Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » ‘Jaga Desa’ Digulirkan, Penyalahgunaan Dana Desa Berau Diantisipasi

‘Jaga Desa’ Digulirkan, Penyalahgunaan Dana Desa Berau Diantisipasi

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 23 Jul 2025
  • visibility 179
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di seluruh kampung yang tersebar di wilayahnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan melalui program “Jaga Desa”.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu, menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai upaya preventif dalam mencegah penyimpangan anggaran di tingkat desa. Melalui pendekatan edukasi hukum langsung ke kampung-kampung, DPMK berharap ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan aparat kampung.

“Peran aktif kejaksaan ini sangat kami apresiasi. Mereka turun langsung ke kampung, membuka ruang dialog yang efektif dan membangun pemahaman tentang tanggung jawab hukum dalam pengelolaan keuangan desa,” ujar Tenteram saat ditemui di Kantor DPMK, Berau, pekan ini.

Tenteram menegaskan bahwa semua sumber dana transfer ke kampung, baik Dana Desa, Alokasi Dana Kampung (ADK), hingga dana dari APBD harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Menurutnya, regulasi penggunaan anggaran desa sudah sangat jelas dan mencakup berbagai sektor strategis seperti ketahanan pangan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta kelembagaan desa.

Namun begitu, ia tak menampik bahwa tantangan utama masih terletak pada konsistensi dan kedisiplinan aparatur kampung dalam menjalankan aturan. Untuk itu, DPMK secara rutin menggelar pelatihan dan bimbingan teknis bagi para kepala kampung dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

“Kami ingin memastikan semua pihak paham betul aturan yang berlaku. Kesalahan administratif maupun pelanggaran karena ketidaktahuan bisa dan harus dicegah sejak awal,” ujarnya.

Di luar pelatihan, DPMK juga meningkatkan intensitas pengawasan dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kecamatan, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum. Upaya ini, kata Tenteram, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah agar setiap rupiah dana publik digunakan sesuai tujuan pembangunan kampung.

Meski demikian, Tenteram mengingatkan bahwa sekuat apapun sistem pengawasan dibangun, faktor paling menentukan tetaplah integritas dan komitmen para aparatur kampung itu sendiri.

“Yang paling penting adalah kesadaran dari dalam. Kalau itu tidak ada, sistem sebaik apa pun bisa dilanggar,” tegasnya.

Senada dengan itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menekankan bahwa pengelolaan keuangan kampung harus benar-benar taat pada regulasi dan prinsip-prinsip transparansi. Ia mengingatkan bahwa Dana Desa dan ADK adalah instrumen penting untuk mendorong pembangunan yang berpihak pada masyarakat desa.

“Dana ini dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur dasar, membangun ekonomi lokal, dan memberdayakan masyarakat. Harus dikelola dengan sungguh-sungguh karena manfaatnya sangat besar,” kata Sri Juniarsih dalam pernyataannya.

Namun, ia mengakui bahwa masih ada kasus penyalahgunaan Dana Desa yang menyeret aparat kampung ke ranah hukum karena dugaan korupsi. Ia menegaskan tak ingin mendengar lagi ada kepala kampung yang tersangkut masalah hukum karena kelalaian dalam pengelolaan anggaran.

Sebagai langkah pencegahan, Bupati meminta para kepala kampung untuk menjalin komunikasi lebih intensif dengan camat, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPj). Menurutnya, kelalaian administratif bisa berdampak serius jika tidak diantisipasi sejak awal.

“Saya minta agar pelaporan dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Jangan sampai program yang baik justru bermasalah karena tidak sesuai prosedur,” tegasnya.

Sri Juniarsih berharap kolaborasi lintas lembaga, pelatihan berkala, serta pendekatan hukum yang dilakukan DPMK bersama kejaksaan dapat memperkuat tata kelola desa. Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar aparatur kampung menjaga integritas dan menjalankan amanah publik dengan tanggung jawab penuh.

