Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemeritahan » Kerja 3 Hari di Kantor, ASN Bakal Santai atau Makin Produktif?

Kerja 3 Hari di Kantor, ASN Bakal Santai atau Makin Produktif?

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
  • visibility 1.368
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Rencana aturan terbaru jam kerja ASN yakni tiga hari work from office (WFO) dan dua hari work from anywhere (WFA), belum sampai ke Kabupaten Berau. Dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Sekda Berau Muhammad Said menyebut jika sampai sekarang belum menerima surat maupun juknis terkait hal itu.

“Kita belum menerima surat apapun tentang aturan itu. Tapi kalau memang diberlakukan, kita ikuti saja sesuai juknis,” ujar Sekda Berau Muhammad Said.

Dijelaskannya, untuk penerapan sistem kerja aktif, jika sesuai aturan maka hal itu tidak akan mungkin bisa diterapkan ke semua instansi atau OPD, terlebih untuk instansi di sektor pelayanan.

“Kalau untuk instansi pelayanan tentunya susah menerapkan aturan itu. Jadi nanti kita menyesuaikan saja bagaimana, karena untuk pelayanan masyarakat juga harus intens diberikan, tidak bisa dikerjakan dari luar kantor,” tambahnya.

Merujuk pada aturan yang ada, tidak semua ASN bisa menikmati fleksibilitas kerja seperti

Work From Anywhere (WFA), karena jam kerja ASN bergantung pada kebijakan masing-masing instansi. Nyatanya kebijakan jam kerja ini tidak berlaku secara menyeluruh.

Apalagi masih banyak pekerjaan ASN yang mengharuskan kehadiran fisik terutama di bidang pelayanan publik. Kebijakan jam kerja ASN ini telah diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja ASN.

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa fleksibilitas kerja ASN bisa dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan publik yang optimal. ASN yang bertugas dalam bidang pelayanan langsung terhadap masyarakat, seperti tenaga kesehatan, kepolisian, dan petugas administrasi, tetap diwajibkan bekerja di kantor atau WFO.

Sementara itu, fleksibilitas kerja kerja lebih diberikan bagi ASN yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti pekerjaan administratif yang bisa dilakukan via daring. (*)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diskominfo Berau Dorong Percepatan Migrasi TV Digital

    Diskominfo Berau Dorong Percepatan Migrasi TV Digital

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 479
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Migrasi siaran televisi dari analog ke digital kini resmi diberlakukan secara nasional. Namun di Kabupaten Berau, proses transisi menuju siaran digital masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada kesiapan perangkat dan pemahaman masyarakat di kampung-kampung. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi, menjelaskan bahwa layanan TV analog sudah sepenuhnya dihentikan sesuai […]

  • Embung Belum Optimal, Warga Maratua Tetap Bergantung pada Air Hujan

    Embung Belum Optimal, Warga Maratua Tetap Bergantung pada Air Hujan

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.809
    • 0Komentar

    MARATUA — Upaya penyediaan akses air bersih melalui pembangunan embung berbasis program Corporate Social Responsibility (CSR) di Pulau Maratua rupanya belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat sepenuhnya. ‎Di Kampung Teluk Alulu dan Bohe Silian, warga masih harus mengandalkan air hujan sebagai sumber konsumsi utama dalam kehidupan sehari-hari. ‎Camat Maratua, Ariyanto, mengatakan bahwa fasilitas embung yang dibangun […]

  • DPRD Berau Beri Tenggat hingga 15 Juni untuk Tindak Lanjut Polemik BPHTB

    DPRD Berau Beri Tenggat hingga 15 Juni untuk Tindak Lanjut Polemik BPHTB

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 135
    • 0Komentar

    BERAU – Polemik penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Berau yang digelar pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, sejumlah warga menyampaikan keberatan terkait mekanisme penetapan BPHTB yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghasilkan nilai pajak yang lebih tinggi dari perkiraan. […]

  • Generasi Muda Enggan Bertani, Produksi Pangan Berau Belum Mandiri

    Generasi Muda Enggan Bertani, Produksi Pangan Berau Belum Mandiri

    • calendar_month Selasa, 5 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 241
    • 0Komentar

    BERAU — Minimnya minat masyarakat untuk bertani menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi sektor pertanian di Kabupaten Berau. Kondisi ini berdampak pada produksi pangan daerah yang belum mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Berau, Basri, mengatakan karakteristik petani di Berau berbeda dengan daerah lain seperti Pulau Jawa dan […]

  • Diskominfo Berau Dorong Website Kampung Aktif, Transparansi & Layanan Publik Masuk Era Baru Digital

    Diskominfo Berau Dorong Website Kampung Aktif, Transparansi & Layanan Publik Masuk Era Baru Digital

    • calendar_month Minggu, 26 Okt 2025
    • account_circle admin
    • visibility 414
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Di era ketika informasi bergerak lebih cepat dari kendaraan apa pun di jalan raya, kampung-kampung di Berau kini ikut melaju dalam arus digitalisasi. Tidak lagi hanya dikenal lewat cerita mulut ke mulut, setiap kampung kini memiliki rumah informasi baru: website resmi. Dari Tanjung Redeb hingga kampung-kampung jauh di pedalaman, semua tersambung dalam […]

  • Imbauan Kendaraan Berat Hindari Jembatan Bujangga Pascatabrakan

    Imbauan Kendaraan Berat Hindari Jembatan Bujangga Pascatabrakan

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi Beraunews
    • visibility 589
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Usai adanya insiden kapal menabrak siring Jembatan Bujangga beberapa waktu lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Berau mengambil langkah cepat. Spanduk imbauan bagi kendaraan yang melintas dipasang sebagai warning bagi pengendara. “Betul kami yang memasang imbauan itu. Karena adanya kekhawatiran masyarakat akan runtuhnya kembali jembatan bujangga. Kita juga tidak bisa membiarkan kondisi jembatan yang […]

expand_less