Antrean BBM Memanjang, Pemprov Kaltim Pertanyakan Pengurangan Kuota

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mempertanyakan pengurangan kuota bahan bakar minyak di tengah antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Pertamina diminta memastikan pasokan kembali sesuai dengan kebutuhan daerah.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan persoalan kuota menjadi perhatian pemerintah karena berpengaruh langsung terhadap ketersediaan BBM di masyarakat.

“Kalau kuota memang kita sudah memberikan, kuota itu terhadap Pertamina. Nah, kita juga mempertanyakan kenapa kuota ini kok dikurangi. Jadi, kami ingin Pertamina supaya memenuhi kuota tersebut,” ujar Seno Aji, Rabu(9/9/2026).

Menurut dia, apabila kekurangan kuota tidak segera diselesaikan, antrean panjang berpotensi terus terjadi di Kalimantan Timur.

Pemprov kini melakukan komunikasi dengan BPH Migas, Pertamina, serta Pertamina Patra Niaga guna mencari jalan keluar dan memastikan kuota BBM dapat dipenuhi.

“Karena kalau tidak, maka antrean akan terus panjang di Kalimantan Timur. Nah, ini kita akan terus berdiskusi dengan BPH Migas dan Pertamina AP dan Patra Niaga supaya mereka bisa memenuhi kuota yang diharapkan atau diinginkan oleh Kalimantan Timur. Ini komunikasi terus berjalan,” katanya.

Seno berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

“Ya, mudah-mudahan dalam waktu seminggu ini tetap bisa dikembalikan,” ujarnya.

Menurut Seno, kekurangan BBM terjadi ketika kondisi ekonomi daerah juga sedang menghadapi tekanan. Ia menyinggung penurunan RKAB yang berdampak terhadap aktivitas sektor pertambangan dan lapangan pekerjaan.

“Karena kalau nggak dikembalikan, maka Kalimantan Timur akan berdampak. Sudah RKAB kita turun semua, masyarakat banyak pengangguran. Sekarang tambah lagi kekurangan BBM,” tegasnya.

Pemprov Kaltim karena itu meminta Pertamina tidak melakukan pengurangan terhadap kuota BBM yang diperuntukkan bagi daerah.

“Kami mendorong Pertamina agar tidak melakukan pengurangan kuota ini,” kata Seno.

Seno juga merespons pertanyaan mengenai dugaan mafia BBM. Namun, ia menegaskan pemerintah belum memiliki bukti untuk menyimpulkan adanya praktik tersebut.

“Saya tidak bisa menjelaskan dugaan mafia karena kami belum punya bukti apa pun,” ujarnya.

Menurut dia, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat memperoleh BBM sesuai dengan alokasi yang tersedia.

“Jadi, kami ingin yang penting adalah kuota di pompa-pompa bensin diberikan dengan sesuai yang ada,” pungkasnya. (afn)