Kasus Kebakaran Meningkat, BPBD Berau Dorong Kesiapsiagaan Rumah Tangga

BERAU — Rentetan kebakaran yang terjadi di Tanjung Redeb dalam sebulan terakhir mendorong peningkatan kewaspadaan di tingkat masyarakat. Sedikitnya tiga kasus tercatat, memicu kekhawatiran sekaligus dorongan penguatan langkah pencegahan, terutama di lingkungan rumah tangga.

Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, mengimbau warga untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR). Menurut dia, keberadaan alat tersebut dapat membantu menanggulangi kebakaran sejak fase awal sebelum api membesar.

“Sebenarnya kalau mulai dari tingkat rumah, kita sarankan itu menggunakan APAR. APAR itu bisa menanggulangi api pada saat kecil,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Ia menambahkan, penanganan cepat pada tahap awal menjadi faktor penentu dalam mencegah api meluas ke area lain.

“Tapi kalau api sudah besar, itu memang butuh pemadaman,” tambahnya.

Selain APAR, fasilitas hidran juga dinilai penting sebagai sarana penanggulangan dini. Namun, ketersediaannya di Berau masih terbatas dan membutuhkan peremajaan.

“Kalau hidran, itu bisa langsung menanggulangi saat api masih kecil. Tapi memang hidran ini masih terbatas dan butuh peremajaan,” ungkapnya.

Selama ini, BPBD bersama instansi terkait rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk pelatihan penggunaan APAR dan hidran, meskipun fasilitas pendukung belum merata.

“Kita setiap tahun lakukan sosialisasi penggunaan APAR dan hidran,” katanya.

BPBD juga mendorong penyediaan fasilitas pencegahan kebakaran di gedung-gedung pemerintah maupun fasilitas umum lainnya, guna mempercepat penanganan jika terjadi insiden.

“Termasuk di gedung-gedung pemerintah, kita sarankan ada hidran masing-masing, sehingga kalau ada kebakaran kecil tidak sampai membesar,” jelasnya.

Di sisi lain, BPBD memastikan tetap fokus pada respons cepat dalam setiap kejadian bencana maupun kebakaran sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

“Sekarang ini kita tetap fokus untuk upaya penanggulangan cepat terhadap kejadian bencana dan kebakaran. Jadi pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.

Terkait edukasi, ia menjelaskan adanya pembagian kewenangan antarinstansi. BPBD berfokus pada edukasi kebencanaan secara umum, seperti kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Adapun edukasi kebakaran di lingkungan permukiman menjadi ranah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

“Kalau edukasi terkait kebakaran hutan dan lahan, kebencanaan tentu BPBD. Tapi kalau kebakaran pemukiman, bagaimana edukasi dan penanganannya, itu lebih ke Damkar,” tegasnya.

Dengan meningkatnya kasus kebakaran dalam waktu singkat, sinergi antarinstansi serta kesadaran masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menekan risiko kebakaran, khususnya di kawasan permukiman. (tnr)