‎TANJUNG REDEB – Berau menetapkan perlindungan kawasan pesisir sebagai salah satu prioritas pembangunan 2025. Program ini diarahkan bukan hanya untuk menyelamatkan ekosistem pesisir, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata dan perikanan.

‎Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, menyebut empat pulau wisata, yakni Derawan, Maratua, Sambit, dan Balikukup, mengalami abrasi signifikan yang sudah mulai mengancam aktivitas usaha warga dan akses wisatawan.

‎“Jika garis pantai terus mundur, bukan hanya lingkungan yang terdampak. Lapangan usaha masyarakat, homestay, spot diving, dan wilayah perikanan ikut terancam,” ujarnya.

‎Menurut Hendra, pembangunan pengaman pantai harus dipahami sebagai investasi untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir. Ia menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh hanya mengejar pembangunan fisik.

‎“Jangan sampai kita membangun pengaman pantai tetapi justru menutup peluang masyarakat untuk tetap bekerja dan berusaha. Pembangunan ini harus menguatkan ekonomi, bukan melemahkannya,” jelasnya.

‎DPUPR memastikan penerapan desain konstruksi mengikuti hasil kajian lingkungan dan ekonomi yang sedang berlangsung.

‎Hal itu sekaligus menjadi pembelajaran dari pengalaman sebelumnya ketika proyek pengaman pantai di Derawan dihentikan karena berpotensi mengganggu habitat penyu serta aktivitas pariwisata.

‎“Kami tidak lagi ingin bekerja terburu-buru. Semua harus terukur, semua keputusan harus berdasarkan data dan hasil kajian,” tegasnya.

‎Ia mengatakan Pemerintah sudah punya izin lengkap, tapi bukan berarti langkah boleh serampangan. Kami akan tetap mengontrol pengerjaan agar tidak mengganggu area bertelur penyu.

‎Untuk menjamin pendekatan konservasi berjalan seimbang dengan kepentingan ekonomi, DPUPR juga menggandeng World Wildlife Fund (WWF) sebagai mitra teknis dalam verifikasi zonasi dan desain.

‎“WWF akan memastikan konstruksi yang dibangun benar-benar ramah terhadap kehidupan biota laut. Jadi bukan hanya kuat secara teknis, tetapi juga aman bagi ekosistem,” ucapnya.

‎Pada 2024, proses kajian pembangunan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara pengerjaan fisik direncanakan dimulai pada 2025 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 10–15 miliar.

‎Hendra berharap masyarakat memahami bahwa pembangunan ini merupakan langkah penting bagi masa depan pariwisata Berau.

‎“Pantai adalah aset terbesar masyarakat dan pariwisata. Menjaganya berarti menjaga pendapatan masyarakat, menjaga lapangan kerja, dan memastikan aktivitas wisata tidak berhenti,” tutupnya. (Adv/Akm).