Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemeritahan » Kerja 3 Hari di Kantor, ASN Bakal Santai atau Makin Produktif?

Kerja 3 Hari di Kantor, ASN Bakal Santai atau Makin Produktif?

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
  • visibility 1.298
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Rencana aturan terbaru jam kerja ASN yakni tiga hari work from office (WFO) dan dua hari work from anywhere (WFA), belum sampai ke Kabupaten Berau. Dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Sekda Berau Muhammad Said menyebut jika sampai sekarang belum menerima surat maupun juknis terkait hal itu.

“Kita belum menerima surat apapun tentang aturan itu. Tapi kalau memang diberlakukan, kita ikuti saja sesuai juknis,” ujar Sekda Berau Muhammad Said.

Dijelaskannya, untuk penerapan sistem kerja aktif, jika sesuai aturan maka hal itu tidak akan mungkin bisa diterapkan ke semua instansi atau OPD, terlebih untuk instansi di sektor pelayanan.

“Kalau untuk instansi pelayanan tentunya susah menerapkan aturan itu. Jadi nanti kita menyesuaikan saja bagaimana, karena untuk pelayanan masyarakat juga harus intens diberikan, tidak bisa dikerjakan dari luar kantor,” tambahnya.

Merujuk pada aturan yang ada, tidak semua ASN bisa menikmati fleksibilitas kerja seperti

Work From Anywhere (WFA), karena jam kerja ASN bergantung pada kebijakan masing-masing instansi. Nyatanya kebijakan jam kerja ini tidak berlaku secara menyeluruh.

Apalagi masih banyak pekerjaan ASN yang mengharuskan kehadiran fisik terutama di bidang pelayanan publik. Kebijakan jam kerja ASN ini telah diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja ASN.

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa fleksibilitas kerja ASN bisa dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan publik yang optimal. ASN yang bertugas dalam bidang pelayanan langsung terhadap masyarakat, seperti tenaga kesehatan, kepolisian, dan petugas administrasi, tetap diwajibkan bekerja di kantor atau WFO.

Sementara itu, fleksibilitas kerja kerja lebih diberikan bagi ASN yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti pekerjaan administratif yang bisa dilakukan via daring. (*)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • ‎Festival Kuliner Lokal Berau: Menggali Kearifan Rasa, Menguatkan Ketahanan Pangan

    ‎Festival Kuliner Lokal Berau: Menggali Kearifan Rasa, Menguatkan Ketahanan Pangan

    • calendar_month Kamis, 6 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.106
    • 0Komentar

    ‎TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau mencoba menegaskan satu hal kemandirian pangan tak harus bergantung pada beras dan tepung.Melalui Festival Kuliner Pangan Lokal yang digelar Dinas Pangan Berau dalam rangka Hari Pangan Sedunia 2025. ‎Kimi masyarakat diajak kembali menoleh ke dapur tradisional ke sumber karbohidrat yang selama ini terpinggirkan seperti umbi-umbian, jagung, dan pisang. ‎“Festival […]

  • Rudy Mas’ud: Jangan Cuma Handphone yang Di-charge, Keluarga Juga Wajib Di-charge

    Rudy Mas’ud: Jangan Cuma Handphone yang Di-charge, Keluarga Juga Wajib Di-charge

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Berau – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Ketua TP PKK Kalimantan Timur Sarifah Suraidah Harum menghadiri puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Ballroom Hotel SM Tower, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kamis, 23 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Rudy Mas’ud dan Sarifah Suraidah Harum dikukuhkan sebagai Ayah dan Bunda […]

  • Persetujuan Ranperda APBD 2025 Jadi Langkah Kaltim Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

    Persetujuan Ranperda APBD 2025 Jadi Langkah Kaltim Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 61
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan itu ditetapkan […]

  • ‎Fermentasi Jadi Kunci, Petani Kakao Berau Didampingi Tingkatkan Mutu

    ‎Fermentasi Jadi Kunci, Petani Kakao Berau Didampingi Tingkatkan Mutu

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 898
    • 0Komentar

    ‎TANJUNG REDEB – Pendampingan bagi petani kakao perlu diperhatingan agar mampu menghasilkan biji berkualitas ekspor. Salah satu fokus utamanya adalah mendorong petani melakukan fermentasi secara mandiri. ‎Sekarang masih banyak petani yang memilih menjual biji basah karena dianggap cepat dapat uang. Padahal harga biji fermentasi bisa jauh lebih tinggi. ‎Untuk itu, Kepala Dinas Perkebunan Lita Handini […]

  • Pembangunan Infrastruktur di Gunung Tabur Jadi Bukti Perhatian Pemkab Berau

    Pembangunan Infrastruktur di Gunung Tabur Jadi Bukti Perhatian Pemkab Berau

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 896
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Di bawah kepemimpinan Bupati Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati Gamalis, pembangunan di Kabupaten Berau terus menunjukkan kemajuan yang signifikan, khususnya di Kecamatan Gunung Tabur. Salah satu bukti nyata dari kesuksesan pembangunan ini adalah realisasi proyek-proyek besar yang kini tengah dijalankan di berbagai sektor. Keberhasilan pembangunan ini menunjukkan adanya pemerataan yang memberikan […]

  • Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, DPRD Berau Dorong Peran Keluarga dan Lembaga Pendidikan

    Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat, DPRD Berau Dorong Peran Keluarga dan Lembaga Pendidikan

    • calendar_month Kamis, 12 Mar 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 295
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Lonjakan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Berau mulai memantik perhatian serius dari kalangan legislatif. Fenomena ini dinilai sebagai tanda bahaya yang tidak boleh diabaikan, mengingat anak-anak masih menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban di lingkungan tempat mereka tumbuh. Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, menilai meningkatnya kasus tersebut tidak […]

expand_less