123 Desa di Kaltara Masih Gelap, Pemerintah Kejar Elektrifikasi Wilayah Terisolasi

TANJUNG SELOR – Upaya pemerataan listrik di Kalimantan Utara kembali diuji oleh kerasnya kondisi geografis. Hingga awal 2026, sebanyak 123 desa di provinsi termuda Indonesia ini masih belum menikmati aliran listrik, sebagian besar berada di wilayah terpencil dan terisolasi.

Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kini memulai langkah konkret dengan melakukan survei lapangan ke 10 desa di Kabupaten Nunukan dan Malinau yang sama sekali belum terjangkau layanan listrik PT PLN.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara, Yosua Hutabarat, mengatakan survei dilakukan langsung oleh tim Kementerian ESDM bersama Dinas ESDM Kaltara untuk memetakan kebutuhan dan menentukan skema penyediaan listrik yang paling memungkinkan.

“Sepuluh desa ini belum pernah mendapatkan pelayanan listrik PLN sama sekali. Tim pusat dan daerah sudah turun langsung ke lapangan,” ujar Yosua di Tanjung Selor, Selasa, 3 Februari 2026.

Desa-desa yang telah disurvei itu meliputi Desa Panas, Lumbis Pansiangan, Plaju, Desa Tepian, dan Pa’ Padi di wilayah Krayan, Tang Paye di Krayan Tengah, Long Leju di Pujungan, serta Long Simau, Long Berang di Mentarang, dan Long Lake di Kabupaten Malinau.

Menurut Yosua, absennya listrik PLN di desa-desa tersebut bukan disebabkan kelalaian administratif, melainkan hambatan geografis ekstrem. Sebagian wilayah terisolasi oleh hutan lebat, sungai besar, dan tidak memiliki akses jalan darat yang layak.

“Jaringan listrik tidak mungkin ditarik dari Tanjung Selor, Tarakan, atau Malinau. Secara teknis dan biaya, itu tidak rasional karena desa-desa ini benar-benar terisolasi,” katanya.

Kondisi tersebut membuat perluasan jaringan PLN menjadi opsi yang nyaris mustahil. Pemerintah pun mulai menggeser pendekatan dengan menyiapkan pembangunan pembangkit listrik skala kecil yang dibangun langsung di desa.

“Solusinya adalah pembangkit setempat. Listriknya bersifat isolated, berdiri sendiri di lokasi desa,” ujar Yosua.

Ia mengakui, persoalan elektrifikasi desa di Kalimantan Utara bukan masalah kecil. Dari total ratusan desa yang ada, lebih dari seratus desa masih hidup tanpa listrik, situasi yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi warga.

Hasil survei 10 desa tersebut kini menjadi dasar pengusulan program lanjutan ke pemerintah pusat. Pemprov Kaltara, kata Yosua, terus menjalin koordinasi dengan Kementerian ESDM, PT PLN, serta DPR RI, terutama Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral.

“Desa-desa yang sudah disurvei ini akan menjadi prioritas. Kita dorong supaya tahun ini sudah bisa mulai terpasang listrik,” ujarnya.

Gubernur Kalimantan Utara juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan Komisi XII DPR RI dan kementerian terkait guna mempercepat realisasi program elektrifikasi desa. Dukungan anggaran dari pusat menjadi kunci, mengingat biaya pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain.

“Tanpa sinergi pusat dan daerah, desa-desa ini akan terus tertinggal. Listrik adalah kebutuhan dasar,” kata Yosua.

Bagi masyarakat di pedalaman Krayan, Pujungan, hingga Mentarang, listrik bukan sekadar penerangan. Ia menjadi penanda kehadiran negara di wilayah perbatasan yang selama ini hidup dalam keterbatasan.