Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » ‘Jaga Desa’ Digulirkan, Penyalahgunaan Dana Desa Berau Diantisipasi

‘Jaga Desa’ Digulirkan, Penyalahgunaan Dana Desa Berau Diantisipasi

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
  • visibility 237
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di seluruh kampung yang tersebar di wilayahnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan melalui program “Jaga Desa”.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai upaya preventif dalam mencegah penyimpangan anggaran di tingkat desa. Melalui pendekatan edukasi hukum langsung ke kampung-kampung, DPMK berharap ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparat kampung.

“Peran aktif kejaksaan ini sangat kami apresiasi. Mereka turun langsung ke kampung, membuka ruang dialog yang efektif dan membangun pemahaman tentang tanggung jawab hukum dalam pengelolaan keuangan desa,” ujar Tenteram saat ditemui di Kantor DPMK, Berau, pekan ini.

Tenteram menegaskan bahwa semua sumber dana transfer ke kampung, baik Dana Desa, Alokasi Dana Kampung (ADK), hingga dana dari APBD harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, regulasi penggunaan anggaran desa sudah sangat jelas dan mencakup berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kelembagaan desa.

Namun begitu, ia tak menampik bahwa tantangan utama masih terletak pada konsistensi dan kedisiplinan aparatur kampung dalam menjalankan aturan. Untuk itu, DPMK secara rutin menggelar pelatihan dan bimbingan teknis bagi para kepala kampung dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

“Kami ingin memastikan semua pihak paham betul aturan yang berlaku. Kesalahan administratif maupun pelanggaran karena ketidaktahuan bisa dan harus dicegah sejak awal,” ujarnya.

Di luar pelatihan, DPMK juga meningkatkan intensitas pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kecamatan, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum. Upaya ini, kata Tenteram, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah agar setiap rupiah dana publik digunakan sesuai tujuan pembangunan kampung.

Meski demikian, Tenteram mengingatkan bahwa sekuat apapun sistem pengawasan dibangun, faktor paling menentukan tetaplah integritas dan komitmen para aparatur kampung itu sendiri.

“Yang paling penting adalah kesadaran dari dalam. Kalau itu tidak ada, sistem sebaik apa pun bisa dilanggar,” tegasnya.

Senada dengan itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menekankan bahwa pengelolaan keuangan kampung harus benar-benar taat pada regulasi dan prinsip-prinsip transparansi. Ia mengingatkan bahwa Dana Desa dan ADK adalah instrumen penting untuk mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat desa.

“Dana ini dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur dasar, membangun ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat. Harus dikelola dengan sungguh-sungguh karena manfaatnya sangat besar,” kata Sri Juniarsih dalam pernyataannya.

Namun, ia mengakui bahwa masih ada kasus penyalahgunaan Dana Desa yang menyeret aparat kampung ke ranah hukum karena dugaan korupsi. Ia menegaskan tak ingin mendengar lagi ada kepala kampung yang tersangkut masalah hukum karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

Sebagai langkah pencegahan, Bupati meminta para kepala kampung untuk menjalin komunikasi lebih intensif dengan camat, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPj). Menurutnya, kelalaian administratif bisa berdampak serius jika tidak diantisipasi sejak awal.

“Saya minta agar pelaporan dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Jangan sampai program yang baik justru bermasalah karena tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Sri Juniarsih berharap kolaborasi lintas lembaga, pelatihan berkala, serta pendekatan hukum yang dilakukan DPMK bersama kejaksaan dapat memperkuat tata kelola desa. Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar aparatur kampung menjaga integritas dan menjalankan amanah publik dengan tanggung jawab penuh.

