Menuju Ekonomi Hijau: Berau Rancang Transisi dari Tambang ke Kemandirian Pangan

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau mulai menyiapkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap sektor pertambangan. Setelah lebih dari dua dekade menjadi penopang utama ekonomi, kini Pemkab Berau menyiapkan arah baru dengan fokus pada penguatan sektor pangan dan kemandirian daerah.

‎Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengatakan dominasi sektor tambang dalam struktur ekonomi Berau telah berlangsung sejak lama. Berdasarkan data, lebih dari 60 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah masih bersumber dari pertambangan sejak tahun 2005.

‎“Selama ini ekonomi kita terlalu bergantung pada tambang. Sudah saatnya Berau menyiapkan transisi menuju ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Rakhmadi, Jumat (25/10/2025).

‎Ia menjelaskan, langkah awal yang kini tengah disiapkan adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau. Dokumen itu nantinya akan menjadi dasar penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan kemandirian pangan.

‎“RAD-PG ini semacam peta jalan. Dari situ nanti akan terlihat siapa melakukan apa, targetnya kapan, dan bagaimana indikator keberhasilannya. Kita ingin semua OPD bergerak bersama,” jelasnya.

‎Meski indeks ketahanan pangan Berau tergolong cukup baik, Rakhmadi menilai kemandirian pangan masih jauh dari harapan. Pasalnya, sebagian besar bahan pangan strategis seperti beras, daging ayam, dan sapi masih didatangkan dari luar daerah.

‎“Ketahanan pangan kita bagus, tapi belum mandiri. Ini yang harus kita kejar. Jangan hanya mampu bertahan, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan sendiri,” tegasnya.

‎Sebagai bentuk keseriusan, Dinas Pangan juga tengah menyiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kemandirian Pangan. Tim ini nantinya akan melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, lembaga swadaya masyarakat, hingga organisasi masyarakat sipil.

‎Satgas tersebut akan berperan dalam mengawal pelaksanaan program, memantau capaian, sekaligus menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

‎“Persoalan pangan ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Perlu kolaborasi lintas sektor agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” kata Rakhmadi.

‎Ia berharap, upaya ini menjadi momentum awal perubahan arah ekonomi Berau, dari yang bergantung pada sumber daya alam tak terbarukan menuju sektor yang lebih produktif dan berkelanjutan.

‎“Kita ingin Berau bergerak dari tambang menuju tani, dari eksploitasi menuju kemandirian. Inilah jalan panjang yang harus kita tempuh bersama,” tutupnya.

(Akm)