Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Dana Pengembangan Pariwisata Berau Tidak Sesuai Harapan

Dana Pengembangan Pariwisata Berau Tidak Sesuai Harapan

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
  • visibility 889
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau, Syamsiah Nawir, menyampaikan kekecewaannya terkait alokasi dana untuk pengembangan sektor pariwisata di Berau yang jauh dari harapan.

Dalam keterangannya, Syamsiah mengungkapkan bahwa usulan dana sebesar Rp 60 miliar untuk pembangunan beberapa kawasan destinasi wisata yang diajukan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah dipangkas secara signifikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang).

“Kami mengajukan berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan potensi dan daya tarik wisata. Bahkan, ini juga merupakan amanat langsung dari Bupati untuk mengembangkan beberapa kawasan wisata unggulan,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Namun, dari usulan tersebut, hanya sekitar Rp 5 miliar yang disetujui. Pemangkasan ini menurutnya sangat tidak sesuai dengan komitmen menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Padahal, Bupati sudah memberikan disposisi untuk mendukung penuh usulan tersebut. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dari pihak Bapelitbang terkait alasan pemangkasan anggaran tersebut.

“Kami tidak tahu pasti apa alasan mereka. Padahal, usulan ini sudah dijanjikan akan dialihkan ke anggaran tahun 2025 setelah sebelumnya dipangkas pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2024. Namun, kenyataannya di 2025 pun dana yang diberikan masih jauh dari kebutuhan,” ungkapnya.

Syamsiah menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi, tetapi berharap ada solusi untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata yang dianggap strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Sektor pariwisata telah terbukti memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah. Kami hanya berharap alokasi anggaran ke depan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada,” tutupnya. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Imbau Warga Berau Waspada Cacar Monyet

    Imbau Warga Berau Waspada Cacar Monyet

    • calendar_month Senin, 30 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 482
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Kekhawatiran terhadap penyebaran virus cacar monyet (monkeypox) di Indonesia turut mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Berau, Ratna. Ia mendesak agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau segera melakukan langkah-langkah antisipatif agar virus tersebut tidak masuk atau menyebar di wilayah Berau. Ratna menegaskan bahwa virus cacar monyet lebih berbahaya jika dibandingkan dengan jenis […]

  • DPRD Berau Beri Tenggat hingga 15 Juni untuk Tindak Lanjut Polemik BPHTB

    DPRD Berau Beri Tenggat hingga 15 Juni untuk Tindak Lanjut Polemik BPHTB

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 93
    • 0Komentar

    BERAU – Polemik penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Berau yang digelar pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, sejumlah warga menyampaikan keberatan terkait mekanisme penetapan BPHTB yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghasilkan nilai pajak yang lebih tinggi dari perkiraan. […]

  • Internet Gratis Menjangkau 100 Kampung di Berau, Pemkab Siapkan Penguatan Jaringan Tahun Ini

    Internet Gratis Menjangkau 100 Kampung di Berau, Pemkab Siapkan Penguatan Jaringan Tahun Ini

    • calendar_month Rabu, 1 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 306
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau memperluas akses internet bagi masyarakat melalui program penyediaan WiFi gratis di berbagai wilayah. Hingga 2025, tercatat sebanyak 1.502 titik WiFi telah dipasang dan aktif digunakan di sejumlah fasilitas publik. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital serta memperkuat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau […]

  • Komitmen Tuntaskan ODF, Sri Juniarsih Bawa Berau Raih Swasti Padapa Kedua Kalinya

    Komitmen Tuntaskan ODF, Sri Juniarsih Bawa Berau Raih Swasti Padapa Kedua Kalinya

    • calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 740
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Komitmen penuntasan open defecation free atau praktik buang air besar sembarangan, terus digaungkan Pemkab Berau. Keseriusam itu terlihat dari gencarnya sosialisasi ODF, yang merupakan salah satu pilar pertama dari lima pilar sanitasi total berbasis masyarakat (STBM). Tak hanya sekadar sosialisasi, tindakan nyata juga dilakukan agar Kabupaten Berau bisa mencapai status kabupaten kota sehat. […]

  • UPA PERADI 2025 Wilayah Yogyakarta Digelar di Fakultas Hukum UGM

    UPA PERADI 2025 Wilayah Yogyakarta Digelar di Fakultas Hukum UGM

    • calendar_month Sabtu, 6 Des 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 956
    • 0Komentar

    PRESS RELEASE SABTU, 6 DESEMBER 2025 DPN PERADI YOGYAKARTA – Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) kembali menggelar Ujian Profesi Advokat (UPA) Gelombang 2 Tahun 2025 yang digelar serentak se-Indonesia pada Sabtu, 6 Desember 2025. Ujian tersebut salah satunya di Kota Yogyakarta, yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Hadir di […]

  • Bapenda Berau: Penjualan Miras Ilegal Tak Bisa Disetor ke PAD

    Bapenda Berau: Penjualan Miras Ilegal Tak Bisa Disetor ke PAD

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 260
    • 0Komentar

    BERAU – Peredaran minuman keras tanpa izin di Kabupaten Berau kembali disorot. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menegaskan, seluruh aktivitas penjualan miras ilegal tidak tercatat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk yang diduga terjadi di Hotel Palmy. Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah Ganie, menjelaskan bahwa lembaganya hanya dapat menarik pajak dari pelaku usaha yang memiliki legalitas […]

expand_less