Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pemerintah Siap Blokir Akun Anak di Bawah Umur, Diskominfo Berau Ungkap Tantangan di Lapangan

Pemerintah Siap Blokir Akun Anak di Bawah Umur, Diskominfo Berau Ungkap Tantangan di Lapangan

  • account_circle admin
  • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
  • visibility 334
  • print Cetak

TANJUNG REDEB — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Berau menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pemblokiran akun digital bagi pengguna di bawah umur. Meski demikian, pelaksanaannya di daerah dinilai memiliki sejumlah tantangan.

Kepala Diskominfo Berau, Didi Rahmadi, mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat setelah regulasi terkait kebijakan tersebut beredar dan direncanakan mulai berlaku pada 28 Maret 2026.

Menurutnya, salah satu kendala yang berpotensi muncul adalah penggunaan perangkat oleh anak-anak yang sering memanfaatkan nomor telepon milik orang tua. Kondisi ini membuat identifikasi usia pengguna menjadi tidak mudah karena akun yang dibuat tercatat atas nama orang dewasa.

“Di lapangan rata-rata anak-anak pelajar menggunakan handphone milik orang tua. Akun yang dibuat menggunakan nomor tersebut otomatis terdeteksi sebagai pengguna berusia di atas 18 tahun,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Diskominfo Berau berencana menjalin kerja sama lintas sektor. Instansi yang akan dilibatkan antara lain Dinas Pendidikan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Kerja sama ini diharapkan dapat membantu mendeteksi akun yang secara administratif terdaftar atas nama orang tua tetapi digunakan oleh anak-anak.

Namun demikian, Didi menegaskan bahwa pengawasan utama tetap berada di lingkungan keluarga. Peran orang tua dinilai sangat penting dalam mengontrol penggunaan teknologi oleh anak, khususnya pada usia sekolah.

“Pengawasan orang tua tetap menjadi kunci. Kami berharap anak-anak bisa memanfaatkan teknologi secara bijak dan tetap fokus pada kegiatan belajar,” katanya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus mengikuti perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat sekaligus menyiapkan langkah koordinasi agar implementasinya di daerah dapat berjalan efektif. (Tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Beri Perhatian Khusus Stunting Berau, Sri Juniarsih Aktif Ajak Masyarakat ke Posyandu 

    Beri Perhatian Khusus Stunting Berau, Sri Juniarsih Aktif Ajak Masyarakat ke Posyandu 

    • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.038
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Stunting menjadi salah satu masalah yang terus menjadi perhatian, mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten. Untuk Kabupaten Berau sendiri, angka stunting yang masih cukup tinggi juga menjadi fokus utama. Di masa kepemimpinan Sri Juniarsih, kasus stunting menjadi keseriusan yang terus diupayakan agar angkanya bisa turun. Bahkan, di setiap kesempatan saat melakukan kunjungan baik […]

  • Berau Antisipasi Kekurangan Guru Jelang Kebijakan Penghapusan Non-ASN di Sekolah Negeri

    Berau Antisipasi Kekurangan Guru Jelang Kebijakan Penghapusan Non-ASN di Sekolah Negeri

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 257
    • 0Komentar

    BERAU – Rencana pelarangan guru non-ASN mengajar di sekolah negeri mulai 2027 menjadi perhatian pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperbesar persoalan kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Sekretaris Daerah Berau, M Said, mengatakan pemerintah daerah akan mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, ia mengakui kebijakan itu membawa tantangan tersendiri bagi […]

  • DPRD Berau Beri Tenggat hingga 15 Juni untuk Tindak Lanjut Polemik BPHTB

    DPRD Berau Beri Tenggat hingga 15 Juni untuk Tindak Lanjut Polemik BPHTB

    • calendar_month Rabu, 10 Jun 2026
    • account_circle admin
    • visibility 154
    • 0Komentar

    BERAU – Polemik penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Berau yang digelar pada Senin, 8 Juni 2026. Dalam rapat tersebut, sejumlah warga menyampaikan keberatan terkait mekanisme penetapan BPHTB yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghasilkan nilai pajak yang lebih tinggi dari perkiraan. […]

  • Fiskal Terbatas, Sri Juniarsih Bawa Kebutuhan Pembangunan Berau ke Wamendagri

    Fiskal Terbatas, Sri Juniarsih Bawa Kebutuhan Pembangunan Berau ke Wamendagri

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA — Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menemui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Jakarta, Senin, 21 September 2026. Pertemuan itu membahas kebutuhan pembangunan Berau di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Dalam audiensi yang berlangsung di kediaman Wamendagri tersebut, Sri Juniarsih memaparkan sejumlah potensi ekonomi Berau sekaligus tantangan pemerintah daerah dalam mengembangkannya. Berau memiliki […]

  • ‎RLH Jadi Harapan Baru, Langkah Atasi Kemiskinan dari Akar Permasalahan

    ‎RLH Jadi Harapan Baru, Langkah Atasi Kemiskinan dari Akar Permasalahan

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 770
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Tinggal di rumah yang layak masih jadi mimpi bagi banyak warga Berau. Data terbaru mencatat lebih dari 4.200 keluarga masih menunggu giliran mendapatkan bantuan rumah layak huni dari pemerintah. ‎Sayangnya, kuota pembangunan rumah tahun ini justru mengalami penurunan. Kalau tahun lalu pemerintah berhasil membangun 345 unit rumah, tahun ini hanya 45 unit […]

  • Diskusi Nasional SMSI akan Mengupas Tuntas Media Baru dan UU ITE

    Diskusi Nasional SMSI akan Mengupas Tuntas Media Baru dan UU ITE

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 2.542
    • 0Komentar

    JAKARTA— Diskusi Nasional yang digelar Selasa (28/10), akan mengupas tuntas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kehadiran media baru, seperti Podcast, dan Youtube. “Di sini para pemain media baru akan mendapat pemahaman lengkap bagaimana menghadapi ancaman hukuman yang tercantum dalam UU ITE yang baru, yakni No.1 Tahun 2024,” kata Ketua Umum Serikat Media […]

expand_less