Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Lingkungan » Karamnya Kapal Batu Bara di Muara Mantaritip, Nelayan Pilanjau Resah akan Dampak Limbah

Karamnya Kapal Batu Bara di Muara Mantaritip, Nelayan Pilanjau Resah akan Dampak Limbah

  • account_circle admin
  • calendar_month Rabu, 23 Okt 2024
  • visibility 617
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Tanjung Redeb – Kapal tongkang bermuatan 7.000 ton batu bara yang karam di Muara Mantaritip beberapa waktu lalu, memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat Pilanjau, khususnya para nelayan yang bergantung pada usaha tambak dan trol.

Kapal berkapasitas 300 feet itu diduga milik PT Berau Coal, yang baru saja mengangkut batu bara dari Site Suaran.

Dilansir dari media zona.my.id, Ketua Kelompok Nelayan Berkah Pilanjau, Hj. Murni, mengungkapkan keresahannya terkait kondisi ini. Ia menyebutkan bahwa limbah batu bara dari kapal karam tersebut akan mencemari sungai yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan setempat.

“Kami sangat khawatir, sungai yang biasa kami gunakan untuk mencari ikan, udang, hingga kepiting kini akan tercemar limbah batu bara,” ujarnya.

Selain itu, ia menyoroti bahwa banyak tambak di kawasan tersebut menggunakan air sungai untuk operasional mereka. Kondisi ini membuat para petani tambak merasa was-was akan dampak pencemaran terhadap hasil panen mereka.

“Kami berharap pihak terkait bertanggung jawab atas peristiwa ini, terutama jika nantinya berpengaruh pada penghasilan masyarakat,” tegasnya.

Masyarakat Pilanjau kini menunggu langkah dari pihak berwenang dan perusahaan terkait untuk menangani masalah tersebut agar tidak merugikan sumber penghidupan mereka.

“Kalau sampai nanti ada nelayan yang kesulitan mendapat ikan, bisa jadi itu pengaruh dari sungai yang sudah tercemar. Ikan akan mati jika seperti itu. Jika tidak, pasti ikan akan menjauh dari kawasan Mantaritip,” jelasnya.

Lebih lanjut, jika ikan, udang hingga kepiting di dalam tambak mati, maka pihaknya meminta dengan tegas, agar ada ganti rugi dari pihak perusahaan.

“Jelas kami akan minta ganti rugi kalau sudah seperti itu,” tandasnya. (*)

  • Penulis: admin

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Lebih dari 100 Titik Panas Terdeteksi di Kaltim, Ini Imbauan BMKG

    Lebih dari 100 Titik Panas Terdeteksi di Kaltim, Ini Imbauan BMKG

    • calendar_month Senin, 4 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 219
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan memperingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung hingga September bahkan awal Oktober. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, Kukuh […]

  • Dua Calon Ketua DPRD Berau Segera Diusulkan, NasDem Masih Menunggu

    Komisi III DPRD Berau Tegas Tolak Pengalihan Tugas Polri dalam Penegakan Hukum

    • calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 629
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Berau, Liliansyah, menegaskan penolakannya terhadap wacana pengalihan tugas penyelidikan dan penyidikan yang selama ini dijalankan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam keterangannya, Liliansyah menyatakan bahwa Polri memiliki kompetensi dan keahlian yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas tersebut. Menurut Liliansyah, Polri telah terbukti profesional dalam menjalankan fungsi penyelidikan […]

  • Kios Penyeimbang Bukan Kompetitor Pedagang

    Kios Penyeimbang Bukan Kompetitor Pedagang

    • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb- Adanya kios penyeimbang harga bahan pokok di Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD), adalah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat bisa mendapat harga normal atau standar sesuai dengan yang ada di pasaran. “Jadi kios ini dihadirkan bukan untuk bersaing dengan pedagang di pasar ini. Justru membantu pedagang karena selain memperkuat stabilitas harga, juga […]

  • Perlu Ada Program Pendidikan Khusus untuk WBP

    Perlu Ada Program Pendidikan Khusus untuk WBP

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb –  Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Berau, Frans Lewi, mengatakan pendidikan menjadi salah satu akses yang harus dirasakan secara merata oleh warga negara Indonesia, tak terkecuali bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Kabupaten Berau. Menurutnya, Pemerintah Daerah seharusnya menyediakan program pendidikan khusus bagi mereka. “Kan ada pendidikan seperti Paket A, B, dan C […]

  • Proyek Air Bersih Jangan Hanya Kejar Keuntungan 

    Proyek Air Bersih Jangan Hanya Kejar Keuntungan 

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 155
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb –  Kebutuhan air bersih yang hingga kini belum merata di Kabupaten Berau menjadi sorotan para wakil rakyat. Anggota DPRD Kabupaten Berau Komisi II, Sutami ditemui beberapa waktu lalu menegaskan pentingnya pelayanan publik, khususnya akses air bersih ini. Dirinya menyebut, air bersih ini seharusnya bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa membebani secara […]

  • Operasional Terganggu, BPBD dan KPU Berau Butuh Kantor Terpisah

    Operasional Terganggu, BPBD dan KPU Berau Butuh Kantor Terpisah

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 224
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Keberadaan beberapa instansi dalam satu gedung kantor ternyata tidak maksimal. Selain pelayanan yang tidak bisa efektif, faktor lainnya juga bisa menjadi pengganggu jalannya operasional suatu instansi. Seperti penggunaan kantor gedung KPU Berau, yang juga dipergunakan bersama dengan BPBD Berau. “Bisa dibilang kantor ini tidak sehat karena saat ini ada dua instansi yang […]

expand_less