Gedung Layanan Terpadu Dibangun di Pulau Derawan, Pemkab Dorong Penguatan Kelembagaan Kampung
- account_circle admin
- calendar_month Jumat, 12 Sep 2025
- visibility 1.034
- print Cetak
TANJUNG REDEB– Pemerintah Kampung Pulau Derawan tengah merampungkan pembangunan gedung layanan terpadu yang dirancang sebagai pusat kegiatan bagi seluruh kelembagaan masyarakat di wilayah tersebut. Gedung ini diharapkan menjadi sarana koordinasi antar lembaga kampung dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi warga.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menilai inisiatif pembangunan fasilitas tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat fungsi kelembagaan masyarakat di tingkat kampung. Ia mendorong agar keberadaan gedung ini tak hanya menjadi simbol, tapi benar-benar dimanfaatkan untuk menciptakan tata kelola kampung yang kolaboratif.
“Fasilitas ini semestinya bisa mempercepat koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Kita ingin lembaga kampung, seperti LPM, benar-benar hadir mendukung kepala kampung dalam menjalankan program pembangunan,” ujar Gamalis saat meninjau progres pembangunan, Kamis (12/9/2025).
Ia menambahkan, kehadiran gedung layanan terpadu mencerminkan keseriusan pemerintah kampung dalam membangun struktur kelembagaan yang lebih solid dan responsif terhadap kebutuhan warga.
Kepala Kampung Pulau Derawan, Indra Mahardika, memastikan bahwa pembangunan gedung tersebut kini telah memasuki tahap akhir.
“Struktur utama sudah rampung. Kami sedang fokus menyelesaikan bagian interiornya, dan target kami akhir tahun ini bisa selesai sepenuhnya,” kata Indra.
Gedung ini nantinya akan menjadi tempat beraktivitas bagi berbagai lembaga masyarakat, mulai dari PKK, Posyandu, LPM, Badan Usaha Milik Kampung (BUMK), Koperasi Merah Putih, hingga Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).
Pembangunan fasilitas ini dibiayai melalui Alokasi Dana Kampung (ADK), dengan nilai anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1,1 miliar pada tahun anggaran 2025. Meski demikian, rencana pembangunannya sudah mulai disusun sejak tahun sebelumnya.
“Perencanaan sebenarnya dimulai sejak 2024, tetapi karena pertimbangan teknis dan efisiensi waktu, pelaksanaannya baru bisa dimulai di awal 2025,” tambah Indra.
Ia berharap, gedung layanan terpadu tak sekadar menjadi kantor administratif, tapi juga menjadi ruang terbuka untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan terpusatnya seluruh aktivitas kelembagaan, program-program kampung diharapkan dapat lebih terintegrasi dan partisipatif. (adv/akmal)
- Penulis: admin
