Disbun Berau Perkuat Pengawasan Perkebunan

TANJUNG REDEB – Upaya menjaga keberlanjutan perkebunan di Kabupaten Berau kini diperluas menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah yang memadukan pertanian, kehutanan, potensi kampung, hingga ekosistem wisata dan budaya. Dinas Perkebunan (Disbun) Berau menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat pada kawasan yang berpotensi terdampak ekspansi usaha, terutama area yang bersinggungan dengan ruang hidup masyarakat kampung, jalur transportasi menuju pedalaman, serta wilayah bernilai konservasi tinggi (NKT).

Kepala Disbun Berau, Lita Handini, menjelaskan bahwa sejumlah kawasan di Berau—baik yang berada dekat sentra perkebunan, pesisir bahari, hingga jalur menuju kampung wisata—memiliki fungsi ekologis penting yang harus dijaga. Banyak di antaranya menjadi habitat satwa liar, sumber air bagi pertanian, akses transportasi hasil UMKM kampung, hingga penyangga sektor perikanan dan kelautan.

“Ada area yang secara ekologis tidak tergantikan. Kalau salah langkah, dampaknya bukan hanya ke satwa, tapi juga ke masyarakat kampung yang bergantung pada hutan, air, dan lintasan transportasi antarkampung,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya tutupan hutan alami bukan hanya ancaman bagi satwa dilindungi, tetapi juga dapat mengganggu pola ekonomi masyarakat—mulai dari pelaku UMKM berbasis anyaman dan kerajinan, budidaya kampung, hingga geliat wisata budaya yang menjadikan alam sebagai identitas.

Lita menegaskan bahwa pembangunan perkebunan berkelanjutan harus menjadi fondasi investasi di Berau, terutama karena banyak kawasan produktif masyarakat berada di sekitar pedalaman dan jalur sungai yang juga mendukung sektor kelautan–perikanan di wilayah hilir.

“Perkebunan tetap bisa berkembang, tetapi tidak boleh mengorbankan ruang hidup alam dan ruang gerak ekonomi kreatif warga. Risiko ekologis itu nyata dan akan kembali ke masyarakat jika tidak diantisipasi sejak awal,” katanya.

Untuk itu, Disbun Berau meminta seluruh pelaku usaha melakukan identifikasi tapak, pemetaan kawasan, pengecekan NKT, serta mempertimbangkan konektivitas wilayah—mulai dari jalur logistik kampung, akses transportasi wisata, hingga potensi integrasi dengan sektor perikanan dan bahari.

Langkah tersebut, menurutnya, bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi bagian dari komitmen moral dalam menjaga harmoni antara perkembangan perkebunan, keberlanjutan ekosistem, dan ruang inovasi ekonomi masyarakat kampung.

Lita optimistis, dengan pengawasan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor—termasuk pelaku investasi hijau, UMKM, serta komunitas budaya—Berau dapat membangun model perkebunan yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga mendukung digitalisasi tata kelola, pengembangan wisata alam, dan pelestarian identitas budaya lokal.

“Kita ingin sektor perkebunan bergerak maju, UMKM kampung tetap hidup, budaya tetap tumbuh, dan alam tetap punya ruangnya untuk bernafas,” pungkasnya. (Adv/Akm)