adalah kunci untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkapasitas, […]

  • Sufian Agus Laporkan Capaian Penurunan Stunting dalam Rapat Evaluasi Kinerja

    Sufian Agus Laporkan Capaian Penurunan Stunting dalam Rapat Evaluasi Kinerja

    • calendar_month Senin, 18 Nov 2024
    • account_circle admin
    • visibility 771
    • 0Komentar

     Tanjung Redeb – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, melaporkan hasil kinerjanya selama menjabat sebagai Pjs Bupati dalam rapat evaluasi kinerja yang digelar secara daring bersama Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, pada Senin (18/11/2024). Rapat evaluasi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab para Penjabat Bupati […]

  • Komisi II DPRD Berau Soroti Masalah Lahan dan Harga TBS Sawit dalam Rapat Evaluasi

    Komisi II DPRD Berau Soroti Masalah Lahan dan Harga TBS Sawit dalam Rapat Evaluasi

    • calendar_month Kamis, 9 Jan 2025
    • account_circle admin
    • visibility 958
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Komisi II DPRD Kabupaten Berau menggelar rapat evaluasi dengan Dinas Perkebunan (Disbun) untuk membahas sejumlah permasalahan yang hingga kini belum menemukan solusi konkret dalam dunia pertanian di Kabupaten Berau. Rapat yang digelar pada Rabu (8/1/2025), ini berfokus pada kondisi objektif di lapangan terkait beberapa sektor perkebunan, termasuk masalah lahan pertanian, distribusi pupuk, harga […]

expand_less