Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Penyaluran Pupuk Subsidi di Berau Optimis 95 Persen Hingga Akhir Tahun

Penyaluran Pupuk Subsidi di Berau Optimis 95 Persen Hingga Akhir Tahun

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
  • visibility 1.353
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Pupuk subsidi yang merupakan salah satu bantuan pemerintah pusat kepada para petani, telah tersalurkan dengan maksimal di Kabupaten Berau. Bahkan, hingga Oktober 2024 kemarin salah satu jenis pupuk subsidi penyalurannya ditarget bisa diatas 95 persen.

“Untuk jenis pupuk NPK sampai saat ini sudah sesuai target dan optimis sampai akhir tahun 2024 nanti realisasinya bisa diatas 95 persen,” ujar Pejabat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Berau, Bambang Sujatmiko, dihubungi Rabu (20/11/2024).

Dijelaskannya, untuk jenis pupuk subsidi lainnya seperti Urea dan NPK Formula memang masih dibawah target. Namun ini menjadi evaluasi dan fokus bagi DTPHP Berau, agar penyalurannya bisa mencapai 80 persen di akhir tahun 2024 nanti.

“Kita upayakan agar realisasinya bisa meningkat. Dan kalau sampai 80 persen di akhir tahun nanti, itu sudah sangat bagus,” tambahnya.

Berdasarkan data DTPHP, untuk realisasi penyaluran pupuk bersubsidi per jenis di setiap kecamatan menunjukkan realisasi paling tinggi di Kecamatan Batu Putih, yakni di angka 35.289 kg untuk pupuk Urea, dan 52.450 kg untuk pupuk jenis NPK.

“Angka itu lumayan bagus untuk realisasi penyalurannya karena alokasi yang diberikan untuk Kecamatan Batu Putih adalah 90.000 kg pupuk Urea, dan 120.000 kg pupuk NPK,” beber Bambang.

Kemudian untuk pupuk subsidi jenis NPK Formula, dari alokasi sebesar 53.800 kg, telah tersalurkan ke petani sebanyak 7 kg ribu lebih, yang disalurkan terbanyak ke petani di Kecamatan Gunung Tabur.

Untuk persentase total penyaluran pupuk subsidi itu sendiri adalah, untuk jenis pupuk Urea sebesar 57,497 persen, pupuk NPK 68,754 persen, dan NPK Formula sebesar 11,759 persen. (Amel)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Berau Jadi Contoh Nasional, 99 Ribu Hektare Hutan Sosial Dikelola Masyarakat

    Berau Jadi Contoh Nasional, 99 Ribu Hektare Hutan Sosial Dikelola Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 21 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 657
    • 0Komentar

    Jakarta — Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam mendukung program perhutanan sosial mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kabupaten yang dipimpin Bupati Sri Juniarsih Mas itu dinobatkan sebagai salah satu dari tiga daerah terbaik di Indonesia dalam penerapan perhutanan sosial. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar, kepada Bupati Berau dalam acara puncak Festival […]

  • Layanan Pemerintahan Berau Ditopang Peningkatan Kapasitas Protokol

    Layanan Pemerintahan Berau Ditopang Peningkatan Kapasitas Protokol

    • calendar_month Kamis, 18 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 887
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Bagian Protokol Kabupaten Berau menggelar kegiatan Cakap Protokol sebagai bagian dari implementasi aksi perubahan Kepala Subbagian Protokol dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2025 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Samarinda. Kamis, (18/9). Kepala Bagian Protokol Kabupaten Berau, Agus Sutanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya untuk terus meningkatkan kualitas […]

  • Kunjungi Polresta Samarinda, Komisi III DPR RI Nilai Pelayanan Baik dan Fasilitas Memadai

    Kunjungi Polresta Samarinda, Komisi III DPR RI Nilai Pelayanan Baik dan Fasilitas Memadai

    • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 235
    • 0Komentar

    SAMARINDA,— Anggota Komisi III DPR RI, Nabil Husein, melakukan kunjungan kerja ke Mapolresta Samarinda, Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan publik yang diberikan jajaran kepolisian kepada masyarakat. Dalam kunjungan itu, Nabil meninjau sejumlah unit layanan yang menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian. Di antaranya layanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Sentra Pelayanan […]

  • PUPR Berau Susun Tahapan Rehabilitasi Pasar Sanggam Adji Dilayas

    PUPR Berau Susun Tahapan Rehabilitasi Pasar Sanggam Adji Dilayas

    • calendar_month Rabu, 12 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 670
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb  — Harapan pedagang dan masyarakat Tanjung Redeb untuk melihat wajah baru Pasar Sanggam Adji Dilayas tampaknya masih harus bersabar. Pemerintah Kabupaten Berau, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengakui bahwa tahun ini belum ada alokasi dana untuk melanjutkan rehabilitasi pasar terbesar di jantung kota itu. Pejabat Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan […]

  • Elita Minta Perusahaan Berperan Aktif dalam Gelaran Festival Pangan Berau

    Elita Minta Perusahaan Berperan Aktif dalam Gelaran Festival Pangan Berau

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 667
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Anggota DPRD Berau, Elita Herlina memberikan apresiasi terhadap kegiatan Festival Kuliner pada Peringatan Hari Pangan sedunia yang digelar Dinas Pangan Berau, Senin kemarin (14/10/2024). Festival Kuliner yang digelar selama lima hari atau sampai tanggal 18 Oktober itu, bertujuan untuk meningkatan pangan di Kabupaten Berau. “Festival ini sebagai salah satu upaya dari Dinas […]

  • Usulan Pertalite Berau 83.201 Kiloliter, BPH Migas Hanya Setujui 47.312 Kiloliter

    Usulan Pertalite Berau 83.201 Kiloliter, BPH Migas Hanya Setujui 47.312 Kiloliter

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 57
    • 0Komentar

    BERAU– Kuota Pertalite untuk Kabupaten Berau pada 2026 disebut jauh di bawah jumlah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Berau. Dari usulan sebesar 83.201 kiloliter, BPH Migas hanya menyetujui 47.312 kiloliter. Artinya, terdapat selisih 35.889 kiloliter antara jumlah yang diminta pemerintah daerah dan kuota yang disetujui. Persoalan tersebut mencuat dalam mediasi aksi Gerakan Masyarakat Sipil (GMS) Berau […]

expand_less