Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekobis » UPT Lab Lingkungan Berau Menuju Akreditasi, Bisa Jadi Sumber PAD

UPT Lab Lingkungan Berau Menuju Akreditasi, Bisa Jadi Sumber PAD

  • account_circle admin
  • calendar_month Senin, 13 Jan 2025
  • visibility 922
  • print Cetak

TANJUNG REDEB — UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Berau tengah dalam proses menuju akreditasi untuk meningkatkan kualitas layanan pengujian laboratorium lingkungan. Proses panjang ini dimulai pada tahun 2023, dengan penyusunan dokumen ISO 17025, manajemen mutu, dan berbagai dokumen pendukung akreditasi lainnya.

Kepala UPT Lab Lingkungan, Agus Tri Hariyanto, menjelaskan bahwa tahun pertama telah difokuskan pada penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi standar akreditasi. Tahun kedua, pada 2024, dilanjutkan dengan audit internal dan eksternal, yang sebelumnya direncanakan pada akhir tahun 2024. Namun, karena banyaknya permohonan akreditasi yang masuk, jadwal audit eksternal pun diundur hingga tahun 2025.

“Proses audit eksternal ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Maret 2025, dan kami berharap pada bulan Mei atau Juni mendatang, UPT Lab Lingkungan Berau sudah resmi terakreditasi,” ujarnya.

Proses ini diakuinya memang memakan waktu cukup lama, karena akreditasi memerlukan ketelitian yang tinggi dalam segala hal, mulai dari dokumen hingga fasilitas dan peralatan yang digunakan.

Dengan akreditasi, UPT Lab Lingkungan Berau akan menjadi laboratorium yang sah secara nasional untuk melakukan berbagai pengujian lingkungan. Hasil pengujian ini nantinya akan dapat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor tambang dan perkebunan kelapa sawit.

Agus juga menyebutkan bahwa salah satu keuntungan setelah akreditasi adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui layanan jasa pengujian laboratorium. UPT Lab Lingkungan Berau sudah menyusun peraturan daerah terkait retribusi untuk penggunaan jasa pengujian dan pengambilan sampel. Saat ini, pengambilan sampel sudah berjalan dengan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi, meski belum dalam skala besar.

“Setelah akreditasi, kami akan melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor tambang dan perkebunan. Kami berharap mereka dapat melakukan pengujian di laboratorium kami yang lebih terjangkau dari segi biaya dan waktu, dibandingkan dengan menggunakan jasa laboratorium di luar daerah,” ungkapnya.

Namun, perjalanan menuju akreditasi tidaklah mudah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan. Ia mengungkapkan bahwa untuk memenuhi persyaratan akreditasi, pihaknya harus melatih dan menambah tenaga analis yang sebelumnya belum tersedia. Selain itu, pengadaan peralatan yang sesuai dengan standar akreditasi juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

“Kami sempat kekurangan tenaga analis di awal, tetapi sekarang sudah ada tiga orang analis yang siap mendukung proses akreditasi. Untuk peralatan, kami terus melengkapi fasilitas secara bertahap,” tambahnya.

Dengan segala tantangan dan persiapan yang telah dilakukan, ia optimistis bahwa UPT Lab Lingkungan DLHK Berau akan mampu memberikan kontribusi besar dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendukung kemajuan industri di Berau. Setelah akreditasi tercapai, laboratorium ini diharapkan dapat mempercepat proses pengujian lingkungan dengan biaya yang lebih efisien, yang pada akhirnya akan mendukung pengembangan ekonomi daerah. (Marta)

  • Penulis: admin

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tetapkan UMK 2023 Berau Jadi Rp 3,6 juta

