Berau — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terus memperkuat agenda pembangunan kota berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi banjir di masa mendatang. Pertumbuhan kawasan permukiman dan ekonomi yang berlangsung cepat memerlukan penguatan infrastruktur dasar agar keseimbangan tata ruang tetap terjaga.

‎Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Berau, Hendra Pranata, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam dan telah mengarahkan pembangunan untuk tidak hanya berorientasi pada percepatan ekonomi, tetapi juga mitigasi lingkungan.

‎“Pembangunan tetap berjalan, tetapi yang paling penting adalah perlindungan infrastruktur dasar dan ruang hijau. Kalau kota terus berkembang dan area resapan hilang, potensi banjir pasti meningkat. Karena itu, pemerintah memperbaiki drainase sekaligus mengatur ruang,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

‎Penanganan banjir dilakukan dengan pendekatan teknis bertahap, menyesuaikan perkembangan wilayah. Pemerintah juga mengandalkan pemetaan kawasan berisiko agar program pembangunan berjalan lebih tepat sasaran.

‎“Drainase tidak bisa selesai dalam 2–3 tahun. Saat satu titik selesai, kawasan baru berkembang lagi, sehingga perlu penyesuaian strategi. Pemerintah menyusun tahapan agar masyarakat merasakan hasilnya secara merata,” jelasnya.

‎Hasil penanganan bertahap telah terlihat di beberapa wilayah, seperti Kedaung dan Pulau Semama, yang kini jauh lebih aman dari genangan setiap hujan.

‎Tahun ini kami mengarahkan pembangunan drainase secara simultan di sejumlah titik prioritas, Albina, BI, Durian, Jalur tembus ke Maritam. Disusul penanganan lanjutan di Diponegoro, Sebagian Gunung Tabur.

‎Kawasan Cuk Nyadin ditetapkan sebagai pekerjaan jangka panjang karena karakter salurannya merupakan bekas aliran sungai yang memerlukan penanganan berskala besar dan anggaran signifikan.

‎Meski menghadapi penurunan alokasi anggaran, pembangunan tetap berjalan dengan mengedepankan efektivitas pembiayaan dan skala prioritas.

‎“Selama bisa kita kerjakan, kita kerjakan maksimal. Meski anggaran menurun, normalisasi tetap berjalan sesuai kemampuan pembiayaan,” tegas Hendra.

‎Hendra mengajak masyarakat untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan, terutama menjaga area resapan dan tidak membangun di atas saluran air.

‎Upaya kolaboratif ini diharapkan menciptakan tata kota yang lebih aman, modern, dan tangguh terhadap perubahan lingkungan.

‎“Semua pembangunan diarahkan agar masyarakat merasakan manfaatnya. Pemerintah hadir untuk memastikan Berau berkembang tanpa mengorbankan keselamatan dan kenyamanan warga,” tutup Hendra. (Adv/Akm).

‎