Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pemeritahan » Kerja 3 Hari di Kantor, ASN Bakal Santai atau Makin Produktif?

Kerja 3 Hari di Kantor, ASN Bakal Santai atau Makin Produktif?

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 15 Feb 2025
  • visibility 1.279
  • print Cetak

TANJUNG REDEB – Rencana aturan terbaru jam kerja ASN yakni tiga hari work from office (WFO) dan dua hari work from anywhere (WFA), belum sampai ke Kabupaten Berau. Dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Sekda Berau Muhammad Said menyebut jika sampai sekarang belum menerima surat maupun juknis terkait hal itu.

“Kita belum menerima surat apapun tentang aturan itu. Tapi kalau memang diberlakukan, kita ikuti saja sesuai juknis,” ujar Sekda Berau Muhammad Said.

Dijelaskannya, untuk penerapan sistem kerja aktif, jika sesuai aturan maka hal itu tidak akan mungkin bisa diterapkan ke semua instansi atau OPD, terlebih untuk instansi di sektor pelayanan.

“Kalau untuk instansi pelayanan tentunya susah menerapkan aturan itu. Jadi nanti kita menyesuaikan saja bagaimana, karena untuk pelayanan masyarakat juga harus intens diberikan, tidak bisa dikerjakan dari luar kantor,” tambahnya.

Merujuk pada aturan yang ada, tidak semua ASN bisa menikmati fleksibilitas kerja seperti

Work From Anywhere (WFA), karena jam kerja ASN bergantung pada kebijakan masing-masing instansi. Nyatanya kebijakan jam kerja ini tidak berlaku secara menyeluruh.

Apalagi masih banyak pekerjaan ASN yang mengharuskan kehadiran fisik terutama di bidang pelayanan publik. Kebijakan jam kerja ASN ini telah diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja ASN.

Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa fleksibilitas kerja ASN bisa dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip pelayanan publik yang optimal. ASN yang bertugas dalam bidang pelayanan langsung terhadap masyarakat, seperti tenaga kesehatan, kepolisian, dan petugas administrasi, tetap diwajibkan bekerja di kantor atau WFO.

Sementara itu, fleksibilitas kerja kerja lebih diberikan bagi ASN yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti pekerjaan administratif yang bisa dilakukan via daring. (*)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sistem Coretax Disorot, Purbaya Yudhi Sadewa Janji Hapus Ketergantungan Joki Pajak

    Sistem Coretax Disorot, Purbaya Yudhi Sadewa Janji Hapus Ketergantungan Joki Pajak

    • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 325
    • 0Komentar

    Jakarta – Fenomena “joki pajak” mencuat di tengah keluhan wajib pajak soal rumitnya sistem digital Coretax. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sistem perpajakan digital Coretax masih memiliki sejumlah kelemahan, yang memicu munculnya fenomena penggunaan jasa “joki” dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang dilansir pada Kompas.com. Isu ini mencuat seiring banyaknya keluhan wajib pajak […]

  • Anak Bantu Orang Tua Jualan di Jalan, Masalah atau Pembelajaran? Ini Kata DPPKBP3A Berau

    Anak Bantu Orang Tua Jualan di Jalan, Masalah atau Pembelajaran? Ini Kata DPPKBP3A Berau

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 461
    • 0Komentar

    BERAU — Fenomena anak-anak yang berjualan di jalanan di Kabupaten Berau belakangan menjadi sorotan masyarakat. Sebagian pihak menilai kondisi tersebut mengganggu ketertiban dan dikhawatirkan mengurangi hak anak yang seharusnya masih menikmati masa bermain serta pendidikan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Rabiatul Islamiah, mengatakan masyarakat perlu memahami terlebih […]

  • Berantas Mafia Pupuk, Ribuan Izin Distributor Dicabut

    Berantas Mafia Pupuk, Ribuan Izin Distributor Dicabut

    • calendar_month Selasa, 26 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 171
    • 0Komentar

    Jakarta-Pemerintah terus memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi demi melindungi petani dari praktik mafia pangan yang selama ini dinilai merugikan sektor pertanian nasional. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mulai melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses petani. Sebagai langkah tegas, […]

  • Perjuangkan Kenaikan Insentif Guru PAUD Sejak Awal Diberi Amanah Jadi Kepala Daerah

    Perjuangkan Kenaikan Insentif Guru PAUD Sejak Awal Diberi Amanah Jadi Kepala Daerah

    • calendar_month Rabu, 20 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 717
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Memiliki background sebagai lulusan pendidikan, Sri Juniarsih paham betul bagaimana para tenaga pendidik menjalankan tugasnya. Sehingga, kesejahteraan pendidik pun menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkan. Sejak menjabat pada masa pandemi COVID-19, peningkatan insentif khususnya guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah masuk dalam misi meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sejahtera, dan berbudi luhur. […]

  • Gempa Magnitudo 6,3 Guncang Pohuwato Dini Hari, Getaran Terasa Hingga Berau

    Gempa Magnitudo 6,3 Guncang Pohuwato Dini Hari, Getaran Terasa Hingga Berau

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle admin
    • visibility 508
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada Kamis dini hari (24/7/2025), pukul 03.50 WIB. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di darat, tepatnya 8 kilometer tenggara Pohuwato. Guncangan yang terjadi dirasakan cukup kuat dan berlangsung selama beberapa detik. Warga yang […]

  • Serangan Buaya Kian Meresahkan, DPRD Berau Desak Pemerintah Segera Bangun Penangkaran

    Serangan Buaya Kian Meresahkan, DPRD Berau Desak Pemerintah Segera Bangun Penangkaran

    • calendar_month Minggu, 15 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 610
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Konflik antara manusia dan buaya di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. DPRD Berau meminta pemerintah daerah segera merealisasikan rencana pembangunan penangkaran buaya sebagai langkah penanganan jangka panjang. Anggota DPRD Berau, Sakirman, mengatakan desakan tersebut muncul setelah insiden serangan buaya yang hampir merenggut nyawa seorang warga di Karang Mulyo, Kecamatan Tanjung Redeb. Peristiwa […]

expand_less