DPRD Berau Dorong Pemkab Perkuat Mitigasi Bencana

TANJUNG REDEB- Potensi peningkatan curah hujan dalam beberapa waktu mendatang kembali memunculkan kekhawatiran terhadap ancaman banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Berau.

Kondisi ini membuat upaya kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi sorotan, tidak hanya dalam penanganan darurat, tetapi juga dalam memperkuat langkah mitigasi sejak dini.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai bahwa penanganan banjir tidak dapat dibebankan pada satu instansi saja. Ia menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.

Menurutnya, koordinasi harus melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga kecamatan dan kelurahan. Hal tersebut dinilai penting agar setiap potensi bencana bisa direspons secara cepat, khususnya di wilayah yang selama ini kerap terdampak genangan saat intensitas hujan meningkat.

“Penanganan banjir perlu dilakukan secara terpadu. Setiap instansi harus bergerak bersama, karena situasi di lapangan menuntut respons yang cepat dan terkoordinasi,” katanya.

Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, ia juga mendorong agar peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau semakin dioptimalkan. Kesiapan peralatan, sumber daya manusia, hingga sistem tanggap darurat dinilai perlu terus ditingkatkan guna menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

Di sisi lain, informasi prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga dianggap penting untuk terus disosialisasikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi secara intensif dinilai dapat membantu warga melakukan langkah antisipasi lebih awal saat terjadi peningkatan curah hujan.

Tak hanya fokus pada penanganan jangka pendek, Waris juga mengingatkan perlunya perencanaan jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah relokasi warga yang bermukim di kawasan rawan banjir.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa rencana relokasi harus dipersiapkan dengan matang. Kejelasan status lahan, kesiapan infrastruktur dasar, serta pendataan warga terdampak perlu dipastikan terlebih dahulu agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Dengan langkah mitigasi yang lebih terencana dan koordinasi yang kuat antar pihak terkait, risiko banjir pasti bisa ditekan sehingga keselamatan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.