    Tetapkan UMK 2023 Berau Jadi Rp 3,6 juta

    • calendar_month Kamis, 16 Nov 2023
    • account_circle admin
    • visibility 668
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb — Dewan Pengupahan Kabupaten Berau, menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau 2023 naik sebesar 6,76 persen menjadi Rp.3.675.887. Kenaikan ini diyakini sebagai salah satu yang terbesar di Kaltim. Besaran upah ini ditetapkan bersama oleh dewan pengupahan yang beranggotakan perwakilan pekerja, pengusaha, pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik Berau dan akademisi, mengacu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan […]

  • Perda Dinilai Tumpul, Pemuda Berau Desak DPRD Serius Berantas Miras Ilegal

    Perda Dinilai Tumpul, Pemuda Berau Desak DPRD Serius Berantas Miras Ilegal

    • calendar_month Rabu, 20 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 159
    • 0Komentar

    BERAU — Suasana Gedung DPRD Kabupaten Berau memanas pada Selasa, 19 Mei 2026. Puluhan pemuda yang tergabung dalam Forum Generasi Muda Kabupaten Berau datang menggelar aksi dan dialog, menyoroti maraknya peredaran minuman keras ilegal yang mereka nilai kian liar di Bumi Batiwakkal. Mereka menuding akar persoalan berada pada lemahnya payung hukum yang saat ini berlaku, […]

  • Asap Kebakaran Lahan Mengancam Kualitas Udara di Kota Berau

    Asap Kebakaran Lahan Mengancam Kualitas Udara di Kota Berau

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
    • account_circle admin
    • visibility 1.087
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Beberapa hari terakhir, cuaca panas yang melanda Kabupaten Berau memicu terjadinya kebakaran lahan di sejumlah wilayah. Dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sistem informasi Sipongi yang dikembangkan oleh Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi acuan utama dalam pemantauan titik api di Indonesia. Sipongi berfungsi […]

  • Distribusi Diperketat, ASN Dilarang Beli LPG 3 Kg di Berau

    Distribusi Diperketat, ASN Dilarang Beli LPG 3 Kg di Berau

    • calendar_month Kamis, 19 Mar 2026
    • account_circle admin
    • visibility 514
    • 0Komentar

    Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram menjelang Hari Raya Idulfitri. Kepala Bidang Bina Usaha dan Perdagangan Diskoperindag Berau Hotlan Silalahi mengatakan LPG bersubsidi hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu sesuai ketentuan. “LPG 3 kilogram merupakan barang subsidi, sehingga tidak semua masyarakat berhak […]

  • Bersiap Sambut Lonjakan Wisatawan Nataru DPRD Minta Pengamanan Diperkuat, Destinasi Kampung & Bahari Dioptimalkan

    Bersiap Sambut Lonjakan Wisatawan Nataru DPRD Minta Pengamanan Diperkuat, Destinasi Kampung & Bahari Dioptimalkan

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle admin
    • visibility 449
    • 0Komentar

    TANJUNG REDEB — Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026, Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah, meminta Pemkab memperkuat standar keamanan serta kesiapan destinasi wisata — mulai dari kampung wisata hingga kawasan bahari dan konservasi laut. Ia menyebut periode Nataru biasanya menjadi puncak kunjungan, baik dari warga lokal maupun wisatawan luar daerah. Menurut Suriansyah, arus […]

  • Kekurangan Ratusan Guru, Disdik Berau Fokus Benahi Pemerataan Tenaga Pendidik

    Kekurangan Ratusan Guru, Disdik Berau Fokus Benahi Pemerataan Tenaga Pendidik

    • calendar_month Kamis, 7 Mei 2026
    • account_circle admin
    • visibility 343
    • 0Komentar

    BERAU – Dinas Pendidikan Kabupaten Berau masih menghadapi persoalan kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Meski beberapa sekolah di kawasan perkotaan mengalami kelebihan guru mata pelajaran tertentu, kebutuhan tenaga pengajar di kampung dan daerah pedalaman masih cukup tinggi. Ketimpangan distribusi guru disebut menjadi persoalan utama yang hingga kini belum terselesaikan. Sekolah-sekolah di wilayah terpencil masih […]

expand_less