2026, Berau Usulkan 1.200 Unit Rumah BSPS

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus mendorong pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam Program 3 Juta Rumah.

Pelaksana tugas Kepala Disperkim Berau, Rusnan Hefni, mengatakan sejumlah strategi dijalankan, mulai dari sosialisasi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) gratis bagi MBR, hingga pendampingan kelurahan dan kampung dalam pendataan perumahan. Disperkim juga memperketat pengawasan terhadap kualitas pembangunan rumah oleh pengembang.

“Pendataan lahan negara, milik pemda, maupun kas kampung yang belum dimanfaatkan juga kami lakukan untuk program perumahan MBR. Selain itu, kami mengalokasikan anggaran APBD untuk program Rumah Layak Huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” kata Rusnan, Jumat, 27 September 2025.

Pada 2025, terdapat 45 unit rumah yang dibangun melalui APBD kabupaten dan 55 unit rumah dari program BSPS Kementerian PUPR. Tahun depan, Disperkim telah mengusulkan pembangunan 1.200 unit rumah BSPS dan 78 unit rumah baru untuk relokasi korban bencana.

Berdasarkan data Disperkim, backlog perumahan di Berau masih besar, mencapai 15.280 rumah tangga. Rinciannya, backlog kepemilikan sebanyak 7.837 rumah tangga dan backlog kualitas 7.443 rumah tangga.

Program BSPS, menurut Rusnan, difokuskan pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Setiap unit mendapat bantuan renovasi antara Rp20 juta hingga Rp32 juta. “Sasaran penerima bantuan adalah MBR dengan penghasilan di bawah UMK Berau dan memiliki rumah sendiri yang tidak bermasalah,” ujarnya.

Rusnan menekankan dukungan pemerintah daerah tetap krusial, baik melalui alokasi anggaran maupun penambahan sumber daya manusia. Hal ini penting mengingat luasnya cakupan pengawasan di 13 kecamatan dan 100 kampung di Berau.

Lebih jauh, ia menilai program perumahan tidak sekadar soal bangunan, melainkan juga pemerataan kesejahteraan. “Dengan meningkatnya kualitas rumah, masyarakat bisa menikmati kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan sejahtera,” kata Rusnan.

Ia mengakui kendala utama masih terletak pada keterbatasan anggaran daerah. Namun, manfaat program sudah dirasakan masyarakat sejak lima tahun terakhir. “Program ini sudah masuk 18 program prioritas bupati periode lalu dan terus dioptimalkan di periode sekarang,” ujar Rusnan.(*/)