TANJUNG REDEB – Tim Arindama bidang Kelautan dan Perikanan melakukan verifikasi penilaian terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Penilaian tahun ini, yang digelar Rabu, 10 September 2025, hadir dengan sejumlah penyesuaian, termasuk perubahan nomenklatur.

Ketua tim verifikasi Arindama Bidang Kelautan dan Perikanan, Tri Astuti, mengatakan penilaian yang sebelumnya dikenal sebagai Panji-Panji Keberhasilan kini resmi berganti nama menjadi penilaian Arindama. “Perubahan nama ini menyesuaikan kewenangan. Dulu Panji-Panji berada di bawah BRIDA, setelah kewenangan beralih ke bidang Otonomi Daerah, nomenklaturnya pun berubah,” ujarnya.

Menurut Tri Astuti, indikator penilaian kali ini tidak hanya berfokus pada besarnya alokasi anggaran. Ia menilai, pendekatan semacam itu kerap menimbulkan ketimpangan karena daerah dengan anggaran ratusan miliar akan lebih unggul dibanding kabupaten dengan kemampuan fiskal terbatas.

“Karena itu, kami memasukkan aspek penilaian berbasis Esakip atau Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan mekanisme ini, capaian kinerja bisa lebih objektif karena mengacu pada target RPJMD 2025–2029,” jelasnya.

Lebih jauh, Tri menjelaskan bahwa nilai Esakip juga berimplikasi langsung terhadap tunjangan kinerja ASN (TPP). Penurunan capaian akan berdampak pada pemotongan tunjangan dengan skema persentase tertentu. “Jadi ada insentif sekaligus sanksi yang melekat pada sistem ini,” tambahnya.

Selain menekankan objektivitas, tim Arindama juga membuka ruang perbaikan data. Daerah masih diberikan kesempatan hingga satu minggu setelah kunjungan untuk melengkapi atau memperbarui dokumen penilaian. “Data tambahan akan kami masukkan ke dalam aplikasi penilaian sehingga hasil akhirnya lebih komprehensif,” kata Tri.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tidak berada di tangan tim teknis semata. “Kami hanya bertugas mengolah data dan memberi penilaian teknis. Hasil akhir tetap dibahas bersama kepala bidang, sekretaris, hingga pejabat terkait lainnya di tingkat pimpinan,” pungkasnya.

Penilaian Arindama diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah lebih serius dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan, tidak hanya dari sisi anggaran, tetapi juga pencapaian kinerja yang terukur dan berkelanjutan.(div/adv)