Rakor FKUB Kaltim Merancang Harmoni Sosial di Gerbang Ibu Kota Baru

PENAJAM PASER UTARA — Wakil Bupati Berau Gamalis menghadiri Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB se-Kalimantan Timur Tahun 2026 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Selasa, 15 Juli 2026.

Pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah daerah, tokoh agama, dan sejumlah pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja bersama dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kalimantan Timur.

Rakor dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji. Hadir pula Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI Muhammad Adib Abdul Somad, para wakil kepala daerah se-Kalimantan Timur, Ketua FKUB Kalimantan Timur K.H. Muhammad Rasyid, serta tokoh lintas agama.

Dalam sambutannya, Seno Aji menilai FKUB memiliki posisi strategis dalam menjaga ruang sosial yang harmonis di tengah masyarakat Kalimantan Timur yang semakin beragam.

Keberadaan Ibu Kota Nusantara atau IKN, menurut dia, akan membawa perubahan besar terhadap komposisi penduduk, dinamika sosial, dan interaksi antarwarga. Kondisi tersebut menuntut penguatan komunikasi dan koordinasi sejak dini agar keberagaman tidak berkembang menjadi sumber gesekan.

Rakor FKUB dinilai menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang damai, saling menghormati, serta terbuka terhadap perbedaan.

Gamalis mengatakan Pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen menjaga kondusivitas daerah melalui penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Menurut dia, FKUB bukan sekadar forum dialog, melainkan mitra strategis pemerintah dalam membangun komunikasi, mendeteksi potensi konflik, dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

“Kerukunan merupakan modal utama dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Berau akan terus bersinergi dengan FKUB dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi yang aman, damai, dan kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujar Gamalis.

Ia menilai pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sosial, rasa aman, serta hubungan yang sehat antarumat beragama menjadi fondasi agar program pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.

Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah, FKUB, dan tokoh agama diharapkan membangun komitmen bersama untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat persatuan.

Komitmen itu menjadi semakin penting seiring perkembangan IKN yang akan menempatkan Kalimantan Timur sebagai kawasan dengan mobilitas penduduk dan tingkat keberagaman yang lebih tinggi.

Kerukunan pun tidak lagi hanya dipandang sebagai agenda sosial-keagamaan, tetapi menjadi bagian penting dari kesiapan Kalimantan Timur menghadapi perubahan besar sebagai wilayah penyangga ibu kota negara. (*)