Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Audit BPK Ungkap Kelebihan Bayar Beasiswa Gratispol hingga Kekurangan Volume Proyek Infrastruktur

Audit BPK Ungkap Kelebihan Bayar Beasiswa Gratispol hingga Kekurangan Volume Proyek Infrastruktur

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
  • visibility 309
  • print Cetak

SAMARINDA — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2025. Temuan tersebut mencakup tata kelola Program Beasiswa Gratispol hingga kekurangan volume pekerjaan proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah.

Temuan itu diungkap langsung Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI, I Nyoman Wara, dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim di Samarinda, Senin (25/5/2026).

Salah satu sorotan utama BPK adalah pengelolaan Program Beasiswa Gratispol yang selama ini menjadi program unggulan pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan pelajar dan mahasiswa di Kalimantan Timur.

BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran beasiswa sebesar Rp1,05 miliar yang wajib dikembalikan ke kas daerah. Selain itu, auditor juga mencatat dana sebesar Rp2,10 miliar tidak dapat dimanfaatkan oleh calon penerima beasiswa lainnya akibat tata kelola program yang dinilai belum optimal.

“Pengelolaan Program Beasiswa Gratispol belum didukung tata kelola yang memadai,” ujar I Nyoman Wara saat menyampaikan laporan hasil pemeriksaan.

Temuan tersebut menjadi perhatian serius karena Program Gratispol selama ini diproyeksikan sebagai salah satu instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.

Namun berdasarkan hasil audit, BPK menilai masih terdapat kelemahan pada sistem administrasi, pengawasan, hingga efektivitas pengelolaan anggaran program tersebut.

Selain sektor pendidikan, BPK juga menemukan persoalan dalam pelaksanaan proyek fisik di sejumlah organisasi perangkat daerah.

Dalam pemeriksaan pekerjaan bangunan gedung pada empat SOPD, auditor menemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp1,14 miliar.

Kondisi itu menyebabkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp590 juta dan potensi kelebihan pembayaran sekitar Rp550 juta.

“Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp0,59 miliar dan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp0,55 miliar,” ungkap I Nyoman Wara.

Tak hanya proyek gedung, persoalan serupa juga ditemukan pada pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan di lingkungan Dinas PUPR-PERA Kalimantan Timur.

Nilai kekurangan volume pekerjaan pada proyek-proyek infrastruktur tersebut bahkan mencapai Rp3,38 miliar.

Dalam praktik audit pemerintahan, kekurangan volume pekerjaan biasanya berkaitan dengan hasil pekerjaan di lapangan yang tidak sesuai spesifikasi teknis atau volume kontrak, namun pembayaran kepada kontraktor telah dilakukan penuh.

Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian daerah apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Atas sederet temuan tersebut, BPK meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera melakukan langkah perbaikan.

BPK meminta Biro Kesejahteraan Rakyat segera memproses pengembalian kelebihan pembayaran Program Gratispol sebesar Rp1,05 miliar ke kas daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal terhadap pelaksanaan proyek fisik agar persoalan kekurangan volume pekerjaan tidak kembali terulang pada tahun anggaran berikutnya.

Meski menemukan sejumlah catatan penting, BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2025.

Opini tersebut menjadi raihan WTP ke-13 secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Kwarcab Berau: Organisasi Penting Memahami Dunia Jurnalistik

    Ketua Kwarcab Berau: Organisasi Penting Memahami Dunia Jurnalistik

    • calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 965
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Berau menyelenggarakan Pelatihan Kehumasan dan Multimedia Tingkat Dasar yang berlangsung sejak 22 hingga 24 November 2024 di Gedung Kwarcab Berau, Jalan Cendana, Tanjung Redeb. Kegiatan yang diikuti oleh 65 siswa dari berbagai SMA di Kabupaten Berau ini juga dirangkai dengan kegiatan kemah, yang bertujuan untuk membekali peserta […]

  • Gamalis Ingatkan Perusahaan Pemegang HGU Wajib Siaga Hadapi Karhutla

    Gamalis Ingatkan Perusahaan Pemegang HGU Wajib Siaga Hadapi Karhutla

    • calendar_month Selasa, 8 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 94
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau Gamalis mengingatkan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan berusaha pemanfaatan lahan agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Peringatan itu disampaikan Gamalis seusai mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah pusat dan perusahaan pemegang HGU serta perizinan berusaha pemanfaatan lahan, Senin (7/9/2026). Rakor yang diikuti […]

  • FKUI KSBSI Berau Siap Dukung Pilkada Damai 2024

    FKUI KSBSI Berau Siap Dukung Pilkada Damai 2024

    • calendar_month Minggu, 4 Agt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 640
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia – Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FKUI KSBSI) Berau siap menyukseskan gelaran Pilkada 2024 dengan damai pada November mendatang. Hal ini dengan lantang diucapkan oleh Ketua Umum FKUI-SBSI Berau, Rasmina Pakpahan di sela-sela acara lokakarya dan seminar yang digelar di SM Tower, Minggu (4/8/2024) pagi. Beberapa poin penting […]

  • Sri Juniarsih Genjot Transformasi Digital Berau, Diskominfo Bentuk KIM hingga Tingkat Kampung

    Sri Juniarsih Genjot Transformasi Digital Berau, Diskominfo Bentuk KIM hingga Tingkat Kampung

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 411
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan digitalisasi sebagai salah satu fokus utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Berau Tahun 2027 di Ruang Pertemuan RPJPD […]

  • Massa STIPER Geruduk DPRD! Tolak Merger dan Bongkar Dugaan Anggaran

    Massa STIPER Geruduk DPRD! Tolak Merger dan Bongkar Dugaan Anggaran

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle admin
    • visibility 742
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Puluhan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) mendatangi Pemkab Berau dan DPRD Berau pada Senin (19/5/2025). Kedatangan mereka guna meminta kepala daerah dan para wakil rakyat, untuk menindaklanjuti rencana penggabungan kampus mereka dengan Universitas Muhammadiyah Berau (UMB). Setelah aksi massa yang dimulai di halaman Pemkab Berau tak kunjung mendapat respon, rombongan bergerak […]

  • Melihat Wajah Berau dari Masa ke Masa Lewat Pameran 200 Karya Fotografi

    Melihat Wajah Berau dari Masa ke Masa Lewat Pameran 200 Karya Fotografi

    • calendar_month Kamis, 29 Okt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 155
    • 0Komentar

    BERAU – Sebanyak 200 karya fotografi yang merekam perjalanan Kabupaten Berau dari masa ke masa dipamerkan dalam kegiatan bertajuk 73 Tahun Berau dalam Gambar. Pameran yang berlangsung pada 29–31 Oktober 2026 itu menampilkan dokumentasi pembangunan, pemerintahan, kehidupan sosial budaya, hingga potensi pariwisata daerah. Pameran yang digelar Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah Berau […]

expand_less