Polisi Perketat Pengamanan Jelang Aksi 21 April, Aliansi Klaim Ribuan Massa Siap Turun
- account_circle admin
- calendar_month Rabu, 15 Apr 2026
- visibility 53
- comment 0 komentar
- print Cetak
SAMARINDA — Rencana aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026 di Kalimantan Timur kian menguat. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menyatakan telah mematangkan persiapan untuk menggelar unjuk rasa dengan melibatkan ribuan massa dari berbagai daerah.
Aksi tersebut akan dipusatkan di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim. Massa disebut akan menyuarakan sejumlah tuntutan, termasuk kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Kapolresta Samarinda, Komisaris Besar Polisi Hendri Umar, mengatakan kepolisian telah memantau perkembangan rencana aksi tersebut. Ia memastikan pengamanan akan dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami sudah monitor kegiatan dari aliansi. Kepolisian akan memberikan pengamanan agar aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” kata Hendri di Mapolresta Samarinda, Senin, 13 April 2026.
Menurut dia, jumlah personel pengamanan akan disesuaikan dengan potensi massa yang hadir. Jika diperlukan, kepolisian akan meminta bantuan dari Polda Kalimantan Timur, termasuk dari satuan Dalmas dan Brimob.
“Jika massa dalam jumlah besar, kami akan libatkan bantuan dari Polda Kaltim,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan aksi, Erly Sopiansyah, menyebut gerakan tersebut merupakan bentuk aspirasi masyarakat yang berkembang dari bawah. Ia menepis anggapan bahwa aksi itu ditunggangi kepentingan tertentu.
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari masyarakat yang merasa tidak didengar,” kata Erly.
Aliansi juga telah mendirikan posko koordinasi di kawasan simpang Lembuswana, Samarinda, sebagai pusat konsolidasi menjelang aksi. Hingga saat ini, lebih dari 4.000 orang dilaporkan telah mendaftar untuk ikut serta.
Sejumlah isu yang akan diangkat dalam aksi tersebut antara lain dugaan nepotisme, praktik dinasti politik, serta kebijakan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Kepolisian mengimbau peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum. Pemerintah dan aparat berharap aksi dapat berlangsung tanpa menimbulkan gangguan keamanan di wilayah Samarinda. (tnr)
- Penulis: admin
