Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Dana Pengembangan Pariwisata Berau Tidak Sesuai Harapan

Dana Pengembangan Pariwisata Berau Tidak Sesuai Harapan

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
  • visibility 1.232
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau, Syamsiah Nawir, menyampaikan kekecewaannya terkait alokasi dana untuk pengembangan sektor pariwisata di Berau yang jauh dari harapan.

Dalam keterangannya, Syamsiah mengungkapkan bahwa usulan dana sebesar Rp 60 miliar untuk pembangunan beberapa kawasan destinasi wisata yang diajukan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah dipangkas secara signifikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang).

“Kami mengajukan berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan potensi dan daya tarik wisata. Bahkan, ini juga merupakan amanat langsung dari Bupati untuk mengembangkan beberapa kawasan wisata unggulan,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Namun, dari usulan tersebut, hanya sekitar Rp 5 miliar yang disetujui. Pemangkasan ini menurutnya sangat tidak sesuai dengan komitmen menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Padahal, Bupati sudah memberikan disposisi untuk mendukung penuh usulan tersebut. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dari pihak Bapelitbang terkait alasan pemangkasan anggaran tersebut.

“Kami tidak tahu pasti apa alasan mereka. Padahal, usulan ini sudah dijanjikan akan dialihkan ke anggaran tahun 2025 setelah sebelumnya dipangkas pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2024. Namun, kenyataannya di 2025 pun dana yang diberikan masih jauh dari kebutuhan,” ungkapnya.

Syamsiah menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi, tetapi berharap ada solusi untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata yang dianggap strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Sektor pariwisata telah terbukti memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah. Kami hanya berharap alokasi anggaran ke depan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada,” tutupnya. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Inovasi TMD, Bapenda Berau Bidik Potensi Pajak Rp25 Miliar per Tahun

    Inovasi TMD, Bapenda Berau Bidik Potensi Pajak Rp25 Miliar per Tahun

    • calendar_month Jumat, 7 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 679
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Berau terus berinovasi dalam meningkatkan tata kelola pajak daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Transaksi Monitoring Device (TMD). Inovasi ini menjadi bagian dari proyek perubahan yang diusung Kepala Bapenda Berau, Djupiansyah. Djupiansyah menjelaskan, penerapan TMD bukan hanya langkah teknis, melainkan bentuk transformasi pelayanan publik menuju sistem yang […]

  • Delapan Aturan Baru SPBU di Berau: Mobil Maksimal 25 Liter, Hotline Pengaduan Wajib Tersedia

    Delapan Aturan Baru SPBU di Berau: Mobil Maksimal 25 Liter, Hotline Pengaduan Wajib Tersedia

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 79
    • 0Komentar

    BERAU — Pemerintah Kabupaten Berau bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan PT Pertamina Patra Niaga menetapkan sejumlah langkah untuk mengatasi persoalan kelangkaan sekaligus mendorong pemerataan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Berau. Ketetapan bersama tersebut berlaku bagi SPBU dan Pertashop di seluruh wilayah Kabupaten Berau. Salah satu poin yang menjadi perhatian […]

  • Cegah Lahan Pertanian Berubah Jadi Permukiman, Berau Sahkan Perda LP2B

    Cegah Lahan Pertanian Berubah Jadi Permukiman, Berau Sahkan Perda LP2B

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle admin
    • visibility 55
    • 0Komentar

    BERAU – Perlindungan masyarakat adat hingga upaya menahan laju alih fungsi lahan pertanian menjadi fokus dalam empat peraturan daerah baru yang disahkan Pemerintah Kabupaten Berau bersama DPRD Berau. Empat regulasi tersebut mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Berau, Rabu, 26 Agustus 2026. Salah satu aturan yang dinilai strategis adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau […]

  • Isu Pemangkasan Mencuat, Berau Tegaskan Gaji ke-13 Sudah Dianggarkan

    Isu Pemangkasan Mencuat, Berau Tegaskan Gaji ke-13 Sudah Dianggarkan

    • calendar_month Senin, 20 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 356
    • 0Komentar

    Berau — Pemerintah Kabupaten Berau memastikan alokasi anggaran untuk gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) telah disiapkan dalam struktur APBD. Namun, realisasi pencairannya masih menunggu kebijakan final dari pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, mengatakan gaji ke-13 merupakan komponen rutin yang telah diperhitungkan setiap tahun, terutama untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak ASN. “Anggarannya sudah […]

  • KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI  Dukung Penguatan Ekosistem Media Siber Nasional dan HPN 2026 di Banten

    KH. Ma’ruf Amin Resmi Pimpin Dewan Penasehat SMSI Dukung Penguatan Ekosistem Media Siber Nasional dan HPN 2026 di Banten

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.098
    • 0Komentar

    Jakarta — Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, KH. Ma’ruf Amin, resmi menjadi Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). Keputusan tersebut disampaikan dalam momen silaturahmi Pengurus Pusat SMSI ke kediaman beliau di Jakarta, Selasa, 4 November 2025, yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, […]

  • DPRD Kaltara Serahkan 21 Rekomendasi LKPJ, Infrastruktur Perbatasan Jadi Prioritas

    DPRD Kaltara Serahkan 21 Rekomendasi LKPJ, Infrastruktur Perbatasan Jadi Prioritas

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 339
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan kembali menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III di Tanjung Selor, DPRD Kalimantan Utara menyerahkan 21 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dengan sorotan utama tertuju pada wilayah tapal batas dan daerah terpencil. Ketua DPRD […]

expand_less