Berau Jadi Contoh Nasional, 99 Ribu Hektare Hutan Sosial Dikelola Masyarakat
Jakarta — Komitmen Pemerintah Kabupaten Berau dalam mendukung program perhutanan sosial mendapat pengakuan di tingkat nasional. Kabupaten yang dipimpin Bupati Sri Juniarsih Mas itu dinobatkan sebagai salah satu dari tiga daerah terbaik di Indonesia dalam penerapan perhutanan sosial.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kehutanan, Sulaiman Umar, kepada Bupati Berau dalam acara puncak Festival Perhutanan Sosial Nasional (PeSoNa) 2025 di Auditorium Manggala Wanabakti, Jakarta, Kamis, 21 Agustus 2025. Selain Berau, penghargaan serupa juga diberikan kepada Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Enrekang. Di tingkat provinsi, Gubernur Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan turut menerima apresiasi.
Dalam sambutannya, Sulaiman Umar menyebut penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi tertinggi Kementerian Kehutanan terhadap daerah yang menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat program perhutanan sosial.
“Semoga penghargaan ini menjadi pemicu semangat untuk terus memperkuat kolaborasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekaligus kelestarian hutan di Indonesia,” ujarnya.
Plt Dirjen Perhutanan Sosial, Mahfuzh, menambahkan bahwa Festival PeSoNa 2025 yang mengusung tema merawat hutan, mewariskan harapan digelar untuk memperkuat sinergi masyarakat, pemerintah, lembaga swadaya, sektor swasta, dan generasi muda dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekitar hutan. Acara ini sekaligus dirangkai dengan perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia.
Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, mengungkapkan apresiasi kepada seluruh lembaga dan mitra strategis yang selama ini bersinergi dan berkolaborasi dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat di program perhutanan sosial. Sehingga Berau bisa meraih penghargaan terbaik ditingkat nasional. Tentu penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat program perhutanan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan.
“Pemkab akan terus berkomitmen berkolaborasi dengan para pihak mendukung program perhutanan sosial,” ungkapnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan , Mustakim Suharjana, yang turut mendampingi, mengatakan kinerja Perhutanan Sosial di Kabupaten Berau merupakan hasil kolaborasi dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ( KPHP ) Dishut Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Kabupaten Berau, DLHK dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).
Memiliki luas lahan perhutanan sosial binaan sekitar 99 ribu hektare, menjadikannya salah satu daerah yang paling progresif dalam penerapan perhutanan sosial di Kalimantan Timur.
Berbagai skema perhutanan sosial, seperti Hutan Desa , Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat diterapkan di Berau. Perhutanan sosial di Berau memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Masyarakat Berau aktif terlibat dalam pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial, termasuk pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan. “Dengan luas lahan yang signifikan dan partisipasi aktif masyarakat, perhutanan sosial di Berau menjadi contoh bagaimana pengelolaan hutan dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial secara bersamaan,” tandasnya. (Prokopim/adv/yf)
