Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pariwara Pemkab Berau » Sufian Agus: Uang Negara Harus Beredar di Indonesia, Bukan Dilarikan ke Luar Negeri

Sufian Agus: Uang Negara Harus Beredar di Indonesia, Bukan Dilarikan ke Luar Negeri

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
  • visibility 1.166
  • print Cetak

Tanjung Redeb – Pelaksana Tugas (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, menekankan pentingnya pencegahan korupsi yang harus dilakukan sejak tahap perencanaan program dan penggunaan anggaran. Hal tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara usai membuka acara Mini Expo di halaman Kantor Inspektorat Kabupaten Berau, Senin (11/11/2024).

Sufian Agus mengungkapkan bahwa dalam acara yang baru saja dihadirinya bersama kepala daerah lainnya, Presiden RI telah memberikan arahan agar seluruh kepala daerah bekerja sama dalam memerangi korupsi, terutama dengan memperkuat pengawasan sejak tahap perencanaan. Menurutnya, korupsi memiliki dampak yang sangat buruk bagi pembangunan daerah, dan untuk itu, perlu ada langkah pencegahan yang lebih awal.

“Saya baru saja ikut acara yang dipanggil Presiden, dan diminta kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga korupsi ke depannya. Ini sangat penting, karena dampak dari korupsi itu sangat parah,” ujar Sufian Agus.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap korupsi harus dimulai sejak awal perencanaan program, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga ke tingkat nasional.

Sufian menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan, banyak peluang yang bisa disalahgunakan, seperti penimbunan harga atau kegiatan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat sejak awal akan mengurangi potensi kebocoran anggaran dan mencegah pemborosan yang tidak semestinya.

“Perencanaan adalah hal yang harus kita awasi. Karena di sinilah bisa muncul peluang-peluang untuk penimbunan harga atau bahkan kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Ini adalah langkah pencegahan dini yang kita tekankan. Jangan sampai sudah terjadi masalah baru kita cegah,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sufian Agus menyebutkan bahwa kebijakan terkait pencegahan korupsi ini akan turun dari pemerintah pusat ke daerah-daerah.

Sebelumnya, dalam arahan Presiden, ada penekanan khusus agar korupsi yang berujung pada pengeluaran uang negara ke luar negeri dapat diminimalisasi. Hal ini mengingat banyak uang yang seharusnya untuk pembangunan malah dibawa oleh koruptor ke luar negeri.

“Selama ini kan banyak uang yang dibawa oleh koruptor ke luar negeri. Arahan dari Presiden sangat jelas, bagaimana kita mengurangi atau bahkan menghentikan praktik tersebut agar uang itu bisa beredar dan digunakan di Indonesia saja,” tegasnya.

Dengan adanya penekanan ini, Sufian berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Berau dapat mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perencanaan dan penggunaan anggaran. Pemerintah daerah, menurutnya, harus bekerja keras untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan menciptakan pembangunan yang bersih dari praktik korupsi. (ADV/Tim)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Madri Pani Pilih Menyepi: Dari Kursi DPRD ke Papan Catur

    Madri Pani Pilih Menyepi: Dari Kursi DPRD ke Papan Catur

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.141
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Politikus kawakan Kabupaten Berau, Madri Pani, resmi mengakhiri kiprahnya bersama Partai Nasional Demokrat (NasDem). Kabar mengenai pengunduran dirinya yang beredar dalam beberapa pekan terakhir akhirnya ia konfirmasi langsung. “Betul, saya sudah pamit dari NasDem. Saya merasa sudah tidak memberi kontribusi yang berarti bagi partai. Saya takut hanya menjadi beban,” kata Madri. Madri […]

  • MUI: Kurban Presiden Lewat APBN untuk Kepentingan Masyarakat dan Sah Secara Syar’i

    MUI: Kurban Presiden Lewat APBN untuk Kepentingan Masyarakat dan Sah Secara Syar’i

    • calendar_month Kamis, 28 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 316
    • 0Komentar

    JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut penggunaan anggaran negara untuk pengadaan sapi kurban tidak bermasalah dengan hukum Islam ditengah Polemik penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembelian hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa pembelian sapi kurban melalui anggaran negara dapat dibenarkan secara syariat karena […]

  • Persetujuan Ranperda APBD 2025 Jadi Langkah Kaltim Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

    Persetujuan Ranperda APBD 2025 Jadi Langkah Kaltim Perkuat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 170
    • 0Komentar

    SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025. Persetujuan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan itu ditetapkan […]

  • Sengketa Batas dan HGU di Gunung Tabur: Pembangunan Tersandera, Investasi Dievaluasi

    Sengketa Batas dan HGU di Gunung Tabur: Pembangunan Tersandera, Investasi Dievaluasi

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 246
    • 0Komentar

    BERAU — Persoalan tapal batas lama antara Kabupaten Berau di Kalimantan Timur dan Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara kembali naik ke permukaan. Rapat Dengar Pendapat yang digelar DPRD Berau pada Senin, 18 Mei 2026, menyeret isu itu sebagai biang keladi ketertinggalan pembangunan di RT 17 Kelurahan Gunung Tabur, kawasan yang bersisian dengan eks permukiman Kelompok […]

  • Mimpi Wisata Sungai Berau Tertunda

    Mimpi Wisata Sungai Berau Tertunda

    • calendar_month Sabtu, 25 Apr 2026
    • account_circle admin
    • visibility 3.051
    • 0Komentar

    BERAU — Rencana pengadaan kapal pinisi untuk mendukung wisata sungai di Kabupaten Berau belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau mengalihkan fokus pada penguatan fasilitas dasar di destinasi wisata. Sekretaris Disbudpar Berau, Samsiah Nawir, mengatakan wacana pengadaan kapal pinisi telah diusulkan sejak dua tahun lalu sebagai bagian dari pengembangan wisata […]

  • Hari Jadi Berau Diwarnai 18 Tuntutan Warga, Aksi Massa Beralih ke Ruang Dialog

    Hari Jadi Berau Diwarnai 18 Tuntutan Warga, Aksi Massa Beralih ke Ruang Dialog

    • calendar_month Selasa, 15 Sep 2026
    • account_circle admin
    • visibility 114
    • 0Komentar

    BERAU — Rencana aksi Aliansi Masyarakat Berau di tengah momentum Hari Jadi Kabupaten Berau berubah menjadi forum dialog dengan Pemerintah Kabupaten Berau, Selasa, 15 September 2026. Aliansi sebelumnya berencana turun menyampaikan 18 tuntutan kepada pemerintah daerah. Namun aksi tersebut batal setelah Bupati Berau Sri Juniarsih mengirimkan surat resmi dan mengajak massa menyampaikan aspirasi secara langsung […]

expand_less