Tanjung Redeb – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Berau tahun ini berjalan dalam keterbatasan. Dari ribuan rumah tidak layak huni yang tercatat, hanya 45 unit yang bisa ditingkatkan kualitasnya melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Jumlah itu merosot tajam dibanding 2024, ketika Berau memperoleh alokasi 345 unit. Penurunan drastis tersebut membuat daftar tunggu masyarakat penerima semakin panjang.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Berau, Juli Mahendra, mengatakan meski kuota minim, pelaksanaan program tetap berjalan sesuai mekanisme. Proses verifikasi calon penerima, pembentukan kelompok, hingga sosialisasi bersama masyarakat sudah rampung.

“Sekarang tinggal penyusunan rencana anggaran sesuai kebutuhan masing-masing rumah. Semua penerima sudah tergabung dalam kelompok dan siap melaksanakan tahap berikutnya,” kata Juli.

BSPS difokuskan pada rehabilitasi rumah, bukan pembangunan baru. Setiap penerima memperoleh bantuan Rp32 juta, terdiri dari Rp28 juta untuk material dan Rp4 juta untuk upah pekerja. Dana disalurkan melalui rekening kelompok penerima di Bankaltimtara, sementara bahan bangunan dipesan di toko material yang disepakati. Untuk meringankan beban warga, material diantar langsung ke rumah penerima tanpa biaya tambahan.

Dinas Perkim mencatat, masih ada sekitar 4.200 rumah tidak layak huni di Berau. Pemerintah daerah menargetkan setidaknya 300 unit rumah bisa ditingkatkan kualitasnya setiap tahun agar kebutuhan dasar perumahan masyarakat terpenuhi secara bertahap.

“Kami berharap tahun depan situasi anggaran kembali normal. Targetnya bisa sesuai rencana semula, sehingga masyarakat yang masih menunggu bisa segera mendapat bantuan,” ujar Juli.

Program BSPS sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah, termasuk renovasi bagi warga berpenghasilan rendah.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menyadari bahwa jumlah kuota BSPS 2025 yang hanya 45 unit jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni di Bumi Batiwakkal.

“Kami akan terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar tahun depan kuota bisa kembali normal bahkan meningkat,” ujar Sri Juniarsih.(akmal/adv)