Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekobis » UMKM di Berau dan Polemik Subsidi Gas Elpiji

UMKM di Berau dan Polemik Subsidi Gas Elpiji

  • account_circle admin
  • calendar_month Selasa, 2 Jul 2024
  • visibility 1.091
  • print Cetak

Beraunews.id, Tanjung Redeb — Meski Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau telah meluncurkan Aturan Pembelian Gas Elpiji Bersubsidi sejak 1 Januari 2024 lalu, nyatanya sampai saat ini belum bisa menjadi Solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan di masyarakat.

Salah satu yang masih menjadi pekerjaan Rumah Tangga bagi Diskoperindag ialah memastikan bahwa Gas Melon tersebut benar-benar diterima oleh Masyarakat Miskin dan Pelaku UMKM yang berhak.

Dikatakan Kepala Bidang Bina Usaha Perdagangan, Hotlan sampai saat ini penerima Subsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapat Subsidi, justru menjadi pihak yang paling mudah mendapatkan Gas Melon bersubsidi.

“Kami tidak pungkiri, masih banyak yang secara ekonomi dia baik tapi malah senang pakai yang bersubsidi. Padahal jelas di tabung itu ditulis ‘hanya untuk Masyarakat Miskin’. Masih banyak yang tidak malu untuk berbuat seperti itu, padahal harusnya malu dong,” ujarnya dilansir dari a-news.id, Senin (1/7/2024).

Berdasarkan aturan yang ada, ia menyebut ada beberapa kategori penerima gas bersubsidi diantaranya Rumah Tangga, UMKM, Petani dan Nelayan Sasaran. Namun, sampai saat ini masih banyak pengguna Gas Melon yang tidak masuk kategori tersebut, termasuk para UMKM yang beromzet jutaan per hari.

“Masih banyak yang salah paham atau pura-pura tidak tahu. Mentang-mentang UMKM, dia beli gas Subsidi seenaknya. Padahal UMKM yang diperbolehkan pun punya kriteria sendiri. Bukan mereka yang omzetnya sudah besar dan punya banyak cabang di mana-mana, itu bukan lagi Kategori UMKM yang bisa menerima gas bersubsidi,” sebutnya.

Namun demikian, Hotlan menyebut sampai saat ini belum ada Standar Baku untuk menerapkan aturan tersebut pada Pelaku UMKM. Tetapi ke depan pihaknya akan mencoba melakukan penyusunan Standar UMKM seperti apa saja yang bisa mendapatkan gas bersubsidi.

“Kita akan duduk bersama Forkopimda terkait untuk membahas hal ini, supaya ke depan kita bisa tahu sebenarnya Standar UMKM itu seperti apa sih yang bisa gunakan Gas Melon,” sambungnya. (Marta)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peringatan Harkodia 2024: Korupsi Adalah Musuh Bersama 

    Peringatan Harkodia 2024: Korupsi Adalah Musuh Bersama 

    • calendar_month Kamis, 5 Des 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.228
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Menyambut peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Inspektorat Kabupaten Berau menggelar rangkaian acara berupa talkshow sebagai upaya memperkuat integritas sebagai pondasi utama dalam menjalankan tanggung jawab yang diamanatkan pemerintah. Kamis, (5/12/2024). Kepala Inspektorat Kabupaten Berau, Riza Fahmi, menyampaikan rangkaian kegiatan anti korupsi ini diharapkan dapat memberikan edukasi yang informatif serta pemahaman […]

  • Listrik Merata, Harapan Baru untuk Perekonomian dan Pendidikan Berau

    Listrik Merata, Harapan Baru untuk Perekonomian dan Pendidikan Berau

    • calendar_month Minggu, 2 Mar 2025
    • account_circle admin
    • visibility 684
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – Hingga kini, sejumlah wilayah di Kabupaten Berau masih belum menikmati aliran listrik. Kondisi ini mendapat sorotan dari DPRD Berau, yang mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi agar cakupan listrik bisa merata. Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman, menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar yang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. “Banyak hal […]

  • PPDB Sistem Zonasi Bakal Dihapuskan, Kadisdik Berau: Orangtua dan Murid Jadi Punya Pilihan 

    PPDB Sistem Zonasi Bakal Dihapuskan, Kadisdik Berau: Orangtua dan Murid Jadi Punya Pilihan 

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.235
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB– Rencana penghapusan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diusulkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, pada 2025 mendatang, disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Mardiatul Idalisah. Mardiatul menilai kebijakan ini sebagai langkah positif yang akan memberikan kebebasan lebih besar bagi masyarakat dalam menentukan […]

  • Pemkab Berau Pertahankan Program Prioritas di Tengah Keterbatasan Fiskal

    Pemkab Berau Pertahankan Program Prioritas di Tengah Keterbatasan Fiskal

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle beraunews
    • visibility 63
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Pemerintah Kabupaten Berau tetap menempatkan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas dalam Perubahan APBD 2026. Kebijakan itu diambil di tengah perubahan kondisi fiskal dan transfer pemerintah pusat. Pemkab Berau bersama DPRD Berau menyepakati perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Berau, Selasa (29/9/2026). Kesepakatan tersebut […]

  • Kios Penyeimbang Bukan Kompetitor Pedagang

    Kios Penyeimbang Bukan Kompetitor Pedagang

    • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 460
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb- Adanya kios penyeimbang harga bahan pokok di Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD), adalah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok. Sehingga masyarakat bisa mendapat harga normal atau standar sesuai dengan yang ada di pasaran. “Jadi kios ini dihadirkan bukan untuk bersaing dengan pedagang di pasar ini. Justru membantu pedagang karena selain memperkuat stabilitas harga, juga […]

  • Pengawasan ASN Tak Cukup Lewat Aplikasi, Sekda Tekankan Peran Pimpinan

    Pengawasan ASN Tak Cukup Lewat Aplikasi, Sekda Tekankan Peran Pimpinan

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle admin
    • visibility 531
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau, Muhammad Said, menegaskan pentingnya sikap cepat tanggap dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyikapi persoalan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). “Kami berharap dinas-dinas bisa lebih aktif memberikan respons positif terhadap kritik maupun persoalan yang muncul. Kalau ada masalah, segera disikapi. Jangan sampai persoalan sudah meluas, baru […]

expand_less