Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Sistem Coretax Disorot, Purbaya Yudhi Sadewa Janji Hapus Ketergantungan Joki Pajak

Sistem Coretax Disorot, Purbaya Yudhi Sadewa Janji Hapus Ketergantungan Joki Pajak

  • account_circle admin
  • calendar_month Sabtu, 11 Apr 2026
  • visibility 312
  • print Cetak

Jakarta – Fenomena “joki pajak” mencuat di tengah keluhan wajib pajak soal rumitnya sistem digital Coretax. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sistem perpajakan digital Coretax masih memiliki sejumlah kelemahan, yang memicu munculnya fenomena penggunaan jasa “joki” dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang dilansir pada Kompas.com.

Isu ini mencuat seiring banyaknya keluhan wajib pajak yang kesulitan menggunakan sistem tersebut, sehingga memilih menggunakan pihak ketiga untuk membantu proses pelaporan.

“Desainnya memang agak sulit dipakai orang biasa, sehingga muncul joki atau software interface yang menjembatani antara Coretax dengan orang-orang,” ujar Purbaya, dikutip dari Kompas.com, Senin (6/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam perspektif ekonomi, kemunculan joki merupakan konsekuensi dari adanya celah dalam sistem layanan. Ketika akses tidak sepenuhnya mudah, maka akan muncul pihak yang memanfaatkan peluang tersebut.

“Kalau dalam ekonomi, kalau ada kesempatan pasti ada yang masuk ke situ,” uangkapnya.

Menurutnya, salah satu akar persoalan terletak pada desain awal Coretax yang dinilai kurang ramah pengguna. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat kesulitan mengakses sistem secara mandiri, terutama bagi wajib pajak yang tidak terbiasa dengan layanan digital yang kompleks.

Di sisi lain, proses pengembangan dan implementasi yang berlangsung relatif cepat juga dinilai menjadi faktor belum matangnya sistem saat digunakan secara luas.

Akibatnya, muncul ruang bagi pihak ketiga baik dalam bentuk jasa joki maupun aplikasi tambahan untuk menjadi perantara.

“Baru tahu kurang dari sebulan bahwa ada ruang untuk orang masuk di tengah Coretax,” ungkapnya.

Ia menilai kondisi tersebut seolah menciptakan peluang bisnis baru di antara sistem dan pengguna, yang seharusnya tidak terjadi jika Coretax dirancang lebih sederhana dan intuitif.

Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pembenahan sistem akan segera dilakukan untuk menutup celah yang ada.

“Ke depan kita betulkan sehingga Coretax tidak perlu pakai joki lagi,” tegasnya.
Perbaikan akan difokuskan pada penyederhanaan desain agar lebih mudah digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik wajib pajak individu maupun pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat aspek keamanan dan integrasi sistem guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak ketiga.

Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi Coretax sebagai layanan perpajakan digital yang efisien, transparan, dan dapat diakses secara mandiri.

Dengan perbaikan yang dijanjikan, pemerintah menargetkan ke depan pelaporan pajak dapat dilakukan lebih mudah tanpa ketergantungan pada jasa perantara, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap transformasi digital di sektor perpajakan. (tnr)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Banjir Berulang di Kota, Dedy Okto Tekankan Penanganan Menyeluruh: Warga Tak Boleh Cemas Setiap Hujan Turun

    Banjir Berulang di Kota, Dedy Okto Tekankan Penanganan Menyeluruh: Warga Tak Boleh Cemas Setiap Hujan Turun

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 328
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Hujan deras yang beberapa kali mengguyur Kabupaten Berau kembali memicu banjir di sejumlah titik perkotaan. Warga yang tinggal di kawasan langganan genangan pun mengeluhkan kondisi tersebut, hingga akhirnya mendapat perhatian dari DPRD. Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menilai bahwa persoalan banjir ini mestinya sudah ditangani lebih serius oleh pemerintah daerah. Menurut Dedy, […]

  • Terhalang Regulasi Baru, DPRD Tetap Jalankan Pengawasan Penggunaan APBD

    Terhalang Regulasi Baru, DPRD Tetap Jalankan Pengawasan Penggunaan APBD

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 397
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb–  Meskipun terhalang adanya regulasi baru dalam hal keterbatasan kewenangan pengawasan, DPRD Berau tetap melakukan tugas dan kewajibannya, yakni mengawasi jalannya pelaksanaan penggunaan APBD. “DPRD memiliki tiga fungsi utama, salah satunya adalah fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pelaksanaan anggaran daerah. Jadi pelaksanaan APBD tetap menjadi bagian dari pengawasan DPRD. Kita memiliki hak untuk […]

  • Megahnya Balai Adat Palencau Apui, Simbol Kebanggaan dan Semangat Baru Masyarakat Tepian Buah

    Megahnya Balai Adat Palencau Apui, Simbol Kebanggaan dan Semangat Baru Masyarakat Tepian Buah

    • calendar_month Kamis, 11 Jul 2024
    • account_circle admin
    • visibility 569
    • 0Komentar

    Beraunews.id, Tanjung Redeb — Dibangun sejak 2020 lalu, balai adat Palencau Apui di Kampung Tepian Buah akhirnya diresmikan juga oleh Bupati Berau Sri Juniarsih, pada Selasa (9/7/2024) siang. Anggaran yang digunakan untuk mendukung pembangunan balai adat Kampung Tepian Buah merupakan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Berau. Dana yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan proposal yang […]

  • Transmigrasi Berbasis Potensi Jadi Upaya Pemerataan Ekraf Kesejahteraan Berau

    Transmigrasi Berbasis Potensi Jadi Upaya Pemerataan Ekraf Kesejahteraan Berau

    • calendar_month Sabtu, 29 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 531
    • 0Komentar

    ‎BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperkuat program transmigrasi sebagai instrumen sosial untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya berorientasi pada penataan wilayah, transmigrasi kini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup warga melalui pengembangan potensi ekonomi lokal. ‎Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Zulkifli Azhari, menegaskan bahwa pendekatan transmigrasi saat ini lebih menekankan pada penguatan […]

  • DPRD Dorong Promosi Digital dan Kolaborasi Besar-Besaran Antar-OPD

    DPRD Dorong Promosi Digital dan Kolaborasi Besar-Besaran Antar-OPD

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 411
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Kabupaten Berau memiliki laut biru, pulau-pulau eksotis, budaya yang hidup, serta desa wisata yang mulai tumbuh. Namun semua keindahan itu tak akan berarti bila hanya tersimpan menjadi cerita. Menjelang akhir tahun 2025, Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto kembali menegaskan satu pesan penting: Berau harus bergerak, memperkenalkan diri, dan mempromosikan pariwisata dengan […]

  • Kontrak PPPK Berau Berakhir 2026, Evaluasi Kinerja Jadi Penentu

    Kontrak PPPK Berau Berakhir 2026, Evaluasi Kinerja Jadi Penentu

    • calendar_month Selasa, 30 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 3.412
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Berau menghadapi ketidakpastian menjelang berakhirnya masa kontrak mereka pada 2026. Hingga kini, belum ada kepastian apakah kontrak akan diperpanjang atau tidak. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Berau, Sri Eka Takariyati, mengatakan perpanjangan kontrak sepenuhnya menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah […]

expand_less