Pengadaan Ambulans Laut adalah Investasi untuk Masyarakat
- account_circle admin
- calendar_month Senin, 3 Mar 2025
- visibility 1.213
- print Cetak

Pengadaan Ambulans Laut adalah Investasi untuk Masyarakat
- Penulis: admin


Pengadaan Ambulans Laut adalah Investasi untuk Masyarakat
TANJUNG REDEB – Usulan Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) Maratua untuk pengadaan ambulans laut mendapat dukungan penuh dari Anggota Komisi II DPRD Berau, Sakirman. Menurutnya, fasilitas ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di Kecamatan Pulau Derawan dan Maratua.
Sakirman menegaskan bahwa kondisi geografis Berau, yang memiliki banyak pulau berpenghuni, membuat transportasi medis darurat menjadi tantangan besar.
“Jarak antara RSUD dr Abdul Rivai dengan kampung-kampung di kepulauan sangat jauh. Tanpa ambulans laut, pasien yang harus dirujuk akan mengalami kesulitan mendapatkan pertolongan,” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa keterbatasan transportasi medis telah lama menjadi hambatan bagi warga kepulauan dalam mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan efektif.
Namun, menurutnya, pengadaan ambulans laut saja tidak cukup. Tenaga medis yang siap mendampingi pasien selama perjalanan juga harus disiapkan.
“Pemerintah tidak boleh hanya menyediakan kapal tanpa tenaga medis di dalamnya. Keberadaan dokter atau perawat dalam ambulans laut sangat penting agar pasien mendapatkan penanganan yang tepat sebelum tiba di rumah sakit,” tambahnya.
Lebih lanjut, Sakirman mengingatkan bahwa wilayah kepulauan di Berau, terutama Pulau Derawan dan Maratua, merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, terutama dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, ia menilai sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kepulauan, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan yang memadai.
“Kita tahu anggaran menjadi kendala, tapi ini menyangkut keselamatan warga. Pemerintah harus serius dalam memastikan masyarakat kepulauan mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak,” tegasnya. (*adv)
TANJUNG REDEB- Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan distribusi gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram menjelang Hari Raya Idulfitri. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat yang berhak menerima. Menurut Dedy, […]
TANJUNG REDEB- DPRD Berau mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mewaspadai potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri. Peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode tersebut dinilai kerap berdampak pada lonjakan harga di pasaran. Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Arman Nofriansyah, menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif sejak dini agar stabilitas harga tetap […]
TANJUNG REDEB — Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peredaran uang palsu yang kerap meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri. Menurutnya, momen menjelang Lebaran biasanya diikuti dengan meningkatnya aktivitas transaksi jual beli di masyarakat. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan uang palsu. “Menjelang Lebaran […]
TANJUNG REDEB – Konflik antara manusia dan buaya di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan. DPRD Berau meminta pemerintah daerah segera merealisasikan rencana pembangunan penangkaran buaya sebagai langkah penanganan jangka panjang. Anggota DPRD Berau, Sakirman, mengatakan desakan tersebut muncul setelah insiden serangan buaya yang hampir merenggut nyawa seorang warga di Karang Mulyo, Kecamatan Tanjung Redeb. Peristiwa […]
TANJUNG SELOR – Kabar seorang warga Kanada yang terdeteksi positif Hantavirus di kapal pesiar MV Hondius sempat memicu kecemasan publik. Isu itu ikut merambat hingga ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, yang menjadi salah satu daerah dengan mobilitas laut cukup tinggi. Di tengah kekhawatiran tersebut, Dinas Kesehatan Bulungan memastikan belum ada satu pun kasus Hantavirus ditemukan […]
TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau telah menyelesaikan tahapan asesmen dalam proses rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang meliputi posisi kepala dinas, staf ahli bupati, dan asisten daerah. Saat ini, hasil asesmen tersebut tengah menunggu pembahasan lebih lanjut bersama pimpinan daerah. Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menyampaikan bahwa asesmen telah dilakukan secara menyeluruh melalui […]
Balikpapan — Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII, Ferdinan Nurdin, menerima kunjungan resmi Head Network and Airport Authority PT Indonesia AirAsia, Edwin, di Balikpapan. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan koordinasi dan kolaborasi antara maskapai dan otoritas bandara, dengan fokus utama pada rencana pembukaan rute baru Balikpapan – Bandara Kalimarau Berau. Rute tersebut dijadwalkan mulai […]
Tanjung Redeb – Pemerintah Kabupaten Berau terus mengintensifkan program pemberian makanan tambahan (PMT) sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting di wilayahnya. Program PMT, yang ditujukan untuk balita dan ibu hamil, berfokus pada peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, terutama mereka yang terindikasi mengalami stunting. Stunting masih menjadi persoalan serius di Indonesia, dan hal ini mendorong pemerintah […]
Tanjung Redeb – Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Berau, Suriadi Marzuki SE, MM, secara mengejutkan mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut terungkap melalui surat resmi yang tersebar dan telah diterima oleh beberapa kalangan, termasuk media. Dalam surat yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Suriadi menyatakan pengunduran dirinya tanpa memberikan alasan […]
BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau menyatakan masih akan mengakomodasi keberadaan guru non-ASN atau guru honorer meski pemerintah pusat telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN di satuan pendidikan. Surat edaran tersebut mengatur bahwa pemerintah daerah tidak diperbolehkan lagi melakukan pengangkatan guru honorer baru di luar […]
TANJUNG REDEB – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Berau menertibkan parkir kendaraan di kawasan wisata Tepian Teratai untuk mengurangi kemacetan. Penataan dilakukan pada Selasa, 30 September 2025, dengan menurunkan tiga personel yang berjaga di lokasi. Salah seorang petugas Dishub mengatakan, pengaturan dilakukan untuk memastikan arus kendaraan tetap lancar, terutama saat kunjungan wisatawan meningkat. “Kalau parkir tidak […]
TANJUNG REDEB — Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menegaskan komitmennya untuk memperbaiki kerusakan hutan melalui program reboisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan perusahaan-perusahaan di daerah. Ia mengungkapkan, kerja sama reboisasi akan diluncurkan pada 22 Oktober mendatang sebagai langkah konkret memulihkan hutan yang rusak akibat aktivitas ilegal. Dalam kesempatan itu, Bupati […]
Samarinda – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan komitmennya menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan dengan menindak tegas berbagai aktivitas ilegal yang mengancam kawasan konservasi. Dalam operasi terbaru, Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN berhasil mengungkap sejumlah praktik terlarang di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto dan sekitarnya, termasuk tambang batu bara ilegal, […]
TANJUNG REDEB- Pemerintah Kabupaten Berau terus mengakselerasi upaya pengusulan kawasan Geopark Sangkulirang–Mangkalihat sebagai Geopark Nasional. Kawasan bentang alam yang membentang di dua kabupaten di Kalimantan Timur, Berau dan Kutai Timur, ini dinilai memiliki nilai geologis dan ekologis penting, terutama karena mayoritas situs berada di wilayah Berau. Sekretaris Daerah Berau, Muhammad Said, menyebutkan bahwa setidaknya terdapat […]
TANJUNG REDEB —— Seketaris Utama Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Andi Taufik, menegaskan bahwa pengembangan kompetensi bagi aparatur sipin negara (ASN) kini menjadi kewajiban, dan bukan lagi sekedar hak sebagaimana yang diatur dalam UU No. 20 2023 tentang Aparatur Negara Sipil. Perubahan tersebut kini menjadi pertanda dalam sistem pengelolaan ASN di Indonesia, yang dimana sebelumnya […]
