Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekobis » UMKM di Berau dan Polemik Subsidi Gas Elpiji

UMKM di Berau dan Polemik Subsidi Gas Elpiji

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
  • visibility 874
  • print Cetak

Beraunews.idTanjung Redeb — Meski Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau telah meluncurkan Aturan Pembelian Gas Elpiji Bersubsidi sejak 1 Januari 2024 lalu, nyatanya sampai saat ini belum bisa menjadi Solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan di masyarakat.

Salah satu yang masih menjadi pekerjaan Rumah Tangga bagi Diskoperindag ialah memastikan bahwa Gas Melon tersebut benar-benar diterima oleh Masyarakat Miskin dan Pelaku UMKM yang berhak.

Dikatakan Kepala Bidang Bina Usaha PerdaganganHotlan sampai saat ini penerima Subsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapat Subsidi, justru menjadi pihak yang paling mudah mendapatkan Gas Melon bersubsidi.

“Kami tidak pungkiri, masih banyak yang secara ekonomi dia baik tapi malah senang pakai yang bersubsidi. Padahal jelas di tabung itu ditulis ‘hanya untuk Masyarakat Miskin’. Masih banyak yang tidak malu untuk berbuat seperti itu, padahal harusnya malu dong,” ujarnya dilansir dari a-news.id, Senin (1/7/2024).

Berdasarkan aturan yang ada, ia menyebut ada beberapa kategori penerima gas bersubsidi diantaranya Rumah Tangga, UMKM, Petani dan Nelayan Sasaran. Namun, sampai saat ini masih banyak pengguna Gas Melon yang tidak masuk kategori tersebut, termasuk para UMKM yang beromzet jutaan per hari.

“Masih banyak yang salah paham atau pura-pura tidak tahu. Mentang-mentang UMKM, dia beli gas Subsidi seenaknya. Padahal UMKM yang diperbolehkan pun punya kriteria sendiri. Bukan mereka yang omzetnya sudah besar dan punya banyak cabang di mana-mana, itu bukan lagi Kategori UMKM yang bisa menerima gas bersubsidi,” sebutnya.

Namun demikian, Hotlan menyebut sampai saat ini belum ada Standar Baku untuk menerapkan aturan tersebut pada Pelaku UMKM. Tetapi ke depan pihaknya akan mencoba melakukan penyusunan Standar UMKM seperti apa saja yang bisa mendapatkan gas bersubsidi.

“Kita akan duduk bersama Forkopimda terkait untuk membahas hal ini, supaya ke depan kita bisa tahu sebenarnya Standar UMKM itu seperti apa sih yang bisa gunakan Gas Melon,” sambungnya. (Marta)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkuat UMKM Pesisir: Hilirisasi Perikanan Jadi Mesin Baru

    Perkuat UMKM Pesisir: Hilirisasi Perikanan Jadi Mesin Baru

    • calendar_month Rabu, 10 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.500
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau terus memperluas strategi hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai jual produk UMKM. Dari sekian banyak sektor, perikanan menjadi salah satu yang paling diprioritaskan mengingat besarnya potensi hasil tangkap dan budidaya di wilayah pesisir. Melalui Dinas Perikanan, berbagai program dirumuskan untuk memastikan nelayan dan pelaku usaha kecil tidak hanya menjual bahan […]

  • Dedy Okto Desak Penguatan Mitigasi Bencana Berau: Pemetaan Rawan, Drainase, dan Logistik Harus Diprioritaskan

    Dedy Okto Desak Penguatan Mitigasi Bencana Berau: Pemetaan Rawan, Drainase, dan Logistik Harus Diprioritaskan

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle admin
    • visibility 505
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengingatkan Pemerintah Kabupaten Berau agar lebih serius memperhatikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir bandang. Peringatan ini disampaikan menyusul kejadian bencana di sejumlah wilayah Sumatera baru-baru ini, yang menimbulkan kerusakan besar dan korban jiwa. Dedy menilai bahwa kondisi geografis Berau yang […]

  • Ruang Publik Tercemar, Penanganan Pengemis di Berau Belum Tuntas

    Ruang Publik Tercemar, Penanganan Pengemis di Berau Belum Tuntas

    • calendar_month Minggu, 22 Feb 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 584
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Fenomena pengemis yang kerap mangkal di trotoar kembali menjadi sorotan (19/2). Kehadiran mereka di area publik tersebut dinilai mencerminkan masih adanya masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Berau yang perlu segera ditangani secara tuntas oleh pihak terkait. Masyarakat berharap pemerintah daerah cepat tanggap dalam melakukan penanganan. Intervensi yang tepat diharapkan mampu memberikan bantuan […]

  • Sistem Kontrak Jadi Solusi Alternatif Kekurangan Pegawai

    Sistem Kontrak Jadi Solusi Alternatif Kekurangan Pegawai

    • calendar_month Rabu, 4 Jun 2025
    • account_circle admin
    • visibility 479
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb –  Penghapusan tenaga kerja kontrak atau honorer yang berakibat pada kurangnya jumlah pegawai di beberapa OPD, hingga menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan, menjadi sorotan para wakil rakyat. Meskipun ada perekrutan CPNS, hal itu dianggap belum mampu menjawab permasalahan ini. “Penerapan sistem kontrak kerja bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan tenaga kerja di […]

  • ‎Inovasi Digital di Berau: QR Code dan Gelang Tangan Jadi Alat Baru Pantau Wisatawan

    ‎Inovasi Digital di Berau: QR Code dan Gelang Tangan Jadi Alat Baru Pantau Wisatawan

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 843
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Penerapan teknologi kini mulai merambah dunia pariwisata Berau. Melalui sistem QR Code dan gelang tangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Berau memperkenalkan cara baru mencatat jumlah pengunjung secara akurat di setiap kegiatan musik dan budaya. ‎Langkah ini pertama kali diuji coba dalam ajang Maratua Musik Festival (MMF), yang digelar di salah […]

  • Dana Desa Tertahan di Puluhan Kampung Berau, Banyak Perangkat Disebut Belum Bisa Komputer

    Dana Desa Tertahan di Puluhan Kampung Berau, Banyak Perangkat Disebut Belum Bisa Komputer

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 408
    • 0Komentar

    BERAU – Penyaluran Dana Desa tahap pertama di Kabupaten Berau masih terkendala di sejumlah kampung. Hingga awal Mei 2026, masih terdapat 44 kampung yang belum dapat mencairkan dana lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) belum ditetapkan. Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Agus Salim, mengatakan dari total 100 kampung […]

expand_less