DPRD Kaltara Serahkan 21 Rekomendasi LKPJ, Infrastruktur Perbatasan Jadi Prioritas

TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan kembali menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III di Tanjung Selor, DPRD Kalimantan Utara menyerahkan 21 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dengan sorotan utama tertuju pada wilayah tapal batas dan daerah terpencil.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, menempatkan isu perbatasan sebagai salah satu titik krusial dalam rekomendasi tersebut. Menurut dia, meski urusan perbatasan berada di ranah pemerintah pusat, provinsi tetap tak bisa lepas tangan.

“Masalah perbatasan ini memang kewenangan pusat, bukan provinsi. Tapi kita berharap ada kebijakan gubernur untuk membantu karena ini masih wilayah kita,” ujar Achmad Djufrie, Senin (11/5).

Djufrie menjelaskan, 21 rekomendasi yang disodorkan bukan sekadar catatan administratif, melainkan rangkuman keluhan warga dan hasil pengamatan langsung para legislator di lapangan. Karena itu, ia mendesak pemerintah provinsi menindaklanjuti seluruh poin dengan keseriusan penuh.

“Dari 21 rekomendasi itu kita minta gubernur serius menanganinya. Ini masukan dari masyarakat dan kami lihat langsung memang benar kondisinya,” katanya.

Dalam dokumen rekomendasi tersebut, DPRD menilai alokasi pembangunan jalan dalam APBD 2025 belum menjangkau secara optimal kawasan perbatasan seperti Apo Kayan, Bahau Hulu, Long Pujungan, serta sejumlah wilayah terpencil lain. DPRD meminta pemerintah provinsi aktif mengupayakan tambahan sokongan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN, agar percepatan pembangunan akses jalan di kawasan itu bisa terwujud.

Sorotan DPRD tidak berhenti di infrastruktur perbatasan. Sejumlah sektor pelayanan dasar ikut diulas, mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pertanian, hingga kualitas pelayanan publik.

Untuk sektor kesehatan, DPRD menuntut peningkatan mutu alat kesehatan di RSUD dr. H. Jusuf SK sekaligus penambahan fasilitas pelayanan rumah sakit. Dewan juga mendorong agar pembangunan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) ditunda sementara, sehingga anggaran yang ada dapat dialihkan terlebih dahulu untuk pemenuhan ruang-ruang pelayanan rumah sakit yang dianggap lebih mendesak.

Di bidang pendidikan, DPRD menekankan percepatan penyelesaian pembangunan beberapa sekolah, antara lain SMKN 4 Tarakan dan penimbunan lahan SMAN 5 Tarakan. Selain itu, legislatif mendorong penambahan anggaran program Beasiswa Kaltara Unggul agar jangkauan penerima bantuan pendidikan bagi mahasiswa di Kalimantan Utara semakin luas.

Menanggapi sederet catatan tersebut, Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, menyatakan pemerintah provinsi tetap berupaya menangani pembangunan di wilayah perbatasan, meski beban pendanaannya dinilai sangat besar.

“Kalau mau menuntaskan masalah perbatasan dengan anggaran triliunan mungkin bisa selesai dalam dua sampai tiga tahun. Tapi semua harus bertahap karena wilayah pesisir juga perlu diperhatikan, jadi harus seimbang,” jelas Ingkong Ala.

Ingkong menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal lainnya di Kalimantan Utara.

“Kami sangat berharap penanganan pembangunan infrastruktur menjadi tugas bersama baik itu kami (Pemprov) dan juga pemerintah pusat untuk menyelesaikan infrastruktur perbatasan,” tutup Ingkong. (tnr)