Dana Karbon untuk Kampung: Madu Kelulut dan Kompos Jadi Mesin Ekonomi Hijau Berau

Tanjung Redeb— Di tengah luasnya lanskap hutan Kalimantan Timur, Kabupaten Berau mulai menata model ekonomi baru yang lebih hijau dan lebih berpihak pada masyarakat. Pemerintah daerah memajukan program perhutanan sosial bukan hanya sebagai kebijakan lingkungan, tetapi sebagai jalan agar masyarakat sekitar hutan dapat hidup sejahtera tanpa menebang hutan yang menjadi pelindung mereka sendiri.

Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menyebut luas lahan perhutanan sosial di Berau kini mencapai sekitar 98 ribu hektare—hamparan besar yang diharapkan menjadi laboratorium ekonomi hijau. Di lahan ini, warga didorong mengembangkan berbagai usaha produktif, mulai dari budi daya madu kelulut hingga produksi pupuk kompos, yang semuanya dirancang tanpa menimbulkan jejak merusak ekosistem.

“Lahan perhutanan sosial menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat untuk memanfaatkan hutan secara bijaksana,” ucap Said di Tanjung Redeb.

Di atas prinsip keberlanjutan yang sama, Pemkab Berau juga menjalankan Program Karbon Hutan Berau, upaya menekan emisi karbon sekaligus menjaga tegaknya pohon-pohon tua yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati. Program ini digerakkan bersama Pemerintah Provinsi Kaltim, Kementerian Kehutanan, NGO, serta lembaga pendonor internasional—sebuah kolaborasi yang fokus pada pencegahan deforestasi dan degradasi ekosistem hutan.

Program ini tak berhenti pada kertas. Perlindungan diberikan pada lebih dari 400 ribu hektare kawasan Sungai Kelay dan Sungai Segah—dua bentang alam yang bukan hanya kaya spesies, tetapi juga habitat orang utan Kalimantan. Di zona itulah, masa depan konservasi dan ekonomi hijau diuji.

Tahun ini, sebanyak 77 kampung di Berau menerima dana karbon rata-rata Rp350 juta. Dana tersebut digunakan untuk memperluas usaha-usaha hijau desa—mulai menambah koloni kelulut, hingga merancang unit ekonomi baru yang tak perlu menebang hutan untuk bertahan hidup.

“Dana karbon mendorong kampung membangun ekonomi tanpa merusak lingkungan,” ujar Said.

Namun, keberhasilan tidak datang dari satu pintu. Said mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor. Karena itu, forum seperti sosialisasi dokumen final Integrated Area Development (IAD) dan pembagian peran Kelompok Kerja (Pokja) Perhutanan Sosial terus digelar. Semua pihak bergerak bersama, tidak hanya menjalankan program tetapi juga saling menguatkan.

“Konsep perhutanan sosial memberi hak kelola kepada masyarakat. Kolaborasi menjaga agar hak ini berjalan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dengan tata kelola yang serius, Kabupaten Berau membayangkan masa depan di mana hutan tetap berdiri, ekonomi tetap tumbuh, dan warga kampung tidak lagi harus memilih antara kesejahteraan dan kelestarian.

Jika berhasil, ini bukan hanya kisah tentang pohon dan konservasi. Ini adalah kisah tentang manusia, ruang hidup, dan harapan — bahwa hijau bisa menjadi mata pencaharian, bukan sekadar warna dalam lanskap yang perlahan menghilang. (yfadv)