Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekobis » UPT Lab Lingkungan Berau Menuju Akreditasi, Bisa Jadi Sumber PAD

UPT Lab Lingkungan Berau Menuju Akreditasi, Bisa Jadi Sumber PAD

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
  • visibility 1.055
  • print Cetak

TANJUNG REDEB — UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Berau tengah dalam proses menuju akreditasi untuk meningkatkan kualitas layanan pengujian laboratorium lingkungan. Proses panjang ini dimulai pada tahun 2023, dengan penyusunan dokumen ISO 17025, manajemen mutu, dan berbagai dokumen pendukung akreditasi lainnya.

Kepala UPT Lab Lingkungan, Agus Tri Hariyanto, menjelaskan bahwa tahun pertama telah difokuskan pada penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi standar akreditasi. Tahun kedua, pada 2024, dilanjutkan dengan audit internal dan eksternal, yang sebelumnya direncanakan pada akhir tahun 2024. Namun, karena banyaknya permohonan akreditasi yang masuk, jadwal audit eksternal pun diundur hingga tahun 2025.

“Proses audit eksternal ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025, dan kami berharap pada bulan Mei atau Juni mendatang, UPT Lab Lingkungan Berau sudah resmi terakreditasi,” ujarnya.

Proses ini diakuinya memang memakan waktu cukup lama, karena akreditasi memerlukan ketelitian yang tinggi dalam segala hal, mulai dari dokumen hingga fasilitas dan peralatan yang digunakan.

Dengan akreditasi, UPT Lab Lingkungan Berau akan menjadi laboratorium yang sah secara nasional untuk melakukan berbagai pengujian lingkungan. Hasil pengujian ini nantinya akan dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang dan perkebunan kelapa sawit.

Agus juga menyebutkan bahwa salah satu keuntungan setelah akreditasi adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan jasa pengujian laboratorium. UPT Lab Lingkungan Berau sudah menyusun peraturan daerah terkait retribusi untuk penggunaan jasa pengujian dan pengambilan sampel. Saat ini, pengambilan sampel sudah berjalan dengan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi, meski belum dalam skala besar.

“Setelah akreditasi, kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor tambang dan perkebunan. Kami berharap mereka dapat melakukan pengujian di laboratorium kami yang lebih terjangkau dari segi biaya dan waktu, dibandingkan dengan menggunakan jasa laboratorium di luar daerah,” ungkapnya.

Namun, perjalanan menuju akreditasi tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan. Ia mengungkapkan bahwa untuk memenuhi persyaratan akreditasi, pihaknya harus melatih dan menambah tenaga analis yang sebelumnya belum tersedia. Selain itu, pengadaan peralatan yang sesuai dengan standar akreditasi juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Kami sempat kekurangan tenaga analis di awal, tetapi sekarang sudah ada tiga orang analis yang siap mendukung proses akreditasi. Untuk peralatan, kami terus melengkapi fasilitas secara bertahap,” tambahnya.

Dengan segala tantangan dan persiapan yang telah dilakukan, ia optimistis bahwa UPT Lab Lingkungan DLHK Berau akan mampu memberikan kontribusi besar dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendukung kemajuan industri di Berau. Setelah akreditasi tercapai, laboratorium ini diharapkan dapat mempercepat proses pengujian lingkungan dengan biaya yang lebih efisien, yang pada akhirnya akan mendukung pengembangan ekonomi daerah. (Marta)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • ​Babak Baru Sengketa Lahan Loa Kulu: Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Cacat Hukum dan Dokumen Palsu dalam Klaim Tanah

    ​Babak Baru Sengketa Lahan Loa Kulu: Kuasa Hukum Ungkap Dugaan Cacat Hukum dan Dokumen Palsu dalam Klaim Tanah

    • calendar_month Kamis, 14 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 361
    • 0Komentar

