Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekobis » Cabai Tembus Rp100 Ribu, Berau Masih Bergantung Pasokan Pangan dari Luar Daerah

Cabai Tembus Rp100 Ribu, Berau Masih Bergantung Pasokan Pangan dari Luar Daerah

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
  • visibility 244
  • print Cetak

BERAU — Harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Berau menjelang Hari Raya Iduladha masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Kondisi tersebut dipengaruhi rantai distribusi yang panjang, ketergantungan pasokan dari luar daerah, hingga faktor cuaca yang memengaruhi produksi pangan.

Kepala Bidang Bina Usaha Diskoperindag Berau, Hotlan Silalahi, mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi daring bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, harga pangan di wilayah Kalimantan secara umum memang belum stabil.

“Hasil zoom kemarin, harga pangan di Kalimantan Timur rata-rata memang masih di atas HET,” ujarnya.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar kebijakan HET disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah dan tidak lagi disamaratakan secara nasional.

“Sudah diusulkan supaya ditinjau ulang HET, bukan lagi regional secara umum. Karena kondisi tiap daerah di Kalimantan itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan,” jelasnya, Selasa, 5 Mei 2026.

Ia mengatakan usulan tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional. Namun hingga kini belum ada keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Selain harga bahan pokok, pemerintah daerah juga menyoroti distribusi minyak goreng bersubsidi Minyak Kita yang memiliki HET Rp15.700 per liter.

“Yang disubsidi pemerintah itu hanya Minyak Kita. Harganya Rp15.700, tidak boleh dijual di atas itu,” tegasnya.

Menurut Hotlan, Berau mendapat alokasi sekitar 20 ton Minyak Kita yang mulai disalurkan menjelang Iduladha. Sementara untuk minyak goreng merek lain, harga masih mengikuti mekanisme pasar.

“Pengawasan terus kita lakukan bersama Satgas dan instansi terkait untuk memastikan harga tetap terkendali,” katanya.

Ia menilai mahalnya harga bahan pokok di Berau dipengaruhi rantai pasok yang panjang karena sebagian besar komoditas masih didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

“Harga itu banyak mengambil dari Pulau Jawa. Rantai pasoknya panjang, jadi ada biaya transportasi, bongkar muat, tenaga kerja, itu semua mempengaruhi harga,” jelasnya.

Hotlan juga menyoroti distribusi minyak goreng yang dinilai belum efisien. Meski terdapat pabrik di Kalimantan, proses pengemasan masih dilakukan di Pulau Jawa sebelum kembali dikirim ke daerah.

“Walaupun ada pabrik di Bontang, tetap dikirim ke Jawa untuk labeling, baru kembali lagi. Jadi tetap mahal,” ungkapnya.

Ketergantungan Berau terhadap pasokan luar daerah juga masih cukup tinggi. Produksi pertanian lokal disebut baru mampu memenuhi sekitar 20 hingga 30 persen kebutuhan masyarakat.

“Produktivitas pertanian kita belum mencukupi, hanya sekitar 20 sampai 30 persen. Selebihnya masih bergantung dari luar,” katanya.

Di sisi lain, faktor cuaca turut memengaruhi produksi komoditas hortikultura seperti cabai. Harga cabai yang sempat berada di kisaran Rp60 ribu pada Januari lalu melonjak menjadi Rp100 ribu pada April.

“Lonjakan harga cabai kemarin salah satunya karena faktor cuaca. Produksi menurun, sementara permintaan tetap tinggi,” jelasnya.

Ia menambahkan, distribusi barang juga dipengaruhi dinamika pasar antardaerah. Pedagang cenderung menyalurkan komoditas ke wilayah dengan harga jual lebih tinggi.

“Kalau ada daerah yang harganya lebih tinggi, tentu barang akan dibawa ke sana. Itu juga karena ada peran tengkulak,” tambahnya.

Menurut Hotlan, stabilitas harga harus dijaga agar tidak hanya menguntungkan petani, tetapi juga tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Petani memang senang kalau harga tinggi, tapi masyarakat juga harus bisa membeli. Jadi harus balance,” tegasnya.

Pemerintah daerah, kata dia, terus melakukan pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari besar keagamaan yang biasanya diikuti peningkatan permintaan masyarakat. (tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Residivis LPG Beraksi Lagi di Berau

    Residivis LPG Beraksi Lagi di Berau

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 304
    • 0Komentar

    BERAU — Kepolisian Resor Berau menangkap seorang pria berinisial MR, 58 tahun, yang diduga terlibat dalam pencurian tabung gas LPG di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Tanjung Redeb. Penangkapan dilakukan oleh tim Satuan Reserse Kriminal pada Ahad, 12 April 2026, sekitar pukul 16.50 Wita. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Berau, Ajun Komisaris Polisi Jody Rahman, mengatakan […]

  • Hadiah Utama Motor! Kemeriahan Jalan Sehat KPU Berau Sambut Pilkada 2024

    Hadiah Utama Motor! Kemeriahan Jalan Sehat KPU Berau Sambut Pilkada 2024

    • calendar_month Senin, 30 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 645
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Ratusan masyarakat dari 4 kecamatan terdekat di Kabupaten Berau mengikuti jalan sehat gelaran KPU Berau. Berpusat di lapangan Pemuda Tanjung Redeb, jalan sehat pada Minggu (29/9/2024) pagi, yang merupakan salah satu dari tahapan sosialisasi, diikuti antusias oleh masyarakat. Ketua KPU Berau Budi Hariyanto saat membuka acara mengatakan jika jalan sehat ini menjadi […]

  • Bapenda Berau: Penjualan Miras Ilegal Tak Bisa Disetor ke PAD

    Bapenda Berau: Penjualan Miras Ilegal Tak Bisa Disetor ke PAD

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 253
    • 0Komentar

    BERAU – Peredaran minuman keras tanpa izin di Kabupaten Berau kembali disorot. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menegaskan, seluruh aktivitas penjualan miras ilegal tidak tercatat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk yang diduga terjadi di Hotel Palmy. Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie, menjelaskan bahwa lembaganya hanya dapat menarik pajak dari pelaku usaha yang memiliki legalitas […]

  • Dedy Okto Desak Penguatan Mitigasi Bencana Berau: Pemetaan Rawan, Drainase, dan Logistik Harus Diprioritaskan

    Dedy Okto Desak Penguatan Mitigasi Bencana Berau: Pemetaan Rawan, Drainase, dan Logistik Harus Diprioritaskan

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 484
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih serius memperhatikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir bandang. Peringatan ini disampaikan menyusul kejadian bencana di sejumlah wilayah Sumatera baru-baru ini, yang menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa. Dedy menilai bahwa kondisi geografis Berau yang […]

  • WTP Diraih, Pemkab Berau Fokus Benahi Kinerja dan Respons Kebutuhan Masyarakat

    WTP Diraih, Pemkab Berau Fokus Benahi Kinerja dan Respons Kebutuhan Masyarakat

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 179
    • 0Komentar

    BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan meskipun telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025. Pengakuan tersebut disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis, saat menanggapi rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi yang diberikan DPRD disebut menjadi bahan evaluasi strategis […]

  • Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

    Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 219
    • 0Komentar

    BERAU — Polemik pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Berau kembali mencuat. Forum BPHTB Bersama Untuk Negeri (BUN) menilai sistem penetapan pajak tanah yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau justru memberatkan masyarakat dan tidak dilakukan secara terbuka. Sorotan itu muncul karena warga mengaku tetap dibebani nilai BPHTB tinggi, meski […]

expand_less