Tanjung Redeb – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Berau 2025 kembali digelar di Kecamatan Teluk Bayur, Selasa (11/2/2025).

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lurah, kepala kampung, serta perwakilan masyarakat, untuk merumuskan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, menyampaikan bahwa Musrenbang Kecamatan Teluk Bayur adalah momentum penting untuk merancang arah pembangunan yang lebih baik. Forum ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan serta permasalahan yang ada di daerah, demi tercapainya pembangunan yang optimal.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian, dan Pengembangan (BAPELITBANG), Endah Ernany, menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses perencanaan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2026. Ia juga mengungkapkan bahwa Kecamatan Teluk Bayur telah mengajukan 452 usulan dari 6 kampung dan kelurahan yang ada, yang selanjutnya akan diverifikasi oleh pihak terkait.

Dalam forum tersebut, Ade Ananda, perwakilan Kelurahan Teluk Bayur, menyampaikan beberapa usulan prioritas pembangunan, dengan fokus utama pada infrastruktur. Salah satu usulannya adalah pengembangan sistem drainase, mengingat wilayah tersebut baru-baru ini mengalami banjir yang cukup parah. Ade mengusulkan pengembangan drainase sepanjang 8 kilometer di beberapa titik strategis, seperti Jalan Stasiun hingga Kalimarau, Jalan Stasiun hingga Gunung Mas, dan Jalan Silo hingga Simpang Bandara.

Selain itu, Ade juga mengusulkan penormalisasian gorong-gorong, terutama pada saluran peninggalan Belanda yang masih terdapat empat unit di sekitar Jalan Poros Samarinda. Usulan ketiga adalah peningkatan kualitas jalan di kawasan Teluk Bayur, dengan perbaikan pengaspalan sepanjang 4 kilometer agar lebih ramah pengguna jalan.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Hendra Pranata, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan anggaran yang dibutuhkan untuk berbagai bidang pembangunan, khususnya infrastruktur jalan dan drainase, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 70 miliar pada tahun 2025.

Hendra juga mengakui bahwa beberapa titik drainase di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah, terutama setelah intensitas hujan yang cukup ekstrem, yang tercatat mencapai 97 milimeter pada 6 Februari 2025. Koordinasi dengan BMKG telah dilakukan untuk memahami kondisi tersebut dan memberikan solusi yang tepat.

Dengan berbagai usulan yang telah disampaikan, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Teluk Bayur dapat berjalan dengan baik, serta dapat mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, terutama dalam hal penanganan banjir dan perbaikan jalan. (*/)