Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Kreatif Susun Program Kerja Guna Kurangi SILPA

Kreatif Susun Program Kerja Guna Kurangi SILPA

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 18 Nov 2023
  • visibility 952
  • print Cetak

(18/11/2023) Beraunews.id, Tanjung Redeb — Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) Kabupaten Berau masih mencapai tingkat yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah maksimal dan optimal dalam pelaksanaan anggaran.

Dalam konteks ini, Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) dan Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena, menekankan perlunya Pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah-langkah kreatif dan inovatif untuk mengatasi masalah SiLPA yang masih tinggi.

“Pemerintah harus menciptakan terobosan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengoptimalkan pelaksanaan anggaran. Kreativitas dan inovasi diperlukan agar dapat mengurangi jumlah SiLPA di masa yang akan datang,” jelasnya.

Tidak hanya sebatas kreativitas dan inovasi, Darlena menekankan bahwa optimalisasi dan maksimalisasi pelaksanaan anggaran harus memiliki dampak langsung dan nyata bagi masyarakat. Artinya, setiap langkah harus didasarkan pada prinsip manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Ini termasuk pembangunan di kampung-kampung. Hal ini menjadi penting mengingat masih ada banyak infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah terhadap masyarakat di kampung yang belum merata,” ungkapnya.

Darlena juga menyoroti peningkatan signifikan dalam APBD Berau pada tahun 2024, yang mencapai Rp 4,7 triliun. Menurutnya, anggaran yang besar ini harus dimanfaatkan dengan optimal. Oleh karena itu, semua OPD diharapkan untuk meningkatkan kinerjanya guna memastikan pelaksanaan anggaran yang lebih baik.

“Dengan besarnya anggaran tersebut, kami mengajak pemerintah daerah untuk bekerja secara serius. Pelaksanaan anggaran harus ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar,” tutupnya. (adv)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketahanan Pangan Lokal Diuji

    Ketahanan Pangan Lokal Diuji

    • calendar_month Rabu, 29 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 161
    • 0Komentar

    BERAU — Di tengah tekanan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok, pemerintah daerah mulai mendorong masyarakat untuk mengadopsi pola konsumsi alternatif. Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengusulkan agar warga menanam singkong dan beternak lele sebagai langkah menjaga ketahanan pangan rumah tangga. Usulan tersebut dinilai sebagai langkah sederhana namun strategis, mengingat tingginya ketergantungan Berau terhadap […]

  • Bupati Sri Juniarsih Dorong Warga Manfaatkan Diskon PBB Sebelum September Berakhir

    Bupati Sri Juniarsih Dorong Warga Manfaatkan Diskon PBB Sebelum September Berakhir

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 756
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Kebijakan diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Berau terbukti efektif mendorong kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajibannya. Hingga 8 September 2025, realisasi penerimaan PBB-P2 tercatat Rp2,76 miliar atau 50,2 persen dari target Rp5,5 miliar. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau, Djupiansyah Ganie, mengatakan tren penerimaan pajak meningkat tajam […]

  • Internet Gratis Menjangkau 100 Kampung di Berau, Pemkab Siapkan Penguatan Jaringan Tahun Ini

    Internet Gratis Menjangkau 100 Kampung di Berau, Pemkab Siapkan Penguatan Jaringan Tahun Ini

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 417
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau memperluas akses internet bagi masyarakat melalui program penyediaan WiFi gratis di berbagai wilayah. Hingga 2025, tercatat sebanyak 1.502 titik WiFi telah dipasang dan aktif digunakan di sejumlah fasilitas publik. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital serta memperkuat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau […]

  • Dorong Gerai UMKM Jadi Standar Wajib Hotel di Berau untuk Perkuat Ekonomi Warga

    Dorong Gerai UMKM Jadi Standar Wajib Hotel di Berau untuk Perkuat Ekonomi Warga

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.418
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Upaya memajukan sektor pariwisata di Kabupaten Berau dinilai tidak cukup hanya dengan pembangunan destinasi dan peningkatan fasilitas akomodasi. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai langkah terpenting saat ini adalah memastikan bahwa setiap pertumbuhan industri wisata memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM lokal. ‎Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan dengan sektor […]

  • Sri Juniarsih Pastikan Pemerintah Berau Serius Tangani Reboisasi dan Tolak Praktik Ilegal

    Sri Juniarsih Pastikan Pemerintah Berau Serius Tangani Reboisasi dan Tolak Praktik Ilegal

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 4.083
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kerusakan hutan melalui program reboisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan perusahaan-perusahaan di daerah. Ia mengungkapkan, kerja sama reboisasi akan diluncurkan pada 22 Oktober mendatang sebagai langkah konkret memulihkan hutan yang rusak akibat aktivitas ilegal. Dalam kesempatan itu, Bupati […]

  • ​Babak Baru Sengketa Lahan Loa Kulu: Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Cacat Hukum dan Dokumen Palsu dalam Klaim Tanah

    ​Babak Baru Sengketa Lahan Loa Kulu: Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Cacat Hukum dan Dokumen Palsu dalam Klaim Tanah

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 339
    • 0Komentar

    KUTAI KARTANEGARA – Kuasa Hukum atas lahan Yeanie Hartono dan Jenny Hartono, Davin Pramasditha dan rekan angkat bicara soal Sengketa lahan yang telah berlangsung 14 tahun. Tim kuasa hukum ahli waris lahan milik Yeanie Hartono meminta Presiden RI, DPR RI Komisi 1 hingga Kementerian ATR/BPN terkait polemik status tanah di wilayah Loa Kulu, Kutai Kartanegara […]

expand_less