“Kalau semua bersinergi dan berkomitmen, maka potensi pelanggaran bisa ditekan. Kuncinya tetap pada kesadaran dan tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (adv/yf)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jadi Yang Pertama di Kabupaten Berau, SMK 3 Berhasil Produksi Olahan Ikan Dalam Kaleng

    Jadi Yang Pertama di Kabupaten Berau, SMK 3 Berhasil Produksi Olahan Ikan Dalam Kaleng

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 384
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Berau berhasil me-launching produk olahan ikan dalam kaleng yang diproduksi oleh salah satu Pelaku UMKM di Berau. Hal ini menjadi inovasi yang pertama di Kalimantan Timur. Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, Dewi Rosita menjelaskan, Dinas Perikanan akan berupaya meningkatkan potensi sektor perikanan yang ada di Kabupaten […]

  • Bonus Atlet Berau Masih Belum Jelas, KONI Desak Segera Dianggarkan

    Bonus Atlet Berau Masih Belum Jelas, KONI Desak Segera Dianggarkan

    • calendar_month Rabu, 21 Mei 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 437
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Penantian para atlet Kabupaten Berau yang telah mengharumkan nama daerah melalui berbagai ajang olahraga, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON), masih belum berakhir. Hingga kini, kejelasan terkait pencairan bonus yang dijanjikan masih menjadi tanda tanya besar. Ketua KONI Berau, Taupan Majid, menyampaikan bahwa persoalan bonus atlet turut menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat […]

  • Efisiensi Anggaran Beri Dampak Positif Penghematan

    Efisiensi Anggaran Beri Dampak Positif Penghematan

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 391
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, yang juga diterapkan di Kabupaten Berau, mendapat dukungan dari Waka II DPRD Berau Sumadi. Dikatakannya, instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia ini, merupakan kewajiban yang harus dijalankan, sehingga anggaran yang tersedia harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin, terutama untuk program yang memiliki […]

  • Bupati Berau Tegaskan Rumah Sakit 24 Jam Harus Layani Pasien Secara Maksimal

    Bupati Berau Tegaskan Rumah Sakit 24 Jam Harus Layani Pasien Secara Maksimal

    • calendar_month Kamis, 8 Jan 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 18
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan seluruh rumah sakit di Kabupaten Berau yang telah ditetapkan beroperasi selama 24 jam wajib memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Penegasan tersebut disampaikannya pada Kamis (08/01), menyusul masih adanya keluhan terkait pelayanan rumah sakit yang dinilai belum optimal. “Saya tidak mau lagi mendengar ada rumah […]

  • Jasad Irwan Ditemukan di Perairan Sungai Segah Berau, Diduga Terlempar Saat Speedboat Berputar Kencang

    Jasad Irwan Ditemukan di Perairan Sungai Segah Berau, Diduga Terlempar Saat Speedboat Berputar Kencang

    • calendar_month Senin, 15 Jul 2024
    • account_circle admin
    • visibility 159
    • 0Komentar

    Beraunews.id, Batubatu — Jasad Irwan, 39 tahun, yang tenggelam di perairan Sungai Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, pada Sabtu (13/7/2024) akhirnya ditemukan pada Senin (15/7/2024) sekitar pukul 07.50 WITA. Penemuan jasad Irwan ini mengakhiri pencarian selama dua hari yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Menurut keterangan saksi, Irwan sedang menggunakan speedboat 40 PK dari Kampung […]

  • PPDB Sistem Zonasi Bakal Dihapuskan, Kadisdik Berau: Orangtua dan Murid Jadi Punya Pilihan 

    PPDB Sistem Zonasi Bakal Dihapuskan, Kadisdik Berau: Orangtua dan Murid Jadi Punya Pilihan 

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 375
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Rencana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diusulkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pada 2025 mendatang, disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Mardiatul Idalisah. Mardiatul menilai kebijakan ini sebagai langkah positif yang akan memberikan kebebasan lebih besar bagi masyarakat dalam menentukan […]

expand_less