DPMK Berau Ingatkan Penurunan ADK 2026, Kampung Harus Tetap Naik Kelas Lewat Inovasi dan Penguatan Potensi Lokal
- account_circle admin
- calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
- visibility 208
- comment 0 komentar
- print Cetak
TANJUNG REDEB — Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau mengingatkan seluruh pemerintah kampung agar semakin cermat dalam menyusun perencanaan pembangunan. Meski Alokasi Dana Kampung (ADK) 2026 diproyeksikan menurun, target peningkatan status kampung tetap tidak berubah: kampung harus terus naik kelas.
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu, menegaskan bahwa kualitas pembangunan desa tidak boleh berpatokan pada besar-kecilnya anggaran. Justru dalam kondisi ini, kampung dituntut lebih kreatif, adaptif, dan selektif dalam memanfaatkan sumber daya.
“Dengan terjadinya penurunan ADK di tahun 2026, anggaran harus dipakai untuk memenuhi fasilitas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa peningkatan status kampung bukan semata perihal indikator administratif, tetapi bagaimana pemerintahan kampung mampu memanfaatkan potensi lokal—mulai dari sektor pertanian–perkebunan, perikanan–bahari, UMKM ekonomi kreatif, budaya hingga wisata kampung—untuk mendorong kesejahteraan dan meningkatkan kualitas SDM.
“Perubahan status kampung bukan hanya soal angka. Ini tentang kemampuan pemerintah kampung memajukan warganya melalui perencanaan yang matang dan berbasis potensi,” ujarnya.
Meski anggaran menurun, DPMK tetap optimistis. Target peningkatan status kampung berkembang menjadi kampung maju tetap dicanangkan. Pada 2026, ditargetkan dua hingga tiga kampung berkembang dapat naik kelas melalui pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran.
“Semoga di 2026, dua–tiga kampung berkembang bisa naik menjadi kampung maju. Ini target realistis dan harus kita kejar bersama,” tambah Tenteram.
DPMK juga menekankan bahwa penggunaan ADK harus diprioritaskan pada kebutuhan dasar dan mendesak, seperti:
• penyediaan dan peningkatan air bersih,
• infrastruktur vital kampung dan akses transportasi,
• penguatan layanan publik,
• dukungan bagi UMKM dan ekonomi keluarga,
• peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan digitalisasi.
Dengan pengelolaan dana yang efektif, terarah, dan berbasis kebutuhan nyata, DPMK meyakini kampung-kampung di Berau tetap bisa berkembang meski menghadapi keterbatasan anggaran.
“Melalui tata kelola yang bijak, kampung tetap harus bergerak maju. Anggaran boleh menurun, tetapi kualitas pembangunan tidak boleh ikut turun,” pungkasnya. (Adv/Akm)
- Penulis: admin
