Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Peristiwa » HGU Mangkrak dan Batas Kabur: RDP DPRD Berau Bedah Masalah Perbatasan Gunung Tabur

HGU Mangkrak dan Batas Kabur: RDP DPRD Berau Bedah Masalah Perbatasan Gunung Tabur

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 19 Mei 2026
  • visibility 345
  • print Cetak

BERAU — Persoalan lama di garis batas Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, kembali mengemuka di ruang rapat DPRD Berau, Senin, 18 Mei 2026. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) itu, RT 17 Kelurahan Gunung Tabur—wilayah yang bersisian dengan eks permukiman Kelompok Adat Terpencil (KAT) Kampung Birang—dipotret sebagai contoh nyata bagaimana sengketa tapal batas bisa mengerem pembangunan bertahun-tahun.

Ketua RT 17, Fadly, memaparkan bahwa ketidakjelasan batas administratif membuat berbagai program dasar mandek di wilayahnya. Daerah yang kerap dianggap berada di zona “abu-abu” kewenangan itu, kata dia, tersendat dalam hampir semua layanan publik: pembangunan sekolah filial, penyediaan air bersih, perbaikan jalan, jaringan listrik, hingga akses telekomunikasi.

“Anak-anak kami sampai sekarang masih belajar di bangunan sementara yang dibangun swadaya masyarakat,” ujar Fadly di hadapan para anggota dewan.

Ia menuturkan, warga sudah terlalu lama hidup dalam situasi serba tidak pasti. Pemerintah daerah datang silih berganti membawa janji pembangunan, namun realisasi di lapangan belum menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.

Dalam RDP tersebut, sektor pendidikan menjadi fokus utama. Warga mendesak Dinas Pendidikan Berau segera membangun gedung sekolah yang layak bagi anak-anak di kawasan pedalaman itu. Aktivitas belajar mengajar hingga kini masih berlangsung di ruang darurat dengan fasilitas serba terbatas.

Keluhan tak berhenti di pendidikan. Warga juga mengadukan sulitnya akses air bersih dan buruknya infrastruktur jalan. Mereka meminta pembangunan sumur bor serta pengaspalan jalan sekitar 1,5 kilometer yang dinilai krusial untuk membuka keterisolasian wilayah.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, tidak menampik bahwa urusan tapal batas menjadi masalah paling rumit karena melibatkan dua kabupaten di dua provinsi berbeda. Menurut dia, penyelesaian resmi batas wilayah berada di tangan pemerintah pusat.

“Tapal batas ini perlu pertemuan antardaerah karena menyangkut dua wilayah provinsi. Penetapannya menjadi kewenangan Kemendagri,” ujar Subroto, politikus Partai Golkar itu.

Meski demikian, DPRD menegaskan pemerintah daerah tidak boleh menjadikan sengketa batas sebagai alasan untuk menunda pelayanan publik. Subroto menyatakan kebutuhan dasar masyarakat di RT 17 harus tetap diprioritaskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

Ia mengungkapkan, lahan untuk pembangunan sekolah sudah tersedia sehingga tinggal menunggu proses penganggaran. Hal serupa, kata dia, berlaku untuk pembangunan sumur bor dan peningkatan jalan yang dinilai tidak membutuhkan alokasi dana terlalu besar.

“Sekolah lahannya sudah ada. Tinggal penganggarannya saja supaya bisa masuk di perubahan tahun ini,” katanya.

Adapun urusan listrik dan jaringan internet, menurut dia, masih memerlukan pembahasan dengan perusahaan-perusahaan BUMN terkait karena berada di luar kewenangan langsung pemerintah daerah.

Di sisi lain, Asisten I Setda Berau, M. Hendratno, menilai problem di RT 17 bukan semata soal layanan dasar, melainkan juga berkaitan erat dengan tata kelola lahan dan arah investasi di kawasan perbatasan tersebut.

Ia menyoroti keberadaan sejumlah lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dinilai tidak dimanfaatkan secara optimal dan justru berpotensi menghambat aktivitas ekonomi warga di sekitarnya.

“Kalau lahan HGU itu dibiarkan bertahun-tahun tanpa aktivitas, tentu harus dievaluasi. Ini justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Hendratno menekankan pentingnya penataan dan sinkronisasi data mengenai status kawasan. Menurut dia, kejelasan status lahan menjadi kunci agar warga memperoleh kepastian hukum atas wilayah yang telah lama mereka huni.

“Status lahan ini penting untuk diperjelas, karena menyangkut legalitas masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Harus ada penataan agar warga punya kepastian,” ungkapnya.

Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas instansi untuk menyelesaikan konflik batas wilayah dan tumpang tindih klaim lahan yang dikeluhkan warga. Pemerintah, kata Hendratno, wajib memastikan setiap HGU dan konsesi perusahaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

“Investasi harus berdampak bagi warga. Kalau ada HGU yang tidak berjalan sesuai fungsi, itu harus ditinjau kembali,” tegasnya.

Hendratno menambahkan, pemerintah daerah akan mendorong pembahasan lanjutan bersama DPRD dan instansi teknis terkait. Targetnya, persoalan di RT 17 bisa diselesaikan secara bertahap, terutama yang menyangkut pendidikan, listrik, air bersih, infrastruktur dasar, serta kepastian status lahan di kawasan perbatasan tersebut. (tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hak Angket DPRD Kaltim Terancam Gugur, Pengamat Soroti Celah Kuorum Paripurna

    Hak Angket DPRD Kaltim Terancam Gugur, Pengamat Soroti Celah Kuorum Paripurna

    • calendar_month Sabtu, 9 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 356
    • 0Komentar

    SAMARINDA — Wacana penggunaan hak angket di DPRD Kalimantan Timur belum sepenuhnya aman meski sudah mendapat dukungan mayoritas fraksi. Pengamat menilai, usulan tersebut masih berpotensi kandas di tahap rapat paripurna apabila syarat kuorum tidak terpenuhi. Sebelumnya, enam dari tujuh fraksi di DPRD Kaltim telah menyatakan setuju menggulirkan hak angket terkait sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan […]

  • Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

    Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

    • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 311
    • 0Komentar

    BERAU — Polemik pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Berau kembali mencuat. Forum BPHTB Bersama Untuk Negeri (BUN) menilai sistem penetapan pajak tanah yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau justru memberatkan masyarakat dan tidak dilakukan secara terbuka. Sorotan itu muncul karena warga mengaku tetap dibebani nilai BPHTB tinggi, meski […]

  • Tragedi di Perbatasan Indonesia: Pesawat Pengangkut BBM Terbakar, Satu Pilot Gugur

    Tragedi di Perbatasan Indonesia: Pesawat Pengangkut BBM Terbakar, Satu Pilot Gugur

    • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 856
    • 0Komentar

    KALTARA — Sebuah pesawat kargo pengangkut bahan bakar minyak (BBM) milik Pelita Air jatuh di wilayah Gunung Pa’belaban, Desa Kampung Baru, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis, 19 Februari 2026, sekitar pukul 12.15 WITA. Pilot pesawat ditemukan meninggal dunia di dalam badan pesawat yang terbakar. Pesawat dengan nomor penerbangan PAS 7101 dan registrasi […]

  • DPRD Berau Minta Lahan Menganggur Segera Dioptimalkan Sumadi Dorong Percepatan Produksi Pangan untuk Kemandirian Daerah

    DPRD Berau Minta Lahan Menganggur Segera Dioptimalkan Sumadi Dorong Percepatan Produksi Pangan untuk Kemandirian Daerah

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 445
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan perlunya percepatan pemanfaatan lahan-lahan menganggur sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, potensi pertanian di Berau masih besar namun belum terkelola maksimal sehingga pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius. “Ada banyak lahan yang sebenarnya bisa produktif, hanya belum digarap dengan optimal,” kata Sumadi. Ia mendorong […]

  • Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus, Ini Besaran Iuran per 30 Januari

    Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus, Ini Besaran Iuran per 30 Januari

    • calendar_month Kamis, 30 Jan 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.284
    • 0Komentar

    JAKARTA- Iuran BPJS kesehatan dipastikan akan mengalami penyesuaian pada 2025, seiring dengan diterapkannya sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3. Ketentuan penerapan tarif baru iuran BPJS Kesehatan pada Juli 2025 ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun […]

  • Kader Posyandu Jadi Garda Terdepan

    Kader Posyandu Jadi Garda Terdepan

    • calendar_month Kamis, 24 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 564
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Program Bangga Kencana yang digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Berau mendapat apresiasi dari Penjabat (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus. Program ini diakui sebagai langkah strategis dalam pengentasan stunting, sebuah isu kesehatan yang mendesak di daerah ini. Bangga Kencana bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang […]

expand_less