“Kalau semua bersinergi dan berkomitmen, maka potensi pelanggaran bisa ditekan. Kuncinya tetap pada kesadaran dan tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (adv/yf)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ramadan Tiba, BI Siapkan Rp2,18 Triliun untuk Antisipasi Lonjakan Uang Tunai di Kaltim

    Ramadan Tiba, BI Siapkan Rp2,18 Triliun untuk Antisipasi Lonjakan Uang Tunai di Kaltim

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Samarinda – Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, kebutuhan uang tunai kembali melonjak. Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan langkah antisipatif: mengguyur peredaran uang layak edar hingga Rp2,18 triliun di wilayah ini. Program itu dikemas dalam tajuk SERAMBI 2026 Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri dengan tema “Rupiah Memberi Makna di Bulan Penuh […]

  • UMKM di Berau dan Polemik Subsidi Gas Elpiji

    UMKM di Berau dan Polemik Subsidi Gas Elpiji

    • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
    • account_circle admin
    • visibility 356
    • 0Komentar

    Beraunews.id, Tanjung Redeb — Meski Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau telah meluncurkan Aturan Pembelian Gas Elpiji Bersubsidi sejak 1 Januari 2024 lalu, nyatanya sampai saat ini belum bisa menjadi Solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan di masyarakat. Salah satu yang masih menjadi pekerjaan Rumah Tangga bagi Diskoperindag ialah memastikan bahwa Gas Melon tersebut benar-benar diterima oleh Masyarakat Miskin dan Pelaku UMKM yang berhak. Dikatakan Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan, Hotlan sampai […]

  • DLHK Berau: Drainase Tertutup Tak Pernah Dibersihkan, Kerjasama dengan PUPR Diperlukan

    DLHK Berau: Drainase Tertutup Tak Pernah Dibersihkan, Kerjasama dengan PUPR Diperlukan

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 644
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Genangan air yang kerap kali muncul pasca hujan deras di beberapa titik dalam Kota Tanjung Redeb, diduga akibat adanya sedimentasi dan penumpukan sampah di dalam drainase. Dikatakan Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Berau, Suhardi, selama ini pihaknya telah melakukan tugas dan fungsi mereka untuk membersihkan sampah-sampah yang ada […]

  • Jaringan Internet Ganggu Kinerja Pemerintahan Kampung Teluk Alulu

    Jaringan Internet Ganggu Kinerja Pemerintahan Kampung Teluk Alulu

    • calendar_month Sabtu, 13 Jul 2024
    • account_circle admin
    • visibility 329
    • 0Komentar

    Beraunews.id, Pulau Maratua — Koneksi internet yang masih minim, membuat kinerja perangkat kampung di Kampung Teluk Alulu, Kecamatan Pulau Maratua, kerap kali terganggu. Bahkan sejumlah pekerjaan penting yang membutuhkan koneksi jaringan internet terpaksa harus dilakukan di luar kantor kepala kampung, agar mendapat sambungan internet yang lancar. Hal itu diungkapkan Kepala Kampung Teluk Alulu, Noraliansyah saat […]

  • Atlet Berprestasi PON 2024 Bakal Diganjar Bonus Istimewa

    Atlet Berprestasi PON 2024 Bakal Diganjar Bonus Istimewa

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 589
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Besaran jumlah bonus atlet peraih medali di Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 hingga saat ini belum diketahui. Pasalnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau, Amiruddin belum bisa menyebutkan nilai bonus yang disebut-sebut lebih besar dari Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2022 silam. Meski demikian, Amir mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Bupati Berau, […]

  • ‎Pemkab Berau Perkuat Tata Kota Berkelanjutan: Drainase dan Ruang Hijau Jadi Fokus Pembangunan

    ‎Pemkab Berau Perkuat Tata Kota Berkelanjutan: Drainase dan Ruang Hijau Jadi Fokus Pembangunan

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 255
    • 0Komentar

    Berau — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus memperkuat agenda pembangunan kota berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi banjir di masa mendatang. Pertumbuhan kawasan permukiman dan ekonomi yang berlangsung cepat memerlukan penguatan infrastruktur dasar agar keseimbangan tata ruang tetap terjaga. ‎Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal […]

expand_less