Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Advertorial Berau » Revitalisasi Tepian Teratai Sudah Capai 50 Persen

Revitalisasi Tepian Teratai Sudah Capai 50 Persen

  • account_circle redaksi Beraunews
  • calendar_month Senin, 4 Nov 2024
  • visibility 1.371
  • print Cetak

Tanjung Redeb- Proyek pengerjaan revitalisasi Jalan Pulau Derawan atau Tepian Teratai telah berjalan 50 persen. Dikerjakan sejak 24 Juli 2024 lalu, sebagian lokasi yang telah dikerjakan bahkan sudah dapat dipergunakan PKL untuk kembali berjualan.

Dihubungi Senin (4/11/2024) siang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Revitalisasi Jalan dan Bangunan Pelengkap Kawasan Jalan Pulau Derawan DPUPR Berau, Charles menyebut jika saat ini tersisa 400 meter lagi yang dikebut pengerjaannya.

“Yang sudah selesai dikerjakan bisa ditempati berjualan kembali oleh PKL, dan itu tidak mengganggu hasil pengerjaan, karena hanya tinggal finishing saja,” ujarnya.

Dengan anggaran dari APBD sebesar Rp33,4 miliar, revitalisasi yang dikerjakan mencakup pembangunan drainase, street furniture, pedestrian, instalasi penerangan, vegetasi lanskap, mekanikal elektrikal, dan pengerjaan lantai. Pekerjaan ditargetkan berakhir pada 20 Desember 2024 atau selama 150 hari kalender.

Secara khusus, untuk pengerjaan jalur pedestarian akan dikerjakan pada dua sisi. Pada sisi kiri jalan, penataan pedestarian dilakukan sepanjang 700 meter. Sedangkan pada sisi kanan sepanjang 1.050 meter.

Sedangkan untuk batas pengerjaannya adalah hingga ujung pedestrian Jalan Pulau Derawan dan Jalan Pulau Sambit, persis sebelum jembatan anak sungai Segah. Di Tepian Teratai ini juga akan dibangun landmark, yang menjadi ciri khas sekaligus spot baru untuk berswafoto.

Sebelumnya, rencana revitalisasi Tepian Jalan Pulau Derawan akan dipercantik sama seperti Tepian Ahmad Yani, sehingga menjadi tempat wisata yang semakin menarik dan indah, serta jauh dari kesan kumuh.

Apalagi, kawasan tepian menjadi andalan bersantai bagi masyarakat di Kabupaten Berau. Dan juga menjadi potensi yang dapat dikelola untuk perputaran ekonomi, yang diharapkan akan semakin menguat seiring dengan pengembangan kawasan tersebut. (Amel)

  • Penulis: redaksi Beraunews

Rekomendasi Untuk Anda

  • Prabowo Ambil Alih Kendali Ekspor SDA, Sawit hingga Batu Bara Kini Wajib Lewat BUMN

    Prabowo Ambil Alih Kendali Ekspor SDA, Sawit hingga Batu Bara Kini Wajib Lewat BUMN

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 359
    • 0Komentar

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam. Kebijakan tersebut diumumkan langsung dalam rapat paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Melalui aturan baru itu, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal. […]

  • Penyesuaian PBB hingga BPHTB, Perda Pajak Berau Direvisi untuk Kepastian Hukum

    Penyesuaian PBB hingga BPHTB, Perda Pajak Berau Direvisi untuk Kepastian Hukum

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 821
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau dan DPRD Berau resmi mengetuk persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2026 dengan nilai total Rp 3,4 triliun. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung Minggu malam, 30 November 2025, sekaligus mengesahkan revisi atas Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penandatanganan nota kesepahaman […]

  • Petani Pesisir Berau Butuh Distribusi Pupuk yang Adil dan Transparan

    Petani Pesisir Berau Butuh Distribusi Pupuk yang Adil dan Transparan

    • calendar_month Jumat, 18 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 767
    • 0Komentar

    A-news.id, Tanjung Redeb – Ketersediaan pupuk subsidi masih menjadi persoalan bagi para petani di Berau, khususnya di wilayah pesisir yakni Biatan, Talisayan, Batu Putih hingga Biduk Biduk. “Masyarakat khususnya petani sering mengeluhkan distribusi pupuk yang tidak sesuai dengan pesanan, sehingga pasokan bagi petani di daerah pesisir juga masih kurang,” ujar salah satu anggota DPRD Berau, […]

  • Cari Solusi di Tengah Tekanan Anggaran, Bupati Berau Temui Wamenkes

    Cari Solusi di Tengah Tekanan Anggaran, Bupati Berau Temui Wamenkes

    • calendar_month Rabu, 16 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 75
    • 0Komentar

    JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Berau mendapat dukungan anggaran sebesar Rp150 miliar dari Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di daerah. Kepastian itu diperoleh setelah Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bertemu Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono di Jakarta, Rabu, 16 September 2026. Sri Juniarsih datang bersama Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad […]

  • Inflasi Tinggi, Kios Penyeimbang Jadi Harapan Baru di Pasar Sanggam

    Inflasi Tinggi, Kios Penyeimbang Jadi Harapan Baru di Pasar Sanggam

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.288
    • 0Komentar

    A-News.id, Tanjung Redeb – Isu inflasi menjadi perhatian utama Presiden Joko Widodo dan juga diharapkan tetap menjadi fokus di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Dalam upaya menjaga stabilitas harga bahan pokok, pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur berkolaborasi untuk menanggulangi masalah ini. Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, bersama Pjs Bupati Berau, Sufian Agus, meresmikan […]

  • Usulan Pertalite Berau 83.201 Kiloliter, BPH Migas Hanya Setujui 47.312 Kiloliter

    Usulan Pertalite Berau 83.201 Kiloliter, BPH Migas Hanya Setujui 47.312 Kiloliter

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 77
    • 0Komentar

    BERAU– Kuota Pertalite untuk Kabupaten Berau pada 2026 disebut jauh di bawah jumlah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Berau. Dari usulan sebesar 83.201 kiloliter, BPH Migas hanya menyetujui 47.312 kiloliter. Artinya, terdapat selisih 35.889 kiloliter antara jumlah yang diminta pemerintah daerah dan kuota yang disetujui. Persoalan tersebut mencuat dalam mediasi aksi Gerakan Masyarakat Sipil (GMS) Berau […]

expand_less