Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » Bupati Berau Hadiri Pertemuan Apkasi, Bahas Kemandirian Fiskal Daerah

Bupati Berau Hadiri Pertemuan Apkasi, Bahas Kemandirian Fiskal Daerah

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
  • visibility 223
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Wilayah Kalimantan Timur, menghadiri pertemuan terbatas yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. Pertemuan berlangsung di Sekretariat Apkasi, Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2025.

Rapat yang dipimpin langsung Ketua Apkasi, Bursah Zarnubi, membahas sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Topik utama yang mengemuka adalah soal kemandirian fiskal, kewenangan antara pusat dan daerah, serta penguatan peran daerah dalam pembangunan nasional.

Tantangan Merdeka Fiskal

Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy menekankan pentingnya pemerintah daerah memperkuat kapasitas fiskal secara inovatif. Ia mencontohkan, hanya segelintir daerah yang saat ini mampu mandiri secara fiskal, yakni mereka yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya lebih besar dibanding transfer dari pusat.

“Pemerintah daerah harus berani mengoptimalkan perusahaan milik daerah, badan layanan umum daerah, hingga aset barang milik daerah. Semua ini bisa menjadi sumber PAD yang kuat,” ujar Rifqinizamy.

Menurutnya, kemandirian fiskal akan menjadi kunci bagi daerah dalam mendanai sebagian besar belanja daerah tanpa ketergantungan penuh pada pusat. Dengan kapasitas fiskal yang sehat, daerah dapat menjalankan program strategis sekaligus memperkuat jejaring ekonomi nasional.

Bahas Putusan MK

Selain isu fiskal, diskusi juga menyinggung sejumlah persoalan strategis, termasuk implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PPI-XXII/2024 bagi pemerintah daerah. Putusan ini dinilai berdampak pada kewenangan daerah, sehingga perlu pembahasan serius antara pemerintah daerah, Apkasi, dan DPR RI.

Harapan Bupati Sri Juniarsih

Usai pertemuan, Bupati Berau Sri Juniarsih menilai forum tersebut penting untuk menyamakan langkah antara pemerintah daerah dan pusat. Ia berharap hasil diskusi bersama dapat ditindaklanjuti Apkasi melalui dukungan Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, aparatur negara, serta reformasi birokrasi.

“Apa yang menjadi masukan dari para kepala daerah dan arahan Ketua Komisi II DPR RI tentu menjadi harapan kita bersama, agar tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar tercapai,” kata Sri Juniarsih.

Pertemuan itu dihadiri para pengurus Apkasi, sejumlah kepala daerah, serta perwakilan DPR RI. (LIT/ADV)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berau Diguncang 21 Gempa Susulan, BMKG: Sesar Mangkalihat Jadi Pemicu

    Berau Diguncang 21 Gempa Susulan, BMKG: Sesar Mangkalihat Jadi Pemicu

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 237
    • 0Komentar

    A-news.id, Tanjung Redeb – Gempa berkekuatan 5,6 SR yang mengguncang Kabupaten Berau pada Minggu malam hingga hari ini, Selasa (17/9/2024), merupakan dampak dari pergeseran sesar Mangkalihat yang terbentang dari Kecamatan Bidukbiduk hingga Tanjung Redeb, serta sesar Maratua yang membentang hingga ke Tanjung Selor – Bulungan. Pergerakan sesar Mangkalihat ini membuat warga di sejumlah wilayah panik, […]

  • Embung Belum Optimal, Warga Maratua Tetap Bergantung pada Air Hujan

    Embung Belum Optimal, Warga Maratua Tetap Bergantung pada Air Hujan

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.029
    • 0Komentar

    MARATUA — Upaya penyediaan akses air bersih melalui pembangunan embung berbasis program Corporate Social Responsibility (CSR) di Pulau Maratua rupanya belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat sepenuhnya. ‎Di Kampung Teluk Alulu dan Bohe Silian, warga masih harus mengandalkan air hujan sebagai sumber konsumsi utama dalam kehidupan sehari-hari. ‎Camat Maratua, Ariyanto, mengatakan bahwa fasilitas embung yang dibangun […]

  • Mangkok Kayu Ulin Berau Dilirik Kahiyang di Bazar Dekranas

    Mangkok Kayu Ulin Berau Dilirik Kahiyang di Bazar Dekranas

    • calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 156
    • 0Komentar

    BALIKPAPAN – Produk kerajinan Kabupaten Berau mencuri perhatian pengunjung pada bazar perajin dalam rangka HUT ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang digelar di BSCC Dome Balikpapan, Rabu hingga Jumat, 9-11 Juli 2025. Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Berau hadir membawa langsung para perajin dengan berbagai produk unggulan dari Bumi Batiwakkal. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, […]

  • Penegakan Hukum Jadi Kunci Wujudkan Pembangunan Akuntabel di Berau

    Penegakan Hukum Jadi Kunci Wujudkan Pembangunan Akuntabel di Berau

    • calendar_month Rabu, 22 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.397
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Kepatuhan terhadap hukum menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang akuntabel dan berintegritas di Kabupaten Berau. Hal itu mengemuka dalam kegiatan yang digelar di Tanjung Redeb, Rabu (22/10), dengan menghadirkan berbagai unsur pemerintahan, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kerja […]

  • Ekspor Center Bantu UMKM Berau Tembus Pasar Global, Sri Juniarsih: Ini Langkah Nyata Meningkatkan Daya Saing

    Ekspor Center Bantu UMKM Berau Tembus Pasar Global, Sri Juniarsih: Ini Langkah Nyata Meningkatkan Daya Saing

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 139
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Salah satu tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Berau adalah kepercayaan konsumen luar daerah, terutama dalam konteks perdagangan ekspor. Selama ini, transaksi dengan pembeli dari luar negeri hanya bisa dilakukan secara virtual, tanpa pertemuan tatap muka. Situasi ini kerap memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku UMKM akan […]

  • Sebelum Dilantik, Caleg Harus Siap LHKPN

    Sebelum Dilantik, Caleg Harus Siap LHKPN

    • calendar_month Sabtu, 3 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Tarakan – Calon legislatif terpilih di tahun ini, mendapatkan amanah untuk melakukan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Hak tersebut diungkapkan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Divisi Teknis Penyelenggara Tarakan, Asriadi. “Sebelum ditetapkan, maka calon legislatif dari masing-masing parpol yang potensial ini harus melaporkan LHKPNnya,” ungkap Asriadi. Lebih lanjut dikatakan Asriadi hingga kini pihaknya belum […]

expand_less