Bupati Berau Hadiri Pertemuan Apkasi, Bahas Kemandirian Fiskal Daerah

JAKARTA – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Wilayah Kalimantan Timur, menghadiri pertemuan terbatas yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Pertemuan berlangsung di Sekretariat Apkasi, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Apkasi, Bursah Zarnubi, membahas sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Topik utama yang mengemuka adalah soal kemandirian fiskal, kewenangan antara pusat dan daerah, serta penguatan peran daerah dalam pembangunan nasional.

Tantangan Merdeka Fiskal

Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy menekankan pentingnya pemerintah daerah memperkuat kapasitas fiskal secara inovatif. Ia mencontohkan, hanya segelintir daerah yang saat ini mampu mandiri secara fiskal, yakni mereka yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya lebih besar dibanding transfer dari pusat.

“Pemerintah daerah harus berani mengoptimalkan perusahaan milik daerah, badan layanan umum daerah, hingga aset barang milik daerah. Semua ini bisa menjadi sumber PAD yang kuat,” ujar Rifqinizamy.

Menurutnya, kemandirian fiskal akan menjadi kunci bagi daerah dalam mendanai sebagian besar belanja daerah tanpa ketergantungan penuh pada pusat. Dengan kapasitas fiskal yang sehat, daerah dapat menjalankan program strategis sekaligus memperkuat jejaring ekonomi nasional.

Bahas Putusan MK

Selain isu fiskal, diskusi juga menyinggung sejumlah persoalan strategis, termasuk implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PPI-XXII/2024 bagi pemerintah daerah. Putusan ini dinilai berdampak pada kewenangan daerah, sehingga perlu pembahasan serius antara pemerintah daerah, Apkasi, dan DPR RI.

Harapan Bupati Sri Juniarsih

Usai pertemuan, Bupati Berau Sri Juniarsih menilai forum tersebut penting untuk menyamakan langkah antara pemerintah daerah dan pusat. Ia berharap hasil diskusi bersama dapat ditindaklanjuti Apkasi melalui dukungan Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, aparatur negara, serta reformasi birokrasi.

“Apa yang menjadi masukan dari para kepala daerah dan arahan Ketua Komisi II DPR RI tentu menjadi harapan kita bersama, agar tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai,” kata Sri Juniarsih.

Pertemuan itu dihadiri para pengurus Apkasi, sejumlah kepala daerah, serta perwakilan DPR RI. (LIT/ADV)