SIGAP dari Berau hingga Bulungan, Model Baru Pembangunan Hijau Berbasis Desa

YOGYAKARTA – Di saat tekanan terhadap hutan dan krisis lingkungan kian menguat di berbagai daerah, sejumlah kampung di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara memilih jalur berbeda: membangun dari desa dengan menaruh pengelolaan sumber daya alam dan partisipasi warga sebagai titik tumpu.

Pengalaman itu dipaparkan dalam Ekspos Program SIGAP bertajuk “Simpul Hijau: Merayakan Kolaborasi Pembangunan Daerah dan Desa/Kampung” yang berlangsung di Yogyakarta, Selasa (12/5/2026). Acara ini menjadi ruang temu antara pemerintah daerah, kementerian, organisasi pendamping desa, dan kalangan kampus untuk membedah praktik pembangunan hijau yang telah berjalan di Berau, Kutai Timur, Bulungan, dan Mahakam Ulu.

SIGAP, akronim dari Aksi Inspiratif Warga untuk Perubahan, merupakan pendekatan pemberdayaan desa yang digagas Yayasan Konservasi Alam Nusantara sejak 2010. Fokusnya merentang dari penguatan tata kelola desa, perencanaan pembangunan kampung, perlindungan kawasan hutan, hingga pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Catur Endah Prasetiani menegaskan bahwa kebijakan dari pusat saja tidak cukup untuk menjaga hutan tanpa melibatkan komunitas yang hidup paling dekat dengan kawasan tersebut.

“Akses kelola hutan harus dibangun bersama tata kelola desa yang kuat. Ketika desa didampingi untuk merencanakan dan mengelola sumber daya alamnya, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen nyata bagi perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya pada Rabu (13/05/2026).

SIGAP pertama kali diuji di dua kampung sekitar kawasan hutan di Kabupaten Berau pada 2010. Dari inisiatif awal itu, pendekatan ini berkembang menjadi program pendampingan yang lebih komprehensif: membantu kampung menyusun perencanaan pembangunan, memperkuat ekonomi warga, sekaligus memasukkan isu lingkungan ke dalam kebijakan desa.

Delapan tahun kemudian, pada 2018, SIGAP Sejahtera diterapkan di seluruh kampung di Berau. Replikasi berlanjut pada 2022 ke Kabupaten Kutai Timur dan Bulungan. Di Kutai Timur, pendekatan ini diformat sebagai pembangunan kawasan terpadu atau Integrated Area Development. Sementara di Bulungan, fokus diarahkan pada integrasi prinsip pembangunan hijau ke dalam dokumen perencanaan daerah dan desa.

Kini, SIGAP telah berjalan di 100 kampung di Berau, 16 desa di Kutai Timur, 18 desa di Bulungan, dan delapan kampung di Mahakam Ulu. Pendekatan serupa juga mulai diadopsi di Provinsi Riau, Bangka Belitung, dan Papua Barat Daya.

Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas mengungkapkan, salah satu turunan penting dari pendekatan SIGAP adalah lahirnya Akademi Kampung SIGAP (AKS). Ruang ini dirancang sebagai wadah belajar kolektif antar kampung untuk mengasah kapasitas aparatur desa dan masyarakat.

“AKS bukan sekadar program pelatihan, melainkan ruang belajar bersama yang mempertemukan pengalaman, gagasan, dan praktik baik antar kampung agar membuka jalan bagi lahirnya kepemimpinan kampung yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada masa depan,” katanya.

Pendekatan pembangunan yang bertolak dari desa tersebut juga mulai dilirik sebagai rujukan di tingkat nasional. Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Jayadi menilai praktik pembangunan hijau di Kaltim dan Kaltara memperlihatkan bahwa konsep keberlanjutan bisa berjalan ketika desa diberi ruang dan dukungan.

“Apa yang kita lihat di Kaltim dan Kaltara menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar wacana. Ketika desa diperkuat dan pemerintah daerah memberi ruang, desa mampu menjadi motor pembangunan hijau,” ungkapnya.

Direktur Program Terestrial Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Ruslandi menambahkan, kunci lain dari capaian tersebut berada di tangan para pendamping desa yang sehari-hari bekerja bersama warga, membantu memetakan potensi dan merancang arah pembangunan.

“Pendamping bekerja bersama warga desa untuk merumuskan mimpi, mengenali potensi alam dan sosial, serta mengawal perubahan secara nyata. Mereka bukan sekadar fasilitator program, tetapi juga agen perubahan di tingkat tapak,” pungkasnya. (tnr)