Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » DPRD Berau » Maksimalkan Program Ketahanan Pangan

Maksimalkan Program Ketahanan Pangan

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 11 Okt 2023
  • visibility 930
  • print Cetak

(11/10/2023)  Beraunews.id, Tanjung Redeb — Anggota Komisi II DPRD Berau menekankan perlunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mengambil pendekatan yang lebih serius terhadap program ketahanan pangan, mengingat program ini merupakan fokus dari pemerintah pusat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Berau, Wendy Lie Jaya, menyerukan kepada Pemkab Berau agar memberikan prioritas pada program yang langsung memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya di sektor pangan. Setelah melakukan analisis terhadap KUA PPAS tahun 2024, Wendy Lie Jaya menyatakan bahwa masih kurangnya program pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, terutama dalam konteks ketahanan pangan.

Wendy Lie Jaya menjelaskan bahwa kondisi program ketahanan pangan di 13 kecamatan di Bumi Batiwakkal belum optimal, terutama dengan kenaikan bertahap dalam kebutuhan bahan pokok. Ia menyatakan bahwa program ini belum mencapai tingkat optimal karena keterbatasan suplai anggaran, terutama pada OPD yang secara langsung terlibat, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Perkebunan, dan Perikanan.

“Anggaran APBD tahun ini sangat besar, dan seharusnya harus dimaksimalkan, terutama untuk program ketahanan pangan,” ujarnya.

Wendy Lie Jaya berpendapat bahwa penambahan anggaran diperlukan karena bantuan kepada petani mulai kurang, terutama dalam aspek bibit, pupuk, dan bantuan lainnya yang dinilai belum merata. Ia menyarankan agar fokus diberikan pada memberikan bantuan kepada petani untuk mendukung produksi mereka.

Selain itu, Wendy juga mengimbau agar Pemkab Berau membuat program petani milenial mengingat usia petani yang semakin lanjut.

“Dari rakor kami belum lama ini, tidak ada program itu. Karena kalau berbicara ketahanan pangan, opd terkait seharusnya bisa memikirkan hal demikian,” tandasnya. (adv/qil)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Stunting Berau 34 Persen, Pemkab Genjot Peran PKK dan Posyandu

    Stunting Berau 34 Persen, Pemkab Genjot Peran PKK dan Posyandu

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 481
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau menyoroti tingginya angka stunting yang masih mencapai 34 persen berdasarkan data SSGI 2024, jauh di atas target nasional 14 persen pada 2029. Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengatakan penanganan stunting menjadi prioritas yang membutuhkan peran aktif Tim Penggerak (TP) PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak di tingkat masyarakat. Selain […]

  • Pemkab Berau Beri Penghargaan Perusahaan yang Bantu Tangani Karhutla

    Pemkab Berau Beri Penghargaan Perusahaan yang Bantu Tangani Karhutla

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 71
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai aktif membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah itu. Penghargaan diberikan dalam Upacara Hari Jadi ke-73 Kabupaten Berau dan ke-216 Kota Tanjung Redeb di Lapangan GOR Pemuda Tanjung Redeb, Selasa, 15 September 2026. Salah satu perusahaan penerima penghargaan adalah […]

  • ‎Diskoperindag Minta Kolaborasi OPD agar Program Musik di Panggung Barintak Berkelanjutan

    ‎Diskoperindag Minta Kolaborasi OPD agar Program Musik di Panggung Barintak Berkelanjutan

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.733
    • 0Komentar

    ‎TANJUNG REDEB — Rencana gelaran musik akustik rutin di Panggung Barintak dinilai memiliki potensi besar menggerakkan ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Namun keberhasilan program tersebut dikatakan sangat bergantung pada kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). ‎Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, menyambut baik program tersebut sekaligus menegaskan pentingnya kerja sama antarinstansi […]

  • Bupati Berau Klarifikasi Soal TBUPP, Sebut Program Sudah Direncanakan Sejak Awal

    Bupati Berau Klarifikasi Soal TBUPP, Sebut Program Sudah Direncanakan Sejak Awal

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 292
    • 0Komentar

    BERAU – Dalam sebuah pernyataan yang mencuat, Wakil Bupati mengaku tidak mengetahui tentang keberadaan Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP). Menanggapi hal ini, Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa program tersebut telah direncanakan sejak awal masa jabatannya dan baru dilaksanakan tahun ini. Inisiatif ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Berau dan mendukung realisasi program […]

  • Bertemu Komisi II DPR, Menteri Anas Urai Penyelesaian Tenaga Non-ASN Hingga Digitalisasi Manajemen ASN

    Bertemu Komisi II DPR, Menteri Anas Urai Penyelesaian Tenaga Non-ASN Hingga Digitalisasi Manajemen ASN

    • calendar_month Minggu, 1 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 709
    • 0Komentar

    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan berbagai transformasi strategis dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diformulasikan dan dikonsolidasikan dengan lintas sektor. Transformasi strategis tersebut salah satunya dalam lingkup penyelesaian penataan tenaga non-ASN. Anas menguraikan pemerintah telah mengupayakan penyelesaian non-ASN melalui tiga peraturan. […]

  • Usulan Pertalite Berau 83.201 Kiloliter, BPH Migas Hanya Setujui 47.312 Kiloliter

    Usulan Pertalite Berau 83.201 Kiloliter, BPH Migas Hanya Setujui 47.312 Kiloliter

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 95
    • 0Komentar

    BERAU– Kuota Pertalite untuk Kabupaten Berau pada 2026 disebut jauh di bawah jumlah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Berau. Dari usulan sebesar 83.201 kiloliter, BPH Migas hanya menyetujui 47.312 kiloliter. Artinya, terdapat selisih 35.889 kiloliter antara jumlah yang diminta pemerintah daerah dan kuota yang disetujui. Persoalan tersebut mencuat dalam mediasi aksi Gerakan Masyarakat Sipil (GMS) Berau […]

expand_less