12 Kasus dalam 4 Bulan, Alarm Kekerasan Anak di Berau Kian Menguat

BERAU — Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Berau dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian serius. Dalam kurun waktu empat bulan, tercatat sedikitnya 12 kasus, dengan sebagian terjadi di wilayah pesisir.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Berau, Siswanto, menyebut jumlah tersebut tidak bisa dianggap sepele. “Total ada 12 kasus, lima di pesisir,” tegasnya, Senin (20/4/2026).

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau menilai peningkatan kasus ini dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya perkembangan dunia digital, lemahnya pengawasan orang tua, serta kurangnya penanaman nilai-nilai agama.

Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Berau, Warji, mengatakan perubahan pola interaksi anak di era digital turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan. “Oh ya mempengaruhi, yang jelas dari sisi banyaknya dunia digital. Terus orang tua juga kurang perhatian sama anaknya. Kadang-kadang anak sudah malam tidak pulang, tidak dicari,” ujarnya, Selasa (28/4/26).

Menurut dia, lemahnya komunikasi dalam keluarga membuat potensi kekerasan semakin sulit terdeteksi sejak dini. Kondisi ini diperparah ketika kontrol orang tua terhadap aktivitas anak, baik di dunia nyata maupun digital, mulai berkurang.

Sebagai upaya pencegahan, DPPKBP3A telah melakukan sosialisasi perlindungan anak hingga ke tingkat kecamatan, kampung, dan sekolah. “Kami sudah sosialisasi, mulai dari kecamatan sampai tingkat kampung, bahkan sudah ke sekolah-sekolah,” katanya.

Program tersebut juga melibatkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus di lingkungan sekitar. “Melibatkan masyarakat juga, terutama terkait PATBM. Ketika masyarakat menemui kendala, maka PATBM ini yang akan membantu,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah menghadirkan layanan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) serta Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sebagai ruang layanan terpadu bagi anak dan keluarga. Layanan ini mencakup konsultasi, konseling, psikoedukasi, hingga pendampingan psikologis secara gratis.

DPPKBP3A juga membentuk Satuan Tugas Bullying di sekolah serta mengintegrasikan edukasi pencegahan kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan. “Kalau terkait satgas, sementara baru di sekolah melalui Satgas Bullying. Tetapi sosialisasi anti kekerasan seksual juga sudah ada di sekolah,” ujarnya.

Edukasi juga dilakukan secara rutin ke wilayah pesisir dan kampung terpencil melalui kegiatan sosialisasi dan roadshow. “Setiap minggu ada sosialisasi ke tingkat kampung. Bahkan kami ada narasumber dari Semarang yang roadshow ke Talisayan, Batu Putih, dan Biduk-Biduk selama seminggu,” tambahnya.

Upaya ini turut melibatkan kerja sama dengan KUA dan kepolisian setempat di tingkat kecamatan. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa pencegahan kekerasan seksual terhadap anak tidak bisa hanya bergantung pada program pemerintah.

DPPKBP3A mengimbau orang tua untuk meningkatkan pengawasan serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan anak, agar potensi kekerasan dapat dicegah sejak dini di Kabupaten Berau. (tnr)