Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan » Hoaks dan Penolakan Vaksin Picu Kekhawatiran Dinkes Berau soal Campak

Hoaks dan Penolakan Vaksin Picu Kekhawatiran Dinkes Berau soal Campak

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 14 Mar 2026
  • visibility 591
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Dinas Kesehatan Kabupaten Berau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran campak menyusul laporan Kementerian Kesehatan mengenai peningkatan kasus secara nasional. Pada 2025, jumlah temuan kasus suspek campak di Indonesia dilaporkan meningkat hingga 147 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Berau, Suhartini, mengatakan pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran terkait kewaspadaan terhadap penyakit tersebut. Secara nasional, sejumlah daerah dilaporkan mengalami kejadian luar biasa (KLB) campak.

Meski demikian, Suhartini menyebut Kabupaten Berau hingga kini tidak termasuk wilayah yang mengalami KLB. “Secara nasional memang terjadi KLB campak. Kami juga sudah menerima surat dari Kementerian Kesehatan. Tetapi untuk Kabupaten Berau tidak termasuk daerah yang mengalami KLB,” kata Suhartini, Jumat, 13 Maret 2026.

Menurut dia, beberapa daerah lain justru mendapat perhatian lebih untuk meningkatkan cakupan imunisasi, salah satunya Kota Bontang.

Kendati belum masuk kategori KLB, Dinas Kesehatan Berau tetap meningkatkan kewaspadaan melalui pemantauan kasus serta penguatan program imunisasi. Suhartini menekankan pentingnya imunisasi campak untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

Ia menjelaskan, setidaknya 80 hingga 90 persen anak harus mendapatkan imunisasi agar penularan virus dapat ditekan.

“Imunisasi campak sangat penting. Anak-anak minimal harus mencapai cakupan sekitar 80 persen agar terbentuk kekebalan komunitas,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Berau, sepanjang 2025 terdapat dua kasus positif campak yang ditemukan di wilayah Batu Putih pada akhir tahun. Selain itu tercatat 105 kasus suspek campak dalam periode yang sama.

Sementara pada 2026, sejak Januari hingga Maret, sudah tercatat 42 kasus suspek campak. Sebagian besar berasal dari wilayah Kecamatan Sambaliung.

“Jika dibandingkan, tahun lalu ada 105 suspek dalam satu tahun. Sekarang baru tiga bulan sudah 42 suspek,” kata Suhartini.

Meski jumlahnya meningkat, seluruh kasus tersebut masih dalam proses pemeriksaan laboratorium untuk memastikan apakah benar positif campak atau tidak.

“Kami berharap dari kasus suspek yang diperiksa tidak ada yang positif,” ujarnya.

Suhartini juga mengimbau masyarakat untuk memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi secara lengkap serta rutin memanfaatkan layanan kesehatan seperti posyandu.

Menurut dia, campak sebenarnya merupakan penyakit yang telah lama dikenal. Namun penurunan cakupan imunisasi membuat penyakit tersebut kembali berpotensi muncul.

“Untuk membentuk kekebalan kelompok, cakupan imunisasi minimal harus mencapai sekitar 90 persen,” katanya.

Penanggung Jawab Program Imunisasi Dinas Kesehatan Berau, Adi, mengatakan penurunan cakupan imunisasi mulai terasa sejak masa pandemi COVID-19. Dalam tiga tahun terakhir, angka imunisasi di Berau dilaporkan terus menurun bahkan berada di bawah 70 persen.

“Sejak pandemi COVID-19 cakupan imunisasi mulai turun. Dalam tiga tahun terakhir berada di bawah 70 persen,” ujar Adi.

Menurut dia, rendahnya cakupan imunisasi dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari persepsi masyarakat hingga meningkatnya kelompok yang menolak vaksin. Selain itu, informasi yang tidak akurat di media sosial juga turut memengaruhi keputusan sebagian orang tua.

“Sebagian masyarakat lebih percaya informasi dari media sosial yang belum tentu benar, termasuk hoaks tentang imunisasi,” kata Adi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan Berau terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui puskesmas dan tenaga kesehatan di lapangan. Upaya sosialisasi juga dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak lintas sektor.

“Kami terus melakukan edukasi setiap bulan melalui tenaga kesehatan dan bekerja sama dengan berbagai pihak agar masyarakat memahami pentingnya imunisasi,” ujar Adi.(*/tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Langgar Ketentuan, Sejumlah Bahan Pokok Dijual di Atas HET

    Langgar Ketentuan, Sejumlah Bahan Pokok Dijual di Atas HET

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 828
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Tim terpadu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur bersama Diskoperindag Berau, melakukan sidak harga dan pasokan sembako jelang hari besar keagamaan nasional (HBKN). Pengawasan ini berlangsung dari 28 November hingga 1 Desember 2024, yang dipimpin Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) DPPKUKM Kaltim, Syahrani. Hingga […]

  • Berau Perkuat Hilirisasi Kelapa Dalam, Kampung Giring-Giring Siapkan Produksi Sabun

    Berau Perkuat Hilirisasi Kelapa Dalam, Kampung Giring-Giring Siapkan Produksi Sabun

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 478
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Upaya hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) kembali diperkuat Pemerintah Kabupaten Berau. Di Kampung Giring-Giring, Kecamatan Biduk-Biduk, komoditas unggulan kelapa dalam kini tidak lagi sekadar dijual sebagai bahan mentah, tetapi mulai diolah menjadi produk sabun lokal berlabel La Bello. Melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), masyarakat Giring-Giring mulai membangun industri kecil berbasis komoditas […]

  • kenaikan UMK Harus Layak Setara Dengan Kebutuhan Pokok Yang Meningkat

    kenaikan UMK Harus Layak Setara Dengan Kebutuhan Pokok Yang Meningkat

    • calendar_month Selasa, 21 Nov 2023
    • account_circle admin
    • visibility 658
    • 0Komentar

    (21/11/2023) Beraunews.id, Tanjung Redeb — Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, memberikan dukungan penuh terhadap kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Berau. Dedy menyatakan bahwa UMK Berau tahun 2023 sekitar Rp 3.675.887 dianggap tidak lagi mencerminkan kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan harga. Ia menyoroti bahwa Dewan Pengupahan Kaltim telah menyetujui kenaikan Upah […]

  • Terhalang Regulasi Baru, DPRD Tetap Jalankan Pengawasan Penggunaan APBD

    Terhalang Regulasi Baru, DPRD Tetap Jalankan Pengawasan Penggunaan APBD

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 450
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb–  Meskipun terhalang adanya regulasi baru dalam hal keterbatasan kewenangan pengawasan, DPRD Berau tetap melakukan tugas dan kewajibannya, yakni mengawasi jalannya pelaksanaan penggunaan APBD. “DPRD memiliki tiga fungsi utama, salah satunya adalah fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan anggaran daerah. Jadi pelaksanaan APBD tetap menjadi bagian dari pengawasan DPRD. Kita memiliki hak untuk […]

  • Forum Jurnalis Perempuan Kaltim: Peran Wanita Semakin Strategis di Dunia Kepemimpinan

    Forum Jurnalis Perempuan Kaltim: Peran Wanita Semakin Strategis di Dunia Kepemimpinan

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 771
    • 0Komentar

    Samarinda- Perempuan merupakan sosok yang digambarkan sebagai sosok yang memiliki kehangatan dan ketulusan. Khususnya peran perempuan dalam dalam memimpin, tidak heran seorang ibu mampu memberikan perhatian penuh dengan tutur kata lembut. Perempuan juga seringkali digambarkan sebagai sosok yang perasa, memiliki kemampuan dalam merespon, mengenali serta memahami persepsi dengan menyatakan pemahaman melalui unsur perhatian positif yang […]

  • Kasus RPU Kutim Bergulir, Polda Kaltim Tetapkan Kepala Dinas Jadi Tersangka

    Kasus RPU Kutim Bergulir, Polda Kaltim Tetapkan Kepala Dinas Jadi Tersangka

    • calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 429
    • 0Komentar

    BALIKPAPAN — Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menetapkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur berinisial EM sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Rice Processing Unit (RPU). Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim, Komisaris Besar Polisi Bambang Yugo Pamungkas, mengatakan penetapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap proyek pengadaan mesin RPU. “Peran yang bersangkutan cukup […]

expand_less