Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Tak Dapat Subsidi Pupuk, Petani Sawit Berau Bertahan Di Tengah Tantangan

Tak Dapat Subsidi Pupuk, Petani Sawit Berau Bertahan Di Tengah Tantangan

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
  • visibility 600
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

TANJUNG REDEB- Petani kelapa sawit di Kabupaten Berau tidak termasuk dalam daftar penerima pupuk bersubsidi. Hal itu berlaku sejak Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Tahun 2022 diterapkan, yaitu pemerintah hanya memberikan subsidi pupuk untuk sembilan komoditas.

Dari yang sebelumnya mencakup 70 komoditas, kini hanya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, serta beberapa komoditas hortikultura dan perkebunan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi yang mendapat jatah pupuk dengan harga subsidi. Kelapa sawit, yang menjadi andalan ribuan petani di Berau, tidak masuk dalam daftar tersebut.

“Untuk kelapa sawit, tidak ada pupuk subsidi. Semua harus dibeli secara mandiri,” kata Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Lita Handini.

Bagi petani sawit, keputusan ini tentu bukan hal mudah. Pupuk merupakan elemen penting dalam menjaga produktivitas kebun, sementara harganya terus melambung tinggi. Tanpa subsidi, beban biaya produksi semakin besar, sementara harga jual tandan buah segar (TBS) sawit tidak selalu stabil.

Untuk membantu petani tetap mendapatkan pasokan pupuk, Dinas Perkebunan Berau menawarkan solusi dengan menjembatani kerja sama antara petani dan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT). Namun, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu petani harus tergabung dalam koperasi.

“Kami bisa bantu menghubungkan petani dengan PKT, tetapi mereka harus masuk koperasi. PKT tidak melayani pembelian eceran, jadi pembelian minimal harus 30 ton dalam satu transaksi,” jelas Lita.

Kehadiran petugas PKT di Berau saat ini, bisa membantu petani lebih mudah mendapatkan informasi dan melakukan pemesanan pupuk. Namun, bagi mereka yang belum bergabung dalam koperasi, tantangan untuk mendapatkan pupuk tetap menjadi persoalan besar.

“Kami hanya bisa berharap ada solusi yang lebih baik untuk petani sawit. Kalau subsidi tidak bisa diberikan, mungkin ada kebijakan lain yang bisa meringankan beban kami,” tutur Mulyadi dengan nada penuh harap.

Di tengah berbagai tantangan ini, petani sawit di Berau tetap bertahan. Dengan atau tanpa subsidi, mereka terus merawat kebun, berharap masa depan yang lebih baik bagi hasil panen mereka. (*)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI  Dukung Penguatan Ekosistem Media Siber Nasional dan HPN 2026 di Banten

    KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI Dukung Penguatan Ekosistem Media Siber Nasional dan HPN 2026 di Banten

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.793
    • 0Komentar

    Jakarta — Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, KH. Ma’ruf Amin, resmi menjadi Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Keputusan tersebut disampaikan dalam momen silaturahmi Pengurus Pusat SMSI ke kediaman beliau di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, […]

  • Pemkab Berau Genjot Legalitas Lahan Eks Transmigrasi, Warga Bisa Bernapas Lega

    Pemkab Berau Genjot Legalitas Lahan Eks Transmigrasi, Warga Bisa Bernapas Lega

    • calendar_month Kamis, 17 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 185
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus mendorong penyelesaian legalitas lahan di kawasan eks transmigrasi. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemkab Berau menggelar Rapat Koordinasi Ketransmigrasian di Aula Disnakertrans Berau, Rabu, 16 Juli 2025. Rakor tersebut mengangkat tema “Upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Legalitas Lahan Infrastruktur Fasum dan Fasos di Wilayah Eks Transmigrasi Kabupaten […]

  • Dorong Penyelesaian Ribuan Rumah Layak Huni untuk Warga Berau

    Dorong Penyelesaian Ribuan Rumah Layak Huni untuk Warga Berau

    • calendar_month Senin, 25 Agt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 225
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Pemkab Berau memperoleh alokasi 4.200 unit rumah layak huni dari Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program ini digulirkan sebagai bagian dari upaya menghapuskan keberadaan rumah tidak layak huni di Indonesia. Wakil Bupati Berau, Gamalis, menjelaskan bahwa dari total alokasi tersebut, hingga saat ini baru 491 unit yang telah dibangun. […]

  • DPRD Berau Dorong Pariwisata Jadi Tulang Punggung Ekonomi Pasca Tambang

    DPRD Berau Dorong Pariwisata Jadi Tulang Punggung Ekonomi Pasca Tambang

    • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 326
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menegaskan pentingnya penguatan sektor pariwisata sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Berau. Ia menilai, pariwisata harus disiapkan sebagai tumpuan ekonomi di era pasca tambang, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan DPRD. “Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) adalah mitra kerja […]

  • Bupati Berau Akui Tak Pernah Tandatangani SK Kenaikan Tarif Air Perumdam Batiwakkal

    Bupati Berau Akui Tak Pernah Tandatangani SK Kenaikan Tarif Air Perumdam Batiwakkal

    • calendar_month Senin, 6 Jan 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 515
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Surat Keputusan (SK) yang menetapkan kenaikan tarif air pada Perumda Air Minum Batiwakkal. SK tersebut, dengan nomor 705 tahun 2024, bertanggal 29 September 2024, berisi tentanf penetapan tarif air minum untuk Perumda Air Minum Batiwakkal Berau pada periode 2024-2025. Sri mengungkapkan bahwa dirinya […]

  • Lewat Program “BEST”, Karang Ambun Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik Prima

    Lewat Program “BEST”, Karang Ambun Tegaskan Komitmen Pelayanan Publik Prima

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 727
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, meluncurkan program inovasi pelayanan publik bertajuk Karang Ambun BEST sebagai langkah untuk memperkuat kualitas layanan masyarakat. Program ini menitikberatkan pada digitalisasi, kolaborasi, dan peningkatan kapasitas aparatur kelurahan. “BEST” merupakan akronim dari Berkelanjutan, Efisien, Sinergis, dan Tanggap, yang dirancang sebagai jawaban atas dinamika kebutuhan warga yang semakin […]

expand_less