    KUTAI KARTANEGARA – Kuasa Hukum atas lahan Yeanie Hartono dan Jenny Hartono, Davin Pramasditha dan rekan angkat bicara soal Sengketa lahan yang telah berlangsung 14 tahun. Tim kuasa hukum ahli waris lahan milik Yeanie Hartono meminta Presiden RI, DPR RI Komisi 1 hingga Kementerian ATR/BPN terkait polemik status tanah di wilayah Loa Kulu, Kutai Kartanegara […]

  • Antrean hingga Dokter Bertugas Kini Terpantau, Dinkes Berau Andalkan Aplikasi Mandau

    Antrean hingga Dokter Bertugas Kini Terpantau, Dinkes Berau Andalkan Aplikasi Mandau

    • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.017
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Dinas Kesehatan Kabupaten Berau kini dapat memantau secara langsung aktivitas pelayanan kesehatan di seluruh puskesmas melalui aplikasi “Mandau”. Inovasi digital ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pelayanan masyarakat berjalan optimal dan merata. Kepala Dinas Kesehatan Berau, Lamlay Sarie, mengatakan aplikasi Mandau memungkinkan pihaknya mengetahui kondisi pelayanan di 21 puskesmas secara real time, […]

  • THR & Gaji ke-13 ASN Berau: Nggak Hilang, Cuma Nunggu Juknis!

    THR & Gaji ke-13 ASN Berau: Nggak Hilang, Cuma Nunggu Juknis!

    • calendar_month Selasa, 11 Feb 2025
    • account_circle admin
    • visibility 1.239
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB – ASN Kabupaten Berau bisa bernafas lega. Pasalnya, setelah ramai akan ditiadakannya pemberian gaji ke-13 dan THR Idul Fitri, Sekda Berau memastikan jika Pemkab Berau akan tetap memberikan hak itu. “Sudah kita anggarkan sejak tahun lalu. Jadi dipastikan akan tetap diberikan. Tapi untuk juknisnya seperti apa, apakah sama dengan tahun sebelumnya, kita tunggu […]

  • PWI Berau Jadi Tuan Rumah Dalam Sosialisasi Literasi Media Terhadap Penguatan Ketahanan Keluarga

    PWI Berau Jadi Tuan Rumah Dalam Sosialisasi Literasi Media Terhadap Penguatan Ketahanan Keluarga

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 760
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Asisten III Setda Berau Maulidiyah, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Literasi Media Terhadap Penguatan Ketahanan Keluarga, yang diselenggarakan Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim bersama PWI Kaltim, berlangsung di Hallroom Grand Parama. Rabu,(13/11/2024). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Pengurus Divisi APSIFOR, Muhammad Ali Husni dan Ketua Cabang FJPI Kaltim, Tri […]

  • BPBD Berau Kekurangan Personel Kedaruratan, Hanya Miliki 12 Petugas Aktif

    BPBD Berau Kekurangan Personel Kedaruratan, Hanya Miliki 12 Petugas Aktif

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle admin
    • visibility 148
    • 0Komentar

    BERAU– Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau mengakui masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama pada bidang kedaruratan yang menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana. Kondisi tersebut mencuat di tengah proses penyesuaian organisasi setelah pemisahan kelembagaan antara BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar). Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi, mengatakan jumlah personel yang […]

  • UMKM Berkembang Pesat Selama 3 Tahun Terakhir

    UMKM Berkembang Pesat Selama 3 Tahun Terakhir

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
    • account_circle redaksi Beraunews
    • visibility 1.140
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB -Hingga kini, UMKM Berau terus menunjukkan perkembangannya. Produk-produk lokal UMKM bahkan sudah mulai menunjukkan eksistensinya di pasar internasional. Hal ini tak terlepas dari sinergi semua pihak mulai dari pemerintah daerah, OPD hingga masyarakat dan pelaku UMKM itu sendiri. Gelontoran dana bantuan untuk UMKM hingga pelatihan-pelatihan bagi para pelaku UMKM pun, tak henti diberikan […]

expand_less