Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Dana Pengembangan Pariwisata Berau Tidak Sesuai Harapan

Dana Pengembangan Pariwisata Berau Tidak Sesuai Harapan

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
  • visibility 966
  • print Cetak

TANJUNG REDEB– Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau, Syamsiah Nawir, menyampaikan kekecewaannya terkait alokasi dana untuk pengembangan sektor pariwisata di Berau yang jauh dari harapan.

Dalam keterangannya, Syamsiah mengungkapkan bahwa usulan dana sebesar Rp 60 miliar untuk pembangunan beberapa kawasan destinasi wisata yang diajukan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) telah dipangkas secara signifikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang).

“Kami mengajukan berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan potensi dan daya tarik wisata. Bahkan, ini juga merupakan amanat langsung dari Bupati untuk mengembangkan beberapa kawasan wisata unggulan,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Namun, dari usulan tersebut, hanya sekitar Rp 5 miliar yang disetujui. Pemangkasan ini menurutnya sangat tidak sesuai dengan komitmen menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Padahal, Bupati sudah memberikan disposisi untuk mendukung penuh usulan tersebut. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi dari pihak Bapelitbang terkait alasan pemangkasan anggaran tersebut.

“Kami tidak tahu pasti apa alasan mereka. Padahal, usulan ini sudah dijanjikan akan dialihkan ke anggaran tahun 2025 setelah sebelumnya dipangkas pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2024. Namun, kenyataannya di 2025 pun dana yang diberikan masih jauh dari kebutuhan,” ungkapnya.

Syamsiah menambahkan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi, tetapi berharap ada solusi untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata yang dianggap strategis dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Sektor pariwisata telah terbukti memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah. Kami hanya berharap alokasi anggaran ke depan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada,” tutupnya. (Marta)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Relokasi Tanpa Disiplin Masyarakat, Sampah Jadi Sorotan Tanjung redeb

    Relokasi Tanpa Disiplin Masyarakat, Sampah Jadi Sorotan Tanjung redeb

    • calendar_month Kamis, 19 Feb 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 948
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Jalan Padat Karya, Kelurahan Gunung Panjang, memang sudah dipindahkan. Namun jejaknya belum sepenuhnya hilang. Di lokasi lama, sampah masih tampak menggunung. Sebagian bahkan tercecer di tengah jalan, terlindas kendaraan yang melintas, menyisakan bau menyengat dan pemandangan yang tak sedap. Pada Ahad pagi, 15 Februari 2026, beberapa warga […]

  • Pemkab Berau Dorong Sinergi Perbankan untuk Bantu Modal UMKM

    Pemkab Berau Dorong Sinergi Perbankan untuk Bantu Modal UMKM

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 495
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Bupati Berau, Sri Juniarsih, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, Muhammad Said secara resmi membuka kegiatan Business Matching Pembiayaan serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM (BIMA ETAM) Seri ke-5 pada Kamis (24/7/2025). Dalam sambutan yang dibacakan Sekda Berau, Bupati Sri Juniarsih menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, yang menjadi salah satu langkah strategis dalam […]

  • Soal Peredaran Miras, Eva Yunita Minta OPD Teknis Maksimalkan Penindakan

    Soal Peredaran Miras, Eva Yunita Minta OPD Teknis Maksimalkan Penindakan

    • calendar_month Senin, 18 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 271
    • 0Komentar

    BERAU – Larangan peredaran minuman keras di Kabupaten Berau sejatinya sudah diikat aturan tegas melalui Peraturan Daerah. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Berau, Eva Yunita, menegaskan bahwa problem utama saat ini bukan lagi pada ketiadaan regulasi, melainkan pada pelaksanaan di lapangan. Eva menjelaskan, Perda yang mengatur pelarangan peredaran miras di Bumi Batiwakkal […]

  • Dorong Reforma Agraria, Pemkab Berau Siapkan ASN Profesional di Bidang Pertanahan

    Dorong Reforma Agraria, Pemkab Berau Siapkan ASN Profesional di Bidang Pertanahan

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 637
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) di bidang pertanahan, Pemerintah Kabupaten Berau melalui BKPSDM bekerja sama dengan Pusat Pengembangan SDM ATR/BPN Bogor menggelar pelatihan khusus. Acara yang berlangsung di Ruang Sangalaki pada Rabu, 2 Oktober 2024, ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Setda Berau, Hendratno. Hendratno menyampaikan apresiasi kepada […]

  • DPRD Kaltara Serahkan 21 Rekomendasi LKPJ, Infrastruktur Perbatasan Jadi Prioritas

    DPRD Kaltara Serahkan 21 Rekomendasi LKPJ, Infrastruktur Perbatasan Jadi Prioritas

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 304
    • 0Komentar

    TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan kembali menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III di Tanjung Selor, DPRD Kalimantan Utara menyerahkan 21 rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025, dengan sorotan utama tertuju pada wilayah tapal batas dan daerah terpencil. Ketua DPRD […]

  • DPRD Berau Soroti Kinerja BUMD Usai Penurunan APBD 2026

    DPRD Berau Soroti Kinerja BUMD Usai Penurunan APBD 2026

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 164
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 mengalami perubahan signifikan. Untuk pertama kalinya, APBD tahun depan menunjukkan penurunan tajam, yang disebabkan oleh pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat. Penurunan ini tentu saja berdampak pada berbagai sektor, termasuk pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menanggapi […]

expand_less