Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Nelayan Bunyu Terhimpit Pendangkalan Sungai, Pemprov Akui Keterbatasan dan Tunggu Peran Pusat

Nelayan Bunyu Terhimpit Pendangkalan Sungai, Pemprov Akui Keterbatasan dan Tunggu Peran Pusat

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
  • visibility 394
  • print Cetak

TANJUNG SELOR – Pendangkalan Sungai Buaya di Kecamatan Bunyu Timur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, hingga kini belum juga mendapat penanganan. Kondisi ini sudah berlangsung sekitar 15 tahun tanpa adanya pengerukan atau perbaikan berarti.

Akibatnya, aktivitas masyarakat yang bergantung pada sungai, terutama nelayan, menjadi terganggu. Mereka mengaku kesulitan melaut, khususnya saat air surut karena perahu tidak bisa melintas dengan lancar.

Salah satu nelayan Putra belum lama ini mengaku kondisi ini sangat memengaruhi penghasilan mereka sehari-hari. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata agar masalah pendangkalan tidak terus berlarut-larut.

“Kalau air surut, kami susah keluar. Dan itu sangat ngangu aktivitas nelayan,” keluhnya baru-baru ini.

Meski sempat masuk dalam rencana pemerintah, pengerukan Sungai Buaya hingga tahun 2026 belum juga terealisasi.

Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas penanganan sungai tersebut.

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menjelaskan bahwa pengerukan sungai bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Namun demikian, pihaknya tetap membuka kemungkinan untuk membantu.

“Kami siap membantu, tapi memang kondisi keuangan daerah saat ini terbatas,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak program yang harus dibiayai, sementara anggaran daerah masih mengalami keterbatasan. Karena itu, pemerintah provinsi harus mempertimbangkan secara matang setiap rencana kegiatan.

Di sisi lain, Ketua DPRD Bulungan, Riyanto, mengatakan persoalan pendangkalan Sungai Buaya sudah dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Menurutnya, hal ini menjadi perhatian bersama antara legislatif dan eksekutif.

“Sudah kami bahas, tinggal menyesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” jelasnya.
Senada dengan itu, Anggota DPRD dari daerah pemilihan Bunyu, Sunaryo, mengungkapkan bahwa sebelumnya ada beberapa rencana penanganan, seperti pembangunan penahan sungai (setfile) dan pembangunan pelabuhan.

Namun, rencana tersebut belum bisa direalisasikan karena membutuhkan biaya besar. Selain itu, ada juga perubahan kewenangan, di mana sebagian program diambil alih oleh pemerintah pusat.

Kondisi ini membuat penanganan Sungai Buaya semakin tertunda. Di tengah ketidakpastian tersebut, masyarakat akhirnya berinisiatif melakukan upaya sendiri.

Para nelayan bahkan harus mengangkat pasir secara manual menggunakan karung untuk membuka jalur perahu agar tetap bisa melintas. Upaya ini tentu tidak mudah dan hanya menjadi solusi sementara.

Jika tidak segera ditangani, pendangkalan sungai ini dikhawatirkan akan terus merugikan masyarakat, khususnya nelayan yang sangat bergantung pada sungai sebagai sumber mata pencaharian utama.

Masyarakat pun berharap ada kejelasan tanggung jawab serta langkah konkret dari pemerintah, baik daerah maupun pusat, agar persoalan ini tidak terus berlarut dan kehidupan nelayan bisa kembali normal. (Lia)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wisatawan Maratua Meningkat 40 Persen, Gamalis Dorong Warga Lebih Siap Berbahasa Inggris

    Wisatawan Maratua Meningkat 40 Persen, Gamalis Dorong Warga Lebih Siap Berbahasa Inggris

    • calendar_month Selasa, 17 Nov 2026
    • account_circle admin
    • visibility 38
    • 0Komentar

    BERAU – Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Pulau Maratua menjadi salah satu alasan pentingnya peningkatan kemampuan komunikasi masyarakat, khususnya dalam berbahasa asing. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun mendorong pelatihan bahasa Inggris bagi masyarakat dan pelaku pariwisata agar mampu memberikan pelayanan kepada wisatawan mancanegara. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis, saat membuka secara resmi pelatihan bahasa […]

  • Stunting Berau Naik ke 25,4%, Wabup Gamalis Minta Penanganan Lebih Fokus dan Terintegrasi

    Stunting Berau Naik ke 25,4%, Wabup Gamalis Minta Penanganan Lebih Fokus dan Terintegrasi

    • calendar_month Rabu, 8 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 428
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmen mempercepat penurunan stunting melalui pendekatan lintas sektor dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting 2026. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat RPJPD Baplitbang, Senin, 6 April 2026. Wakil Bupati Berau yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Gamalis, mengatakan upaya penanganan stunting harus dilakukan secara lebih […]

  • Sekretaris DPRD Berau: Orientasi dan Tata Tertib Selesai, Tapi Perjalanan Dinas Masih Terhambat

    Sekretaris DPRD Berau: Orientasi dan Tata Tertib Selesai, Tapi Perjalanan Dinas Masih Terhambat

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 648
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Sekretaris DPRD Berau Abdurrahman mengatakan, saat ini belum ada perjalanan dinas bagi anggota DPRD. Dan hanya pimpinan DPRD sementara yang dapat melakukan perjalanan dinas. “Itu pun kalau ada surat undangan. Sementara anggota dewan belum bisa, karena belum terbentuk dan belum ada pengesahan alat kelengkapan dewan (AKD) oleh pimpinan definitif,” katanya saat dikonfirmasi […]

  • Soal BPJS Kesehatan dan RSUD dr Abdul Rivai, AKP Ardian : Dilaporkan Pun Belum Tentu Ada Pelanggaran

    Soal BPJS Kesehatan dan RSUD dr Abdul Rivai, AKP Ardian : Dilaporkan Pun Belum Tentu Ada Pelanggaran

    • calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 860
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Dugaan pungli BPJS Kesehatan dan pemalsuan kenaikan tarif rumah sakit dr Abdul Rivai masih dalam tahap pemeriksaan Satreskrim Polres Berau. Hal itu diakui Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Ardian Rahayu Priyatna. Ardian menyebut, dalam persoalan delik laporan, setiap masyarakat diperkenankan dan memiliki hak yang sama di mata hukum. “Siapapun boleh dan dipersilakan […]

  • Disdik Berau Dorong Warga Seimbang Gunakan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing

    Disdik Berau Dorong Warga Seimbang Gunakan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing

    • calendar_month Rabu, 1 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 940
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Dinas Pendidikan Kabupaten Berau mendorong penggunaan bahasa Indonesia secara lebih intensif di ruang publik. Kepala Dinas Pendidikan Berau, Mardiatul Idalisah, menyebut pengawasan bahasa kini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat, sejalan dengan amanat Permendikdasmen Nomor 2 Tahun 2025 tentang pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Menurut Mardiatul, ada tiga aspek utama yang menjadi […]

  • Penyesuaian PBB hingga BPHTB, Perda Pajak Berau Direvisi untuk Kepastian Hukum

    Penyesuaian PBB hingga BPHTB, Perda Pajak Berau Direvisi untuk Kepastian Hukum

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 842
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau dan DPRD Berau resmi mengetuk persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dengan nilai total Rp 3,4 triliun. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung Minggu malam, 30 November 2025, sekaligus mengesahkan revisi atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penandatanganan nota kesepahaman […]

expand_less