Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemeritahan » Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

Polemik BPHTB Berau Kembali Mencuat, Warga Desak Pemkab Buka Data Nilai Tanah

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 23 Mei 2026
  • visibility 314
  • print Cetak

BERAU — Polemik pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Berau kembali mencuat. Forum BPHTB Bersama Untuk Negeri (BUN) menilai sistem penetapan pajak tanah yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Berau justru memberatkan masyarakat dan tidak dilakukan secara terbuka.

Sorotan itu muncul karena warga mengaku tetap dibebani nilai BPHTB tinggi, meski persoalan tersebut sebelumnya sudah pernah dimediasikan dengan pihak Bapenda pada 2024 lalu. Namun hingga kini, masyarakat menilai belum ada perubahan signifikan dalam mekanisme penetapan pajak.

Anggota Forum (BPHTB) Bersama Untuk Negeri BUN, Bastian, mengatakan persoalan utama terletak pada dasar penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), khususnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurutnya, Bapenda disebut menggunakan nilai pasar internal sebagai dasar penghitungan BPHTB. Padahal, masyarakat menilai nilai tersebut jauh lebih tinggi dibanding Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang seharusnya menjadi acuan.

“Nilainya bisa tiga sampai empat kali lipat dari NJOP. Padahal dalam aturan sudah jelas bahwa untuk perolehan hak pertama melalui PTSL mestinya menggunakan NJOP saat terjadinya perolehan hak,” ujar Bastian.

Ia menegaskan, ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2023.

Forum BUN juga menyoroti dugaan pengabaian nilai transaksi riil dalam proses jual beli tanah. Menurut Bastian, masyarakat sebenarnya telah melampirkan bukti transaksi berupa kwitansi pembayaran, namun nilai tersebut kerap tidak dijadikan dasar utama dalam pengenaan pajak.

“Petugas tetap menggunakan nilai pasar versi internal tanpa penjelasan rinci kepada wajib pajak. Padahal transaksi riil seharusnya menjadi dasar utama penentuan NPOP,” katanya.

Selain itu, forum tersebut mempertanyakan transparansi pemerintah daerah terkait penetapan nilai pasar tanah. Hingga saat ini, masyarakat mengaku belum pernah menerima dokumen resmi terkait Zona Nilai Tanah (ZNT) maupun aturan kepala daerah yang menjadi dasar penetapan nilai tersebut.

“Nilainya sering hanya disampaikan secara lisan. Tidak ada dokumen resmi yang dibuka ke masyarakat,” tambahnya.

Forum BUN menilai kondisi itu berpotensi melanggar asas kepastian hukum, keterbukaan, dan keadilan dalam pelayanan publik maupun pemungutan pajak daerah.

Karena itu, mereka mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan BPHTB di Berau, termasuk membuka data ZNT secara transparan agar masyarakat mengetahui dasar penetapan nilai pajak tanah.

Meski polemik terus berkembang, Bastian menyebut hingga kini belum ada pertemuan resmi antara perwakilan masyarakat dengan DPRD Berau untuk membahas penyelesaian persoalan tersebut.

“Belum ada pertemuan dengan DPRD untuk membahas jalan keluar dari persoalan BPHTB ini,” pungkasnya. (akbr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sudah Masuk Kuota Haji 2025? Segera Lakukan Pelunasan Sebelum 14 Maret!

    Sudah Masuk Kuota Haji 2025? Segera Lakukan Pelunasan Sebelum 14 Maret!

    • calendar_month Rabu, 19 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 899
    • 0Komentar

    Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) akan membuka tahap pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 M mulai 14 Februari hingga 14 Maret 2025. Pembukaan pelunasan ini menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025. […]

  • Dinkes Berau Wajibkan Penjamah Makanan Ikut Pelatihan Khusus

    Dinkes Berau Wajibkan Penjamah Makanan Ikut Pelatihan Khusus

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 902
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau memperketat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah insiden keracunan yang menimpa sejumlah siswa. Dua instansi, yakni Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pangan, kini mengambil langkah tegas dengan menekankan standar ketat bagi penyedia makanan. Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, menuturkan setiap Satuan Penyedia Program Gizi (SPPG) diwajibkan […]

  • Kearifan Lokal Bersinar di Abutta Banua: Saksikan Pertunjukan Budaya yang Memikat

    Kearifan Lokal Bersinar di Abutta Banua: Saksikan Pertunjukan Budaya yang Memikat

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 755
    • 0Komentar

    Sambaliung – Peringatan hari jadi ke-22 Kelurahan Sambaliung dan hari jadi ke-4 PKL Basuli tahun 2024 dirayakan dengan gelaran Abutta Banua yang berlangsung meriah di Tepian depan Keraton Sambaliung, Sabtu (5/10/2024). Acara ini menjadi simbol pelestarian adat dan budaya Banua, yang berasal dari salah satu suku asli Kabupaten Berau. Kearifan lokal yang terkandung di dalamnya […]

  • Pemkab Berau Belum Bisa Jawab Seluruh Tuntutan Massa, Sri Juniarsih Singgung Batas Regulasi

    Pemkab Berau Belum Bisa Jawab Seluruh Tuntutan Massa, Sri Juniarsih Singgung Batas Regulasi

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 106
    • 0Komentar

    BERAU — Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui tidak seluruh dari 18 tuntutan yang disampaikan Aliansi Masyarakat Berau dapat diselesaikan dalam pertemuan di Kantor Pemkab Berau, Selasa, 15 September 2026. Menurut Sri, sejumlah persoalan yang disuarakan massa berada di luar kewenangan penuh pemerintah kabupaten. Penyelesaiannya masih memerlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun kementerian terkait. “Tidak mungkin sepenuhnya […]

  • Polsek Kelay Tangani Dugaan Persetubuhan Anak di Berau

    Polsek Kelay Tangani Dugaan Persetubuhan Anak di Berau

    • calendar_month Rabu, 23 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 83
    • 0Komentar

    KELAY — Unit Reskrim Polsek Kelay mengamankan seorang pria berinisial PK, 21 tahun, atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak berusia 16 tahun. PK diamankan pada Sabtu (19/9/2026) sekitar pukul 17.00 WITA. Penangkapan dilakukan setelah orang tua korban melaporkan perkara tersebut ke Polsek Kelay. Kasihumas Polres Berau, AKP Suradi, membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengatakan dugaan […]

  • BNPB Kirim Peralatan untuk Kaltim, Pemprov Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

    BNPB Kirim Peralatan untuk Kaltim, Pemprov Perkuat Kesiapsiagaan Karhutla

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 79
    • 0Komentar

    PPU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima bantuan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di tengah status siaga darurat karhutla. Bantuan tersebut diserahkan di kawasan Bukit Tengkorak, Desa Sukomulyo, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa, 15 September 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim […]

